Pemerintah Amerika Serikat baru saja mengumumkan rencana besar:Â US Tax Exemption Plan 2025. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk meringankan beban pajak warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, benarkah ini kabar baik untuk semua? Atau justru ada dampak tersembunyi yang perlu diwaspadai?
Apa Itu US Tax Exemption Plan 2025?
Rencana ini merupakan bagian dari reformasi pajak besar-besaran yang diusulkan oleh pemerintahan Biden. Intinya, warga dengan penghasilan di bawah $75.000 per tahun akan dibebaskan dari pajak penghasilan federal. Selain itu, ada juga insentif untuk UMKM dan perusahaan ramah lingkungan yang memenuhi kriteria tertentu.
Menurut Departemen Keuangan AS, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, tidak semua pihak setuju. Beberapa ekonom memprediksi, kebijakan ini bisa menimbulkan defisit anggaran yang lebih besar.
Dampak Positif: Meringankan Beban Warga
Bagi warga berpenghasilan rendah, rencana ini tentu jadi angin segar. Dengan penghasilan lebih banyak di tangan, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah. Data dari Urban Institute menunjukkan, sekitar 40 juta warga AS akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.
Selain itu, insentif untuk UMKM dan perusahaan hijau diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Misalnya, perusahaan yang menggunakan energi terbarukan akan mendapatkan keringanan pajak hingga 20%.
Dampak Negatif: Risiko Defisit dan Ketimpangan
Namun, tidak semua berjalan mulus. The Congressional Budget Office (CBO) memperingatkan, kebijakan ini bisa menambah defisit anggaran hingga $1,5 triliun dalam 10 tahun ke depan. Hal ini tentu menjadi beban bagi generasi mendatang.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru memperlebar ketimpangan. Warga berpenghasilan tinggi yang tidak mendapatkan manfaat langsung mungkin akan mencari celah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Analis dari Tax Policy Center menyebut, hal ini bisa memicu ketidakadilan dalam sistem perpajakan.
