Nasionalisme atau rasa kebangsaan mudah diucapkan, namun tidak mudah diwujudkan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi. Seminggu lalu saya berkesempatan berkunjung ke pulau terluar di Provinsi Maluku. Menyertai kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI. Mewakili PT. PELNI (Persero) saya berkunjung ke Pulau Moa dan Pulau Kisar, Kabupaten Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD). Pulau Kisar dan Pulau Moa merupakan dua pulau terdepan berbatasan langsung dengan Timor Leste, dibatasi laut hanya beberapa kilometer saja.
Kabupaten Kepulauan MBD merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten MBD memiliki 117 pulau, namun hanya 17 pulau yang dihuni. Sejak berpisah dari Kabupaten Maluku Tenggara pada 2008, Kabupaten beribukota Tiakur ini terus berbenah. Salah satu agenda bupati terpilih Barnabas Orno yang tahun ini menapaki tahun kedua periode lima tahun kedua ini memindahkan ibu kota dari Pulau Kisar ke Pulau Moa.
Pulau Kisar lebih kecil  dibanding Pulau Moa. Meskipun fasilitas infrastruktur di Pulau Kisar jauh lebih maju dibanding Pulau Moa, Bupati Orno memindahkan ibu kota kabupaten. Bukan tanpa alasan, dengan memindahkan ibu kota dari Kisar ke Moa, infrastruktur di Pulau Moa yang lebih luas  akan lebih mudah berkembang di masa mendatang.
Pulau Kisar tidak menghasilkan padi, tanahnya berbukit-bukit. Tidak terdapat tanaman pangan seperti padi, dan berbagai rempah. Banyak savanna atau padang rumput yang sangat luas. Warga ada yang mencoba menanam jagung, namun hasilnya belum optimal. Mungkin yang paling cocok untuk ternak sapi, kerbau, kuda atau kambing dengan sistem ternak lepas.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng dan berbagai keperluan dapur didatangkan dari pulau lain, termasuk barter dengan warga Timor Leste untuk beberapa jenis barang. Pemerintah telah berbuat dengan mengoperasikan Kapal Tol Laut ke Moa dan Kisar. Khusus untuk Kisar, PELNI akan menjalankan kapal Tol Laut mulai 16 Agustus 2017, sebelumnya Tol Laut PELNI telah menyinggahi Pulau Moa.
Dengan Tol Laut yang merupakan pelayaran bebas hambatan dari daerah produksi, Jawa ke daerah konsumsi khususnya Moa dan serta pulau-pulau lainnya yang tidak menghasilkan seluruh kebutuhan sembilan bahan pokok dan barang penting, maka kebutuhan masyarakat di Kabupaten MBD akan terpenuhi kebutuhanya. Bahkan ke depan potensi daerah akan dapat dikembangkan dengan kehadiran kapal TolLaut yang dapat mengangkut hasil ternak, dan ikan yang berlimpah di sana.
Daerah perbatasan memiliki potensi disintegrasi bangsa bila negara tetangga lebih maju dibanding negara kita. Bertahun-tahun pulau-pulau terluar terabaikan dari perhatian pemerintah. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya daerah pinggiran belum tersentuh secara baik. Tak heran bila di wilayah perbatasan memiliki rasa iri bila negara tetangga lebih maju dibanding negeri kita.Â
Pemerintahan Presiden Jokowi telah mencanangkan Nawa Cita dalam membangun Indonesia. Salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Gagasan dan langkah presiden sangat tepat untuk membangun perekonomian, pengenalan dan pengembangan budaya dan meningkatkan nasionalisme warga negara Indonesia di perbatasan negeri. Dengan membangun infrastruktur memadai di perbatasan, berbagai rayuan dan melihat rumput tetangga lebih baik dapatmencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan meneguhkan nasionalisme warga.
Kehadiran Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat dan pembangunan perdesaan akan mendorong pemeritah dalam membangun negeri di kawasan perbatasan. Komisi V dengan para mitra kerjanya mendorong pemerintah membangun infrastruktur di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) yang perlu percepatan pembangunan agar seimbang dengan daerah lain di negeri ini.
Tiga hari setelah kunjungan Komisi V DPR RI ke Moa dan Kisar, pada Minggu (6/8) Menteri BUMN Rini Soemarno juga berkunjung ke Pulau Moa sebelum melanjutkan  ke Pulau Liran, pulau terdepan berbatasan dengan Timor Leste. Rini Soemarno dan Pangdam XVI Pattimuran Doni Munardo didampingi sejumlah Dirut BUMN ini,  mengunjungi Pulau Liran pada Senin (7/8). Pulau berpenduduk kurang dari 1000 orang ini dipasangi Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel dan menancapkan seribu bendera merah putih.
Kehadrian BTS Telkomsel menjawab keraguan warga Liran yang sebelumnya bisa komunikasi dengan menggunakan BTS dari Timor Leste dengan tarif roaming internasional. Kehadrian BTS tidak hanya diperlukan di Pulau Liran, namun perlu penguatan pula di Pulau Moa, Kisar dan pulau-pulau berpenghuni di Kabupaten MBD. Kehadiran infrastruktur telekomunikasi sangat diperlukan warga. Penulis kesulitan komunikasi selama dua hari ketika berkunjung ke Kisar dan Moa. Dua hari mencari sinyal, namun tak kesampaian maksimal, foto-foto cantik tak dapat dibagikan kepada rekan di Jakarta.