Ekosistem Halal Value Chain untuk Indonesia

Rantai Nilai Halal atau lebih populer dikenal dengan istilah halal value chain (hvc) adalah sebuah gagasan besar yang bermuara pada prinsip-prinsip yang dibolehkan dalam Islam. Tidak bisa ditelusuri secara pasti siapa sosok pertama yang memunculkan istilah halal value chain namun yang pasti tujuan yang termuat didalamnya merepresentasikan sebuah ekosistem yang ideal dengan menganut keadilan sebagai roda penggeraknya.

Secara makna Halal value chain mungkin sedikit mendekati supply chain (rantai pasok) dalam sebuah proses bisnis, namun letak berbedaannya adalah pada nilai-nilai keadilan yang merupakan syarat mutlak dalam proses implementasi halal value chain. Selanjutnya dalam rangka menelusuri lebih jauh praktik atau bentuk penerapan halal value chain di Indonesia diperlukan sebuah ekosistem yang terorganisir. 

Ekosistem ini terdiri dari berbagai macam stake holder termasuk di dalamnya lembaga pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai obyek utama pembangunan ekonomi. Apabila sebuah ekosistem "halal" telah terbentuk secara berkelanjutan maka kedepannya mimpi Indonesia untuk menjadi pusatindustri halal dunia tidak lama lagi akan segera tercapai.

Halal value chain memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat posisi negara ini sebagai pusat industri halal di dunia. Dengan memiliki ekosistem halal value chain yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang besar dalam pasar makanan halal, pariwisata halal, kosmetik halal, dan sektor halal lainnya. 

Salah satu keunggulan Indonesia dalam mengembangkan ekosistem halal value chain adalah populasi Muslim yang besar, yaitu sekitar 87% dari total populasi negara. Selain itu populasi muslim global juga kini mencapai lebih dari 2 Milyar manusia atau sekitar24% dari populasi dunia. Hal ini memberikan basis konsumen yang besar untuk produk halal, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan pangan, sumber daya laut, dan sumber daya alam lainnya yang dapat digunakan dalam produksi produk halal.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ekosistem halal value chain, antara lain dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan menerbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat regulasi dan sertifikasi halal, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia. 

Selain itu Bank Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) telah menggelontorkan sejumlah dana PSBI untuk membersamai pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal value chain di berbagai sektor seperti UMKM, pertanian, pariwisata ramah muslim, dan lain sebagainya yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia.

Namun di tengah semangat pemerintah dalam mengembangkan halal value chain, masih ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah standarisasi dan sertifikasi halal yang konsisten dan terpercaya. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan dengan transparan dan akurat. Karena adanya perubahan regulasi berpotensi untuk memunculkan "conflict of Interest" antar pelaku usaha maupun lembaga-lembaga terkait yang menjadi bagian dari proses mendapatkan pengakuan halal.

Selain itu, pendekatan holistik (menyeluruh) juga penting dalam mengembangkan ekosistem halal value chaindi Indonesia. Karena ketika berbicara mengenai ekosistem halal value chain,  tentunya melibatkan semua elemen dalam rantai nilai halal, mulai dari produksi bahan baku, proses manufaktur, distribusi, hingga pemasaran dan promosi produk halal. 

Kerjasama antara produsen, peritel, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dan mendukung pertumbuhan ekosistem halal value chain secara keseluruhan. Meskipun sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah menunjukkan kontribusinya untuk mewujudkan ekosistem ini, tidak akan berdampak apa-apa bilamana stakeholder termasuk masyarakat tidak berkontirbusi secara berjamaah untuk mewujudkannya.

Dalam rangka mencapai Indonesia Emas dalam hal ekosistem halal value chain, perlu dilakukan investasi dalam riset dan inovasi untuk mengembangkan produk halal yang inovatif dan berkualitas. Dukungan terhadap pelaku usahai juga penting, karena pelau usaha memiliki peran yang signifikan dalam ekosistem halal value chain dan dapat menjadi tulang pungguh utama ekonomi Indonesia. Implementasi halal value chain di Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi strategi yang dapat diterapkan:

1. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan halal value chain. Hal ini termasuk pembentukan lembaga otoritatif untuk mengatur dan mengawasi proses sertifikasi halal, serta menetapkan standar yang jelas dan konsisten untuk produk halal bagi UMKM.
2. Investasi dalam bentuk infrastruktur sangat diperlukan untuk mengembangkan halal value chain. Infrastruktur yang mencakup fasilitas produksi, laboratorium pengujian halal, dan jaringan distribusi yang efisien akan membantu mempercepat pertumbuhan industri halal. Selain itu, riset dan inovasi perlu didorong untuk mengembangkan produk halal yang inovatif dan berkualitas.
3. Pemerintah dan lembaga sertifikasi perlu bekerja sama untuk memastikan proses sertifikasi berjalan dengan transparan dan efisien. Akreditasi internasional juga penting untuk mengakui keabsahan sertifikasi halal Indonesia di pasar global.
4. Pelaku industri perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terjun dalam ekosistem halal value chain. Pelatihan dan pendidikan tentang prinsip-prinsip halal, manajemen produksi halal, dan tata kelola halal dapat membantu produsen dan peritel meningkatkan kualitas dan kepatuhan produk halal mereka.
5. Promosi produk halal Indonesia secara aktif di pasar domestik dan internasional sangat penting. Pemerintah, lembaga pemasaran, dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk membangun merek halal Indonesia yang kuat dan meningkatkan visibilitas produk halal. Kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif serta partisipasi dalam pameran dan acara industri juga dapat membantu meningkatkan daya saing produk halal Indonesia.
6. Kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekosistem halal value chain.
7. Implementasi halal value chain harus berfokus pada aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.