Akankah Pemerintah 2015 Pro PNPM?

Tahun 2014 merupakan akhir PNPM yang bagi sebagian awam memang identik dengan SBY,karena memang di Palu tahun 2007 Presiden SBY mencanangkan program ini, meskipun sebelumnya sudah ada PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang di pedesaan sedang yang di perkotaan P2KP. setiap program tidak akan 100% berjalan sesuai yang diharapkan, yang namanya plus minus selalu ada. Penilaian keberhasilan sebuah program juga tidak lepas dari siapa yang menilai, subyektifitas kadang lebih dominan dibandingkan obyektifitas.

Dalam sebuah kunjungan seorang pejabat menyampaikan bahwa dari sekian Capres hanya ada seorang yang tidak terlihat komitmen dan concern nya terhadap program ini. Jadi pada umumnya Capres 2015-2020 punya komitmen dan concern terhadap program. Tentu tidak hanya Capresnya yang concern harus juga didukung lembaga legislatifnya. Walaupun beliau yang di DPR tingkat Kabupaten kadang sangat minus sekali pengetahuan tentang Program. Pernah suatu saat penulis memfasilitasi Musrenbagdes yang kebetulan waktu itu bersama salah satu anggota Dewan, eh beliaunya bertanya,"yang disampaikan apa Mas?' kontan saja penulis menyodorkan materi petunjuk Musrenbangdes.

Kembali ke masa depan PNPM pasca 2014, kalau Program ini berhenti akan banyak pengangguran baru yang saat ini sudah dekat dengan masyarakat, akan juga muncul masalah buat anak fasilitator yang tidak mampu melanjutkan studi karena orang tuanya tidak punya saving sewaktu masih aktif sebagai fasilitator. ada lagi yang punya balita terlanjur mengkonsumsi Susu Produk mahal sejenis yang di iklan TV, akankah diganti dengan Tajin (air beras waktu menanak nasi). Fasilitator adalah aset pemerintah siapapun yang jadi nanti. Fasilitatorlah yang mengawal pembangunan bottom up, dan PNPM lah yang lebih mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan mulai dari tahap Perencanaan Pelaksanaan dan Pelestarian. TPK (Tim Pengelola Kegiatan ) adalah CV yang tanpa SIUJK, TDP, dan keanggotaan asosiasi tapi mampu melaksanakan pembangunan di Desa dengan mengandalkan BOP (biaya operasional pelaksanaan) sebesar 3% dari Nilai Fisik. Dengan memberi kesempatan pada masyarakat untuk melaksanakan sendiri berarti telah memberi kepercayaan sehingga semakin yakin bahwa tanpa kontraktorpun mereka mampu.

Tulisan ini semoga membuka wawasan berfikir kita agar ikut mendukung keberlanjutan PNPM baik yang perkotaan maupun Perdesaan. Selamat Datang Pemimpin baru 2015, dukunglan keberlanjutan PNPM walaupun Fasilitatornya ada yang tidak mendukungmu. Buanglah jauh-jauh ego parpolmu dan jangan berfikir bahwa PNPM adalah made in Parpol tertentu. Bravo Pemimpin baru pendukung PNPM