Polemik Kebijakan BBM Bersubsidi

Tanggal 1 Januari 2015 lalu, Presiden Jokowi resmi menghapus subsidi BBM untuk jenis premium, serta solar ditetapkan subsidi sebesar Rp. 1.000,00.Selanjutnya harga BBM premium dan solar akan diumumkan oleh pemerintah setiap awal bulan.Harga BBM premium dan solar tersebut dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengacu pada harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar AS, serta faktor inflasi.Salah satu yang menjadi alasan pencabutan subsidi BBM adalah karena subsidi BBM yang mengakibatkan bengkaknya anggaran negara, dan juga subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

Pada tanggal 28 Maret lalu, pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga BBM jenis premium dan solar untuk wilayah penugasan luar Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau (Jamali), naik Rp 500 per liter menjadi Rp 7.400 dan solar Rp 6.900.Hal tersebut menuai berbagai respon negatif dari kalangan pemerintah sendiri maupun dari kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa.Salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan kebijakan harga BBM yang mengikuti harga pasar dunia ini tidak dibarengi dengan ketegasan pemerintah dalam menanggapi efek dari kebijakan harga BBM tersebut.Seharusnya setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, pemerintah segera tanggap dan melakukan penyesuaian terhadap harga sembako, harga komoditas pangan, serta tarif angkutan.Penyebab lainnya adalah pemerintah dinilai tidak transparan dalam melakukan perhitungan harga BBM, misalnya pada tanggal 28 Maret lalu ketika harga minyak dunia cenderung turun, namun pemerintah justru menaikan harga BBM.Seharusnya pemerintah lebih transparan dalam melakukan perhitungan harga BBM.

Terkait dengan subsidi yang tidak tepat sasaran, pada tahun 2013 lalu subsidi BBM yang disalurkan pada 2013 lalu senilai Rp 210 triliun.Pengguna BBM bersubsidi ini 92% dipakai untuk transportasi darat.Lebih dari separuh subsidi BBM pada tahun 2013 dinikmati oleh penggendara mobil pribadi, sedangkan 40% lagi dinikmati oleh pengguna sepeda motor.Jika dilihat dari angka tersebut jika seandainya 50% dari pengguna mobil pribadi tersebut digunakan untuk kegiatan usaha UMKM maka dapat dikatakan bahwa sekitar 65% pengguna BBM bersubsidi adalah rakyat menengah kebawah yang memang menjadi sasaran dari BBM bersubsidi.

Kemudian terkait dengan kebijakan penghapusan BBM bersubsidi ini, seharusnya pemerintah juga meningkatkan kualitas bensin di Indonesia. Pada tahun 2010 misalnya, pemerintah dan pertamina dalam menentukan harga BBM menggunakan patokan harga di Bursa Minyak Singapura (MOPS/Mid Oil Plats Singapore) namun pemerintah tidak memperhatikan penyesuaian kualitas harga BBM yang ada di Singapura dan Indonesia.Bensin yang ada di Singapura telah memenuhi spesifikasi Category 2 WWFC (World Wide Fuels Chater) yang menggunakan kandungan karakteristik RON = 92, sedangkan di Indonesia hanya memiliki karakteristik RON = 88, kandungan tersebut tidak sesuai dengan kendaraan modern sehingga sering membuat kendaraan mengalami kerusakan.Harga bensin yang ada di luar negeri memang lebih mahal dari Indonesia, namun hal tersebut dibarengi dengan kualitas yang lebih tinggi pula.(*)