Pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diprakirakan semakin meningkat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis ekonomi Tanah Air Indonesia pada tahun 2021 akan tumbuh positif sebesar 4,8-5,8 persen. Menurut Perry, pemulihan ekonomi ini dapat terealisasi terdorong oleh sejumlah instrumen kebijakan yang telah dirancang oleh pemangku kebijakan. Dalam Outlook Perekonomian Indonesia pada Selasa, (22/12/2020), Perry Warjiyo memaparkan seluruh instrumen kebijakan yang diberikan Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.
Dilansir dari www.bi.go.id, dalam sebuah kesempatan Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia menyampaikan pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respons positif terhadap UU Cipta Kerja. Pertumbuhan di seluruh wilayah juga akan meningkat, khususnya wilayah Jawa serta wilayah Sulawesi-Maluku-Papua. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 31% serta nilai tukar Rupiah pun akan bergerak stabil dan berpotensi menguat. Stabilitas eksternal tetap terjaga, dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0-2,0% PDB. Stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar 7-9% pada 2021.
Gubernur Bank Indonesia turut menyampaikan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Dalam konteks ini, vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan berperan penting agar kesehatan tetap terjaga, mobilitas manusia pun kembali normal, aktivitas perekonomian membaik, serta dampak ke sektor keuangan dan moneter dapat dicegah. Pemerintah pun telah memesan dan mulai akan melakukan vaksinasi dalam waktu dekat. Selain itu, BI ikut mendanai vaksin tersebut melalui burden sharing dalam APBN 2020
Ditemui pada kesempatan yang sama dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 "Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi" yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini (3/12) di Jakarta. Presiden RI, Joko Widodo, menegaskan momentum pertumbuhan positif harus dijaga. Pelaksanaan protokol kesehatan tetap harus dilakukan dengan disiplin dan waspada agar tidak terjadi pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya yang telah dilakukan selama ini.
Selain prasyarat utama itu, ia juga menjelaskan ada lima kebijakan yang dapat memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yakni : pertama, melanjutkan stimulus moneter dengan terus menempuh kebijakan suku bunga rendah dan likuiditas longgar sampai ada tanda-tanda inflasi meningkat. Saat ini suku bunga terdeteksi 3,75% terendah sepanjang sejarah sehingga diperlukan diikuti penuruan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia turut melakukan quantitative easing sebesar Rp 694,9 triliun atau 44,9% dari PDB, terbesar di emerging market dan sampai saat ini masih berputar di perbankan namun dengan sinergi yang telah dibuat diharapkan likuiditas longgar dapat mengalir ke sektor riil. Bank sentral akan terus mengupayakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Kedua, mendukung pembiayaan ekonomi dengan melakukan kebijakan makroprudensial yang longgar. Pada 2020 ini, Bank Indonesia melonggarkan makroprudensial baik dari segi likuiditas maupun pengaturan lain. Tujuan kebijakan makroprudensial sendiri untuk mendukung kredit dan pembiayaan bagi ekonomi.
Ketiga, sinergi bank sentral dengan Menteri Keuangan yang dalam bentuk dukungan BI dalam pembiayaan APBN 2021. BI akan melanjutkan skema pembagian beban atau burden sharing yaitu pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI sesuai mekanisme pasar dimana BI sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder). Burden sharing sendiri akan dilanjut pada 2021-2022. Mengingat di 2020 terdapat 2 mekanisme pendanaan APBN yaitu pembelian melalui mekanisme pasar sebagai pembeli siaga dan pembelian lansung. Pembelian langsung hanya berlaku di 2020, sedangkan pembelian melalui mekanisme pasar berlangsung hingga 2021 dan 2022.
Keempat, BI berkordinasi dengan Menkeu mendukung pembiayaan sektor keuangan dengan mendorong kontribusi sektor keuangan dalam pembiayaan jangka Panjang baik dalam bentuk obligasi atau sekuritas meelalui program dalam pasar keuangan.
Kelima, BI berupaya terus mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan digital melalui penargetan 12 juta UMKM yang dapat teregistrasi secara nasional dalam penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) 2021, pertumbuhan e-commerce, Â dan uang elektronik. Selain itu, BI dalam proses menyambungkan digital banking dan financial technology (Fintech) melalui interlink kedua layanan. Â BI juga membangun fast payment sehingga bisa cepat menyelesaikan berbagai transaksi ritel dan UMKM secara digital.
Dilansir dari www.bi.go.id , Bank Indonesia terus mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021 yang antara lain ditempuh melalui (i) stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga, (ii) suku bunga akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat, dan (iii) melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN pada tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021.
Bank Indonesia juga akan terus mengakselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, mempercepat Pendalaman pasar uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025, terus mendukung pengembangan ekonomi-keuangan Syariah dan UMKM, dan terus aktif dalam berbagai forum internasional dari sisi kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
