[caption caption="salah satu tantangan membenahi Jakarta (foto:sp.beritasatu.com)"][/caption]
Oleh: Akhmad Sujadi
Pilkada DKI Jakarta memang masih dua tahun lagi. Pilkada DKI baru akan digelar pada tahun 2017 mendatang. Meskipun waktunya masih panjang, segenap elemen sudah mulai memunculkan nama untuk bertarung dengan gubernur incumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Apa saja bekal untuk melawan Ahok merebut kekuasaan Gubernur melalui mekanisme demokrasi, suatu cara yang sah untuk merebut kekuasaan Gubernur DKI Jakarta?
Bila berniat curang, sebagai incumben, Ahok memiliki kekuasaan untuk mengerahkan sejumlah anggaran untuk menyiapkan kempanye terselubung atau pun terang-terangan seperti bayak dilakukan calon incumben atau pelaksana tugas yang diberi kekuasaan sementara dalam proses Pilkada. Hal ini banyak dilakukan calon kepala daerah dalam strategi pemenangan Pilkada. Contoh kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang kini menghuni tahanan KPK, memilih strategi pemenangan Pilkada berbekal kekuasaan anggaran. Karena perbuatan curang, pada akhirnya ketahuan dan kini menjadi pesakitan di KPK.
Melihat kredibilitas dan integritas Ahok, mantan Bupati Belitung Timur itu tidak memanfaatkan jabatan Gubernur saat ini untuk berbekal memenangi Pilkada DKI 2017 dengan uang atau anggaran belanja DKI Jakarta yang demikian besar. Ahok pun tidak akan menggunakan sejumlah pendukung sebagai sarana penyaluran dana yang pada ujung-ujungnya untuk memenangkan Pilkada. Fenomena Pilkada DKI akan menjadi contoh perbaikan pilar demokrasi ke depan.
Ahok merupakan pemimpin jujur, ikhlas dan perkeja keras. Tujuan Ahok memimpin DKI aalah untuk menertibkan dan menata Ibu Kota, bukan untuk mencari popularitas dan uang semata. Popularitas akan tumbuh seiring dengan kinerja nyata yang dapat dilihat, dirasakan dan dinikmati warga Ibu Kota. Jakarta sebagai Ibu Kota negara harus tertib, disiplin dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi warganya.
Beberapa permasalahan di DKI Jakarta yang selalu terulang dan belum dapat dipecahkan pemimpin sebelumnya; meliputi banjir, kemacetan, transportasi umum yang buruk dan lingkungan kumuh yang memperburuk wajah Ibu Kota. Jakarta tidak dapat dipandang dari sudut Jalan Thamrin dan Hotel Indonesia. Terlalu elok bila kaca mata memandang Jakarta dari jalan protocol.
Banjir di Jakarta bukan disebabkan kiriman dari Bogor. Namun menyempitnya sungai karena kanan kiri sungai ditempati warga untuk tempat tinggal. Karena makin banyak dan beranak pinak, warga pinggir sungai makin banyak, sehingga kawasan sungai menjadi sempit. Kawasan sungai menjadi daerah kumuh. Sampah pun menumpuk bertahun-tahun. Contohnya di Kali Cipinang yang baru saja diangkut Pemprov DKI pasca penertiban bangunan liar di pinggir Sungai Ciliwung, di Kampung Pulau.
Tidak hanya di tepi Sungai Ciliwung yang menjadi hunian warga. Anak Sungai dan saluran air hampir disemua ruas anak sungai juga ditempati warga untuk warung, musholla, tempat tinggal dan pos-pos keamanan lingkungan. Karena bangunan di atas saluran air, otomatis ketika hujan tiba, air tidak tertampung di saluran. Saat hujan tiba justru air menggenangi jalan raya dan masuk ke rumah warga. Ahok bersama perangkat Wali Kota, Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta sedang menertibkan dan menata kawasan parit untuk ditata sebagai sarana menghindari banjir dan Jakarta tampil lebih humanis.
Paralel dengan penertiban daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, pria yang sering kontroversial ini membongkar bangunan-bangunan kios di atas trotoar. Bukan rahasia, mudah kita jumpai bangunan kios-kios, warung yan juga untuk tempat tinggal didirikan di atas trotoar. Tanpa perlawanan, penertiban bangunan di atas trotoar berjalan mulus. Dulu sepertinya tidak akan munkin menertibkan, namun dibawah Ahok semua bisa dilaksanakan. Semua Wali Kota, Camat, Lurah bergerak menertibkan dan menata DKI bersama warganya.
Penertiban dan penataan DAS Ciliwung, penertiban dan penataan bangunan di atas saluran air dan penertiban dan penataan trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki merupakan karya nyata seorang pemimpin yang ikhlas dan tanpa pemrih menata Ibu Kota. Langkah Ahok menata sungai, trotoar dan angkutan umum DKI Jakarta bukan bertujuan kampanye, bukan mencari pencitraan, namun karya nyata yang memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang mendapat amanah dari rakyatnya. Tanpa rekayasa pencitraan Ahok sudah melekat di hati masyarakat. Jadi bagi Ahok karya nyata menertiban dan menata sungai, torotoar dan ankutan umum menjadi kempanyenya, meskipun tidak direncanakan sebelumnya.
Kampung pulau yang sudah berhasil ditertibkan warganya sudah pindah ke rumah susun sewa. Lahan eks bangunan liar kini sedang dikeruk, untuk pelebaran untuk normalisai sungai. DAS yang sebelumnya menyempit sudah terihat luas setelah bangunana liar dibongkar. Penataan Sungai Ciliwung dan penertiban serta penataan Waduk Peluit yang sudah dulu ditata bersama Joko Widodo (Jokowi) ketika masih Gubernur DKI adalah menjadi bukti keberhasilan memimpin DKI Jakarta.
Meskipun sudah berpisah dengan Jokowi dan kini memegang tampuk pimpinan, Gubernur DKI Jakarta Ahok tetap istikomah, menertibakn dan menata apa yang sebelumnya belum tersentuh oleh Gbernur DKI sebelumnya. Keberhasilan menertibkan dan menata sungai, trotoar dan angkutan umum akan berdampak luas. Wajah Jakarta yang sebelumnya hanya elok dipandang dari Monas, Istana Negara akan berubah. Dari mana pun Jakarta dilihat, semua berwajah manis, Jakarta bersih, tertib dan tertata rapih. Bukankah itukeinginan kita semua? Meskipun penataanya belum dapat dinikmati warga karena masih proses, hal tersebut menandakan di tangan pimpinan yang berintegritas, tegas dan visioner Jakarta bisa ditata, Jakarta dapat dirapihkan.