Sumber: Hyuna Azamta Asyifa/kompas.com
Era pemerintahan reformasi dikenal dengan paradigma barunya mengharapkan negara ini berkembang dan melakukan pembaruan di segala bidang sehingga tercipta Indonesia Baru. Indonesia Baru adalah Indonesia yang harus menjalani perubahan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Tanpa adanya perubahan, maka kemajuan yang diharapkan tidak akan bisa tercapai. Perubahan dalam konteks ini bukanlah perubahan secara asal-asalan, akan tetapi perubahan terencana dan sistemik yang dilakukan secara sadar (conscious), terutama perubahan paradigma sesuai tuntutan reformasi di dalam melaksanakan pembangunan politik dan ekonomi dilandasi perundangan yang secara sah berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Admistrasi Pemerintahan (http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah), disebutkan bahwa di Indonesia ada 34 provinsi, 514 kabupaten/kota yang terdiri 420 kabupaten dan 94 kota. Dari jumlah tersebut terinci menjadi 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan.
Melihat sepintas paparan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah yang dapat dikategorikan perdesaan dan tersebar di berbagai penjuru tanah air. Sementara hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Indonesia Juni 2014 berjumlah 252.164,8 ribu orang (Berita Resmi BPS 2015).
Â
Disebutkan pula, Piramida Penduduk Indonesia pada tahun 2014 termasuk tipe expansive, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Pada Agustus 2014, jumlah penganggur sebesar 7,2 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,94 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 sebanyak 28,28 juta orang (11,25 persen), berkurang 0,32 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen).
Dari deskripsi tersebut tidak keliru bilamana titik berat upaya pemberdayaan tertuju ke wilayah perdesaan sehingga fokus pembangunan dalam rangka memajukan desa menjadi salah satu pilihan. Ini sejalan dengan salah satu visi pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka NKRI’. Sebagai konsekuensinya, perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa pada APBN-P 2015.
Berkait persoalan tersebut dan seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), maka di satu sisi telah membawa angin segar bagi masyarakat dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Desa tidak lagi menjadi objek melainkan menjadi subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, selanjutnya desa memiliki peranan yang cukup besar untuk mengelola perencanaan pembangunan, aset desa, dan pembentukan Badan Usaha Milik (BUM) Desa.
Anggaran yang dikucurkan secara bertahap ke desa-desa bisa berkisar/mencapai Rp 1 miliar lebih, tentunya berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis, dan tingkat kemiskinan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa tugas kepala desa tidak lagi hanya menyelenggarakan pemerintahan, tetapi juga melakukan fungsi pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Pada bagian lain, lahirnya kebijakan baru ini (UU Desa) perlu juga dilihat dari aspek lain, terutama kesiapan aparatur di tingkat desa (yang merupakan bagian dari lingkup kabupaten) sehingga dalam implementasinya perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah/Pemerintah Kabupaten yang menaunginya, bisa juga dari pihak terkait dalam rangka pembimbingan, pendampingan dan konsultasi. Mulai dari sosialisasi, pemahaman hingga penerapannya jangan sampai melenceng dari maksud dan tujuan maupun hakikat UU Desa sehingga masyarakat di wilayah perdesaan menjadi makmur, sejahtera, lebih berdaya dan bermartabat.