Mengintegrasikan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Peluang dan Tantangan
Oleh : Suhendra
Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Pengelolaan keuangan publik adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu topik yang relevan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Prinsip syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan memberikan alternatif dalam pengelolaan keuangan publik yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.
Salah satu peluang utama dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam pengelolaan keuangan publik adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam pengelolaan keuangan. Prinsip syariah menawarkan kerangka kerja yang menekankan keadilan distributif, penghapusan riba, dan pelarangan aktivitas spekulatif. Kerangka ini relevan dalam menciptakan sistem keuangan publik yang lebih inklusif dan stabil.
Prinsip syariah juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Konsep seperti wakaf, zakat, dan sedekah dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan publik untuk mendukung pembiayaan proyek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit atau sekolah yang dikelola secara profesional sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain itu, penerapan prinsip syariah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip syariah mensyaratkan adanya laporan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana, sehingga meminimalisasi risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.
Di tingkat global, penerapan prinsip syariah dalam keuangan publik juga memiliki potensi untuk menarik investasi dari negara-negara yang menerapkan sistem keuangan Islam. Surat berharga syariah seperti sukuk dapat menjadi instrumen pembiayaan yang menarik bagi investor internasional yang mencari investasi berbasis nilai. Sukuk telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah.
Meskipun menawarkan berbagai peluang, implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas teknis di kalangan pembuat kebijakan dan pelaksana. Pengelolaan keuangan syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan publik yang kompleks.
Tantangan lain adalah kurangnya infrastruktur hukum dan kelembagaan yang mendukung penerapan prinsip syariah. Di banyak negara, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung integrasi keuangan syariah dalam sektor publik. Misalnya, aturan tentang pengelolaan zakat dan wakaf sering kali terfragmentasi dan tidak terintegrasi dengan sistem keuangan publik.
Selain itu, resistensi budaya dan politik juga dapat menjadi penghambat. Dalam beberapa kasus, penerapan prinsip syariah dianggap sebagai upaya untuk mengislamisasi sistem keuangan, yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat yang pluralistik. Oleh karena itu, penting untuk mengkomunikasikan bahwa prinsip syariah tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat memberikan manfaat universal bagi masyarakat secara keseluruhan.
