[caption id="attachment_356095" align="aligncenter" width="560" caption="Image source: tribunnews.com"][/caption]
Kompasiana. Terungkap kenyataan Pak SBY menolak menaikkan harga BBM menjelang akhir Pemerintahannya. Wajar menurut saya, bahkan rasanya siapapun yang ada diposisinya juga akan melakukan hal itu, tentu saja siapapun ingin mengakhiri masa tugasnya dengan tidak meninggalkan jejak akhir yang kurang disuka rakyat.
Kurang bisanya membaca situasi tersebut justru menurut saya sangat disayangkan, karena sebelum adanya pertemuan Pak Presiden SBY dan Pak Presiden terpilih Jokowi di Bali pada Rabu, 27 Agustus 2014, banyak tokoh utamanya Pak JK Wapres terpilih dan juga anggota tim Kantor Transisi Jokowi - JK, juga banyak tokoh dari PDIP maupun NASDEM masih ditambah para pengamat yang semuanya menyuarakan agar Pemerintahan yang sekarang ikut menanggung beban untuk menaikkan harga BBM. Kenapa mesti memohon-mohon ke Pak SBY? Tidak perlu itu, akan membuat sejarah tidak bagus. Justru biarkan saja Pak SBY maunya apa, transisi-transisi saja tidak perlu memohon-mohon. Hutang budi itu akan membayar plus bunganya lho, jangan lupa. Termasuk sepertinya Pak Jokowi dan koalisinya kok sangat sekali mengharap Koalisi Merah Putih bubar dan gabung ke koalisi Pak Jokowi, kalau begitu yang terjadi? Apa bedanya dengan pemerintahannya Pak SBY? Kalau mau berkoalisi, berkoalisi dengan rakyat saja, garansi tidak akan bubar jalan.
Melihat begitu banyaknya suara yang mengeluhkan tentang sempitnya APBN untuk ruang gerak Pemerintahan yang akan datang, termasuk tidak logisnya pos-pos anggaran yang justru ditambah dan pos-pos yang justru dikurangi. Memang susah diprediksi apa maksud dasar pemikirannya, dan selayaknya karena APBN 2015 penggunanya adalah pemerintahan yang akan datang, semestinya waktu penyusunan adalah melibatkan tim Presiden dan Wapres terpilih Jokowi - JK. Tapi kalau toh tidak dilibatkan, sebaiknya diurai saja sejelas-jelasnya dan dipublikasikan seluas-luasnya apa kesalahan dan logika yang dimaksudkan sehingga APBN yang dimaksud tergambar gamblang kekurang tepatnya yang dimaksud. Tentu saja bertujuan melibatkan masyarakat secara luas untuk tujuan keberpihak'an atau keinginan revisi misalnya.
Waktu kampanye yang lalu Pak Jokowi menjanjikan tentang infrastruktur lebih merata, bantuan untuk nelayan, petani, pendidikan, kesehatan, tol laut, revolusi mental, dan lain-lain. Tapi dalam janji tersebut saya kok sepertinya tidak mendengar tentang kenaikan BBM untuk biaya itu semua. Jadi kalau Pak Jokowi nanti harus manaikan harga BBM dengan alasan untuk biaya program-program tersebut, saya garansi demo akan sangat marak dan panas, terlebih lagi sudah dapat diduga akan dikompori oleh partai-partai lawan yang memang sudah berencana untuk menghadang apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi - JK.
Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, siapapun pemimpin pemerintahan itu, setiap akan menaikkan harga BBM selalu berjanji untuk pembenahan infrastruktur, bantuan nelayan, petani, pedesaan, dan banyak sekali hal-hal indah yang lain termasuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itulah sebabnya kalau itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi seperti yang sudah tersirat bahwa beliau "siap tidak populer", apa bedanya dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya?
Jadi apakah dilema harga BBM yang disubsidi ini akan menjadi ujian awal yang maha berat untuk Pemerintahan Jokowi - JK yang akan datang? Apakah akan menaikkan harga BBM lalu menuai demo yang pastinya akan melanda banyak wilayah di Negeri ini? Saya pikir inilah justru kesempatan luar biasa untuk Pak Jokowi tercatat dengan tinta emas dalam sejarah tokoh hebat Indonesia khususnya, dan Dunia pada umumnya.
Ayo Pak Jokowi, jangan kedepankan atau tonjolkan alasan infrastruktur, subsidi nelayan, petani, pembangunan pedesaan, dan lain-lain yang sudah sangat kuno itu. Jangan terjebak pada kubangan yang sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita sudah lebih 50 tahun memberi subsidi BBM, dan nyatanya Negeri ini tidak makmur juga, justru utangnya yang semakin menggunung. Menurut saya Bapak akan sangat hebat kalau langsung menghilangkan subsidi BBM, lalu gunakan uang itu untuk hal yang bisa langsung dirasakan rakyat. Kalau Bapak menghilangkan subsidi BBM, akan ada sekurangnya 400 Triliun anggaran extra, rakyat tidak akan protes kalau uang itu digunakan untuk membuat BUMN baru "Asuransi Rakyat Indonesia", BUMN yang akan menjamin kesehatan seluruh rakyat tanpa kecuali, dibawah komisaris Mendagri, Menkes, Menko Kesra dan Mensos dengan kucuran dana dari APBN 60 triliun rupiah setiap tahunnya, itu adalah uang iuran kita anggap 300 juta penduduk dikali 200 ribu iuran setiap tahun. Jadi tidak usah repot-repot pakai "Kartu Indonesia Sehat" segala, semua penduduk di asuransikan kesehatannya tanpa kecuali. Tentu saja dengan standard yang telah ditentukan, kalau mau kelas lebih nikmat ya silahkan saja berobat di RS Swasta atau ke LN dengan biaya sendiri. Berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap?
Jadi ketika menaikkan harga BBM, langsung saja harganya dilepas tanpa subsidi lagi, seterusnya harga mengambang sesuai dengan harga pasar. Dan yang diargumenkan kepada rakyat adalah hal tersebut diatas, itulah hal pasti yang langsung mengena keseluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, tidak pilih kasih dan adil. Karena ketika Bapak berargumen membantu Nelayan, tidak semua rakyat kita adalah Nelayan, begitu juga ketika Bapak ber-argumen membantu Petani. Dan saya tidak bermaksud mengatakan tidak boleh membantu Nelayan atau Petani, tapi untuk kebijaksanaan umum akan lebih mengena dihati rakyat kalau yang dijangkau adalah keseluruhan rakyat, atau setidaknya secara umum rakyat secara keseluruhan dapat merasakan keadilan itu. Juga terlihat nyata langsung dirasakan bukan hanya sekedar janji yang sudah sangat membosankan, dan itu sebetulnya tidak salah rakyatnya, karena kalau selama ini janjinya betul ditepati, bukankah Negeri ini sudah sangat makmur?
Ada lagi yang layak dibantu, pengangguran yang kalau menurut statistik ada sekitar 7~8 juta orang, karena takutnya data itu kurang tepat, kita anggap 10 juta jiwa, maka kalau pengganguran itu diberi uang makan oleh Negara 100 ribu setiap minggunya, maka dana yang dibutuhkan setahun adalah 10 juta X 100 ribu X 56 minggu = 56 Triliun.
Terakhir yang layak dibantu adalah Manula, dan ini selayaknya merombak aturan pensiun yang sudah ada, semua manusia Indonesia "bisa" mendapat uang pensiun dengan persyaratan tertentu, hitungannya adalah per-jiwa bukan per keluarga, karena bagaimana kalau ternyata mereka bercerai kalau perkeluarga uang pensiunnya diberikan siapa? Selain memudahkan perhitungan, juga adil. Uang pensiun ini dirombak aturannya, termasuk penetapan nominal uang pensiun adalah 1 juta perjiwa Manula, kalau misalnya dengan persyaratan yang ketat Manula yang berhak mendapat uang pensiun adalah 10 juta orang, maka biaya uang pensiun setahun adalah: 1 juta X 10 juta X 12 bulan = 120 Triliun.