Tarif PPN yang meningkat akan berlaku pada barang dan jasa tertentu. Berdasarkan penjelasan pemerintah, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, beberapa sektor yang banyak dikonsumsi rakyat kecil, seperti bahan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar, tetap dikecualikan dari pengenaan pajak.
Barang-barang yang tergolong barang mewah, seperti mobil, motor premium, dan barang elektronik kelas atas, akan terkena dampak terbesar dari kebijakan ini. Hal ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
Dampak pada Rakyat Kecil
Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah mitigasi untuk melindungi daya beli masyarakat kecil.
Pengecualian Barang Esensial,Barang kebutuhan pokok dan layanan penting tetap bebas pajak.
Subsidi dan Jaring Pengaman Sosial: Pemerintah berencana memperkuat program perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Beban pada Pengguna Barang Mewah
Kelompok masyarakat menengah ke atas akan merasakan dampak paling signifikan dari kenaikan tarif PPN ini. Kenaikan harga barang mewah, seperti kendaraan bermotor dan elektronik kelas premium, menjadi salah satu sasaran utama kebijakan ini. Pemerintah berharap penerimaan dari sektor ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih inklusif.
Kesimpulan: Keadilan Fiskal sebagai Tujuan
Dengan kenaikan PPN ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Rakyat kecil dilindungi melalui pengecualian pajak dan subsidi, sementara pengguna barang mewah akan menyumbang lebih banyak untuk pembangunan nasional. Jika implementasi dan komunikasi kebijakan dilakukan dengan transparan, kenaikan PPN 12 persen bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H