Pada masa pemerintahan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy (Mei 2007- Mei 2012), program yang diutamakan adalah reformasi di segala bidang, antara lain di sektor pendidikan.Presiden Sarkozy konsisten melakukan reformasi di sektor pendidikan yang dicanangkan sejak awal pemerintahannya, Mei 2007. Reformasi tersebut dilakukan baik untuk tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Reformasi pendidikan pada tingkat dasar adalah (a) mengurangi jumlah hari sekolah per mingggu menjadi 4 hari dari 5 hari sebelumnya dengan meniadakan hari sabtu sebagai hari libur; (b) sekolah diharuskan memberikan pelayanan minimum kepada murid-murid pada saat terjadi pemogokan guru lebih dari 25 %.
Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) reformasi dilakukan yaitu dengan: (a) perubahan sistem dari Triwulan menjadi semester; (b) memberikan pelayanan gratis bagi mata pelajaran pokok/utama yang meliputi: bahasa Perancis, matematika dan bahasa pilihan wajib (bahasa Jerman, bahasa Inggeris, bahasa Latin, bahasa Spanyol dan bahasa Italia).Pemerintah juga mendeklarasikan pengurangan tenaga kerja (pegawai negeri sipil) untuk tahun 2008, yaitu 22 900 PNS, di antaranya 11 200 PNS di Kementrian Pendidikan Nasional.
Tahun ajaran baru yang dimulai setiap awal bulan September, pada tahun 2008 tercatat sejumlah 12 juta murid SD, SMP dan SMA. Bersamaan dengan itu dikeluarkan peraturan jumlah hari sekolah dalam seminggu untuk tingkat Sekolah Dasar, dari 5 hari (Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu/setengah hari) menjadi 4 hari (Senin, Selasa, Kamis dan Jumat). Dengan program baru tersebut, UU reformasi tingkat Pendidikan Dasar mulai diaplikasikan dengan menghapuskan sekolah pada hari Sabtu juga ditujukan untuk menghadapi pengurangan tenaga pengajar di tahun-tahun mendatang. Kemudian menjadikan hari Sabtu sebagai hari tambahan untuk para murid yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan dibimbing oleh guru-guru sekolah atau tenaga pendidik lainnya dengan mendapat imbalan honor (di luar gaji bulanan).
Pemerintah juga mengumumkan undang-undang tentang ”pelayanan minimum” di Sekolah Dasar dan akan memberi sangsi kepada para Walikota yang tidak mematuhi undang-undang tersebut. UU dimaksud menggarisbawahi bahwa setiap Sekolah Dasar harus memberikan pelayanan minimum kepada murid-muridnya pada saat terjadi pemogokan para guru-guru lebih dari 25%, sehingga para orang tua murid yang bekerja tetap dapat mengirim anak-anaknya ke Sekolah. Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah kota yang menolak dan tidak menjalankan UU tersebut, khususnya para Walikota dari Partai Kiri seperti di kota Toulouse, Montpellier, Grenoble, Rennes dan beberapa Kota Madya lainnya.
Mendiknas Perancis dengan tegas menyampaikan bahwa para Kepala Pemerintah Daerah harus lebih berhati-hati dalam memperhatikan institusi-institusi pendidikan yang berada di Wilayahnya dan mematuhi peraturan yang belaku. Pemerintah akan menindak mereka (para Walikota) yang tidak mengaplikasikan UU tersebut.
Kepada sekitar 6000 murid SMU, Pemerintah memberikan pelayanan gratis untuk pengajaran tambahan. Program ini yang disebut ”réussite scolaire du lycée” atau keberhasilan di tingkat Sekolah Menengah Atas yang merupakan usaha percobaan dan dimulai tanggal 18 Agustus 2008 untuk murid-murid kelas I SMA sebagai tahap pertama untuk sekitar 6 200 murid dari sekitar 200 SMU, Teknologi (STM) atau Profesional (SMK) yang memiliki kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Program tambahan belajar tersebut untuk pelajaran-pelajaran pokok/utama yang meliputi: bahasa Perancis, matematika dan bahasa pilihan wajib (bahasa Jerman, bahasa Inggeris, bahasa Latin, bahasa Spanyol dan bahasa Italia), 4 jam sehari, 5 hari dalam seminggu dan selama 2 minggu sebelum tahun ajaran baru dimulai. Program ini juga ditujukan kepada para lulusan Sekolah Menengah Atas (bacheliers) untuk membantu dalam memasuki Perguruan Tinggi serta memperkuat pengetahuan yang telah dimiliki.
Tenaga-tenaga pengajar untuk program ini adalah (a) para guru-guru sekolah yang secara sukarela menyisihkan waktu untuk membantu program Pemerintah dengan menerima gaji dari jam tambahan (dianggap sebagai lembur), (b) para mahasiswa tahun kedua program Master di masa liburan (jangka waktu terbatas) dengan honor yang disesuaikan dengan jam mengajarnya, (c) orang asing yang ditunjuk untuk mengajar bahasa asing yang diwajibkan wajib dengan jangka waktu terbatas (honorer). Sekitar 1500 tenaga pengajar honorer beserta anggarannya disediakan untuk program ini sehingga tidak perlu menambah tenaga tetap di sektor pendidikan.
Tahap kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2008 untuk para murid kelas II dan kelas III Sekolah Menengah Atas yang berminat dan dilaksanakan selama tahun ajaran berjalan setelah jam sekolah selesai.Untuk keberhasilan program ini, Menteri Pendidikan Nasional, Xavier Darcos, menghimbau kepada para guru, mahasiswa dan tenaga asing untuk ikut serta membantu Pemerintah dalam membangun sektor pendidikan Sekolah Menengah. Program ini dianggap sebagai tonggak pertama reformasi di tingkat Sekolah Menengah Atas dan diharapkan sudah diaplikasikan di Perancis secara menyeluruh pada tahun ajaran 2009.
Reformasi lain yang dicanangkan untuk tingkat kelas I SMA adalah merubah sistem triwulan menjadi sistem semester dan jumlah jam belajar dari 30 jam per minggu menjadi 31½ jam per minggu. Sebelumnya mata pelajaran wajib mencakup bahasa Perancis, Matematika, Sejarah/Geografi, yang untuk tahun ajaran 2009 ditambah dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Ekonomi dan Sosial serta 1 bahasa pilihan (Inggris atau Jerman). Dengan demikian maka jam belajar siswa bertambah.
