Pengangguran di kalangan Gen-Z, generasi yang lahir antara tahun 1997-2012, menjadi isu yang semakin menguat. Berbagai faktor sering disebut sebagai penyebab merebaknya pengangguran di kalangan generasi ini, mulai dari perubahan ekonomi global hingga kemajuan teknologi yang pesat. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah pemerintah turut bertanggung jawab atas situasi ini?
Gen-Z dikenal sebagai generasi yang tumbuh di era digital. Mereka memiliki akses luas terhadap informasi dan teknologi, serta cenderung lebih terbuka terhadap perubahan. Namun, meskipun memiliki kelebihan tersebut, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam memasuki pasar kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan Gen-Z menjadi perhatian utama, dan peran pemerintah dalam menangani isu ini pun dipertanyakan.
Salah satu kritik utama yang sering dialamatkan kepada pemerintah adalah kurang relevan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan yang merasa tidak siap menghadapi dunia kerja karena keterampilan yang mereka pelajari di sekolah atau universitas tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Pemerintah perlu melakukan reformasi pendidikan yang lebih terfokus pada keterampilan praktis dan kebutuhan industri saat ini. Kurikulum cenderung lebih banyak berisi teori dan materi yang tidak selalu bisa diaplikasikan langsung di dunia kerja. Akibatnya, lulusan sering kali kekurangan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri.
Kebutuhan industri terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Namun, kurikulum pendidikan sering kali tidak mampu mengikuti perubahan ini dengan cepat. Banyak program studi yang masih mengajarkan materi yang sudah usang dan tidak relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Hal ini membuat lulusan kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Pasar kerja saat ini sangat kompetitif. Lulusan yang tidak dibekali dengan keterampilan yang relevan dan up-to-date akan kesulitan bersaing dengan lulusan dari institusi lain yang mungkin memiliki kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Ketika lulusan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, mereka akan menjadi pengangguran terdidik. Hal ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.
Pemerintah juga sering dianggap kurang dalam menyediakan program pelatihan kerja yang efektif. Program pelatihan yang ada sering kali tidak sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam merancang program pelatihan yang relevan dan terkini.
Situasi ekonomi makro yang tidak stabil juga berdampak pada tingkat pengangguran. Resesi ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal yang kurang efektif bisa mengurangi kesempatan kerja bagi Gen-Z. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi yang dapat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kemajuan teknologi dan otomatisasi juga turut berkontribusi pada meningkatnya pengangguran di kalangan Gen-Z. Banyak pekerjaan tradisional yang tergantikan oleh mesin dan teknologi canggih. Pemerintah perlu berperan aktif dalam membantu generasi muda beradaptasi dengan perubahan ini melalui pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi.
Pemerintah harus memastikan kebijakan tenaga kerja yang adaptif dan progresif. Perlindungan terhadap pekerja serta fleksibilitas dalam peraturan ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi Gen-Z. Regulasi yang terlalu ketat bisa menghambat masuknya tenaga kerja muda ke pasar kerja.
