Perjuangan PGRI Daerah bagi Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan sebuah organisasi di Indonesia yang anggota berprofesi sebagai guru. Salah satu tujuan PGRI adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan kesetiakawanan organisasi untuk menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru. Berlandaskan tujuan tersebut, PGRI pun terikat untuk memberikan yang terbaik bagi anggotanya. Bukan saja PGRI pusat, melainkan juga daerah. 

PGRI masing-masing daerah merupakan kepanjangan tangan dari PGRI pusat. Kebijakan daerah pun mengikuti pusat. Termasuk di dalamnya adalah upaya memperjuangkan nasib guru di daerah. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, pada semester 2023/2023 ganjil, jumlah guru di NTB sebanyak 91.081 orang. 

Jumlah tersebut mencakup guru di semua jenjang dan unit pendidikan. Meluputi guru Taman Kanak-Kanak sebanyak 7.044 orang, Kelompok Belajar sebanyak 6.266 orang, Satuan PAUD Sejenis sebanyak 517 orang, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebanyak 981 orang, dan Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 124 orang. Sementara untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB masing-masing adalah 38.747 orang, 20.182 orang, 9.007 orang, 7.456 orang, dan 712 orang. 

Sejumlah guru tersebut tentunya memiliki berbagai permasalahan, terutama menyangkut nasib. Permasalahan tersebut menyangkut keprofesian, kompetensi, dan status kepegawaian. Dalam hal ini, PGRI menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi guru. Terutama menyangkut kebijakan-kebijakan berpihak pada guru. Tidak terkecuali PGRI NTB. 

Baca juga: Rintihan Hati Guru Honorer, Dengarkanlah!

Hingga tahun 2022, permasalahan guru di NTB meliputi sebaran guru yang tidak merata, kompetensi guru, angka guru yang memperoleh sertifikat pendidik, dan guru honorer. Semua permasalahan terkait erat dengan nasib guru. Mengatasi permasalahan tersebut, PGRI tidak tinggal diam. 

Guna peningkatan kompetensi guru, PGRI Lombok Barat, melalui cabang kecamatan bekerjasama dengan Komunitas Guru Penggerak Lombok Barat menyelenggarakan coaching clinic Pendidikan Guru Penggerak (PGP) angkatan 6. Upaya ini setidaknya menunjukkan kepedulian PGRI terhadap kualitas guru. Terutama dalam menyiapkan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Upaya nyata PGRI ini setidaknya berkontribusi sebanyak 69 orang anggota menjadi Calon Guru Penggerak angkatan 6 di Lombok Barat. 

Upaya lainnya pun dilakukan oleh PGRI kabupaten/kota berkolaborasi dengan dinas pendidikan setempat. Tidak heran jika sampai tahun 2022 ini tercatat sebanyak 518 orang guru penggerak angkatan 1, 2, dan 3 seluruh wilayah NTB. Hal ini mengindikasikan upaya pemerataan kualitas guru mulai menjadi perhatian. Belum lagi guru-guru lain yang saat ini sedang mengikuti PGP angkatan 4, 5, 6, dan 7. Tercatat sebanyak 314 orang guru sedang mengikuti PGP. Keikutsertaan Ini tidak lepas dari peran PGRI NTB yang aktif mendorong anggotanya untuk meningkatkan kompetensi diri. Ini adalah bukti peran serta PGRI dalam mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan di NTB. 

Selain terkait kompetensi, PGRI NTB juga memperjuangkan peningkatan jumlah penerima sertifikat pendidik. Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua Umum PGRI NTB, Abdul Kadir. Menurutnya PGRI NTB telah meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI untuk mempermudah uji kompetensi dan menambah kuota sertifikasi bagi para guru di wilayah NTB. Hal ini mengingat persentase guru bersertifikasi di NTB baru sekitar 15,71 persen. 

Sementara terkait nasib guru honorer, PGRI NTB juga mengambil upaya menuntaskannya. Salah satunya adalah melalui keterlibatan dalam rapat koordinasi PGRI se-Indonesia. PGRI NTB menyuarakan agar pemerintah menuntaskan pengangkatan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tentu menjadi catatan sendiri bagi PGRI NTB untuk menindaklanjuti suara anggotanya yang masih berstatus sebagai guru honorer. PGRI NTB tidak tinggal diam. Secara masif, PGRI NTB memperjuangkan nasib guru honorer di wilayah NTB. 

Baca juga: Diklat Penguatan Karakter bagi Guru PPPK Jenjang SD Lombok Barat 2021

Salah satunya adalah dengan mengajukan permintaan proses perekrutan guru ASN terpisah dari ASN lainnya. Dasarnya adalah rekrutmen guru ASN bersifat urgen. Terlebih saat ini di NTB sedang darurat kekurangan guru. PGRI NTB khawatir jika berlangsung lama akan memengaruhi dunia pendidikan di NTB. 

Baca juga: Menjadi Pahlawan Tanpa Tunjangan Profesi Guru, Mampu?