Pak Ahok, jangan ambil kebijakan itu.
"Jika" Pemprov DKI benar ambil kebijakan kendaraan yang boleh jalan sesuai hari apa untuk nomor polisi kendaraan genap atau nomor ganjil, saya garansi kebijakan itu akan gagal total.
Pak Ahok, jangan lupa belajar kegagalan negara lain yang pernah coba melakukan hal itu. Seingat saya, Filiphina pernah gagal total. Dan kegagalannya "mungkin" begini:
1. Yang kaya akan beli mobil baru lagi.
2. Yang setengah kaya (menengah) akan beli mobil bekas.
3. Oknum Polisi (atau yang mengeluarkan/memberi nomor kendaraan) akan memperdagangkan nomor-nomor itu agar sesuai ganjil-genapnya dengan yang diinginkan oleh pemilik mobil.
Dan kalau diberlakukan di DKI Jakarta, sangat mungkin hampir separonya akan pakai nomor palsu. Risikonya kecil, probabilitas adanya operasi pemeriksaan nomor kendaraan sangat jarang. Bagaimana mau diadakan operasi, akan seperti apa macetnya menghentikan banyak kendaraan di jalanan DKI? Kalau terjadi kecelakaan, ternyata nomornya tidak sesuai, memang apa hukum terberatnya yang pernah terjadi? Ini negeri "gila", Bung. Mereka anggap "apes" saja kalau itu semua terjadi. Itulah sebab saya garansi kebijakan itu akan GAGAL TOTAL!
Kebijakan "Ganjil-Genap" adalah kebijakan yang akan sangat disenangi oleh produsen mobil dan "oknum" polisi nakal. Coba bayangkan kalau ada satu atau beberapa mobil yang nomornya genap pada hari jadwalnya nomor ganjil, sementara kendaraan itu ada di tengah-tengah kemacetan yang luar biasa? Mau distop justru malah bikin macet toh? Sudah dibayangkan belum, andai menerima surat keluhan warga gara-gara ada keluarganya warga yang meninggal karena mau antar ke rumah sakit tidak bisa jalan karena pelat nomornya tidak sesuai?Â
Lalu mobil dari luar kota bagaimana, apakah juga tidak boleh lewat karena nomornya tidak sesuai hari ganjil genapnya? Masih akan sangat banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lain, Pak Ahok. Mohon jangan diberlakukan kebijakan ganjil-genap tersebut karena kebijakan tersebut justru akan menambah jumlah kendaraan di DKI Jakarta, bukan menguranginya. Belum kalau nanti ada fitnah bahwa kebijakan itu "dibisikin" oleh juragan produsen mobil.
Kalau mau serius mengurangi jumlah kendaraan agar jalanan tidak terlalu padat dan macet, caranya adalah mengumumkan dari sekarang, bahwa pemilik mobil harus punya garasi dan hal itu akan diberlakukan 1 tahun atau 2 tahun lagi. Terserah bagaimana pertimbangannya. Pengumumannya yang harus disegerakan agar rakyat bisa bersiap-siap. Yang mau benerin rumahnya agar punya garasi jadi punya waktu, yang rencana mau beli mobil bisa mikir ulang, dan pemerintah juga punya waktu mempersiapkan angkutan umum yang lebih banyak di banyak jurusan dengan lebih baik, sekaligus bertepatan dengan selesainya angkutan massal MRT/LRT. Jadi, pemberlakuannya disesuaikan dengan kesiapan Pemprov DKI, bukankah itu lebih adil dan bagus untuk semuanya?
Membatasi nomor genap-ganjil atau melarang orang membeli mobil adalah sangat tidak etis kalau tidak boleh dibilang melanggar HAM, tapi mensyaratkan harus punya garasi untuk setiap kendaraan yang dimilikinya, bukankah sudah seharusnya dan layak?
Pernahkah Pak Ahok jalan-jalan masuk kampung di DKI bakdo magrib atau malam hari? Berderet mobil warga diparkir di pinggir jalan. Banyak yang menyita kiri dan kanan jalan sehingga jalanan yang seharusnya luas menjadi sangat sempit. Kalau kebijakan pemilik mobil harus punya garasi dilaksanakan, perkiraan saya setidaknya kendaraan di DKI Jakarta akan berkurang 30-40 persen. Membuat peraturan itu memang gampang, tapi melaksanakannya yang tidak gampang, kecuali kerja sama dengan PM (Polisi Militer), kepolisian dan ABRI, karena bukankah tidak lucu kalau pada saat waktu penertiban tiba lalu ada mobilnya anggota ABRI/Polisi yang justru tidak mau ditertibkan dan yang menertibkan juga takut? Mumpung Pak Ahok terkenal tegas, sangat mungkin akan berhasil melaksanakannya.
Tapi rencana itu memang sangat rawan penolakan warga, kecuali yakin dapat menyediakan sarana angkutan umum ketika waktunya tiba. Harus benar-benar dikalkulasi apalagi menjelang Pilkada DKI 2017 mendatang. Apakah Pak Ahok berani? (SPMC SW , Minggu, 15 Mei 2016)