Dua serikat buruh yang besar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) kemarin malam (12/10/2015) mengeluarkan statement resminya, yang menyatakan menolak rencana pemerintah untuk mensahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.
Pernyataan sikap kedua serikat buruh tersebut dikeluarkan setelah Kementerian Ketenagakerjaan mengundang para pimpinan serikat perihal rencana pengesahan RPP Pengupahan yang sedianya akan diketuk pada hari Kamis 15 Oktober 2015.
KSPI melalui Presidennya, Said Iqbal, menilai bahwa pemerintah terlalu kebablasan keberpihakannya pada pengusaha. Setelah sebelumnya memberikan berbagai insentif melalui paket kebijakan ekonomi, sekarang pengusaha diberikan kembali kelonggaran dalam bentuk aturan baru pengupahan. “Kami akan merespon dengan perlawanan dan berharap diundur untuk mencari formulasi yang tepat,’ katanya.
Ia menilai bahwa dengan pemberlakuan RPP Pengupahan, maka proses perundingan antara serikat buruh, pengusaha dan pemerintah, akan hilang. “Kalau seperti ini inginnya pemerintah, maka proses berunding upah minimum sudah tidak ada lagi ketika kenaikan upah minimum berbasis formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” cetusnya.
Tuntutan buruh agar komonen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) direvisi dari 60 item menjadi 84 item, tidak pernah di akomodir termasuk perbaikan kualitas komponen KHL. “Dirinya menegaskan, jika pemerintah tetap memaksakan kehendak untuk menerbitkan PP Pengupahan pada pekan ini, maka KSPI bersama elemen buruh lainnya akan melakukan aksi besar besaran,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Umum Konfederasi KASBI, Nining Elitos, dalam rilis resminya menyatakan bahwa pengesahan RPP Pengupahan akan menambah penderitaan buruh Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menaker kemarin malam, Konfederasi KASBI secara tegas mengatakan penolakan RPP Pengupahan tersebut.
Menurutnya, RPP Pengupahan itu, pada intinya adalah melanggengkan dan mempertegas politik pemerintah dalam menerapkan upah murah di Indonesia, sebagai bagian dari jualan dan daya tarik yang dilakukan oleh pemerintah kepada para investor dan pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indoensia.
Konfederasi KASBI mengatakan bahwa yang dibutuhkan kaum buruh saat ini adalah kepastian akan jaminan keamanan bekerja dan kehidupan yang layak. Dan perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini, jangan dijadikan sebagai dalih untuk menekan upah buruh menjadi lebih murah.
Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak menambah kesengsaraan kaum buruh, dan sebaiknya rencana pengesahan tersebut dibatalkan. Baginya, pengesahan RPP Pengupahan justru akan menjadikan buruh sebagai korban untuk kepentingan pemulihan ekonomi.
Nining Elitos juga mengatakan pihaknya akan mengkonsolidasikan kekuatan anggota serikatnya serta jaringan berbagai serikat buruh di Jakarta dan diberbagai daerah, untuk bersama-sama menolak RPP Pengupahan. “Jika pemerintah tetap bersikukuh untuk mengesahkan, maka kami akan siap melakukan aksi pada hari Kamis nanti,” tegasnya
