Di balik kesuksesan dan kelebihan pak Anies, barangkali ini kekurangan yang mendorong ia terkena gelombang reshuffle ini.
Pertama, di daerah masih ada keluhan seputar pungutan sekolah. Pungutan biasanya marak terjadi saat penerimaan siswa baru. Berbagai alasan dilakukan sekolah atas nama pungutan tersebut. Contohnya uang sumbangan pendidikan. Yang namanya sumbangan mestinya tidak ditentukan jumlahnya dan bersifat sukarela serta prosesnya dimusyawarahkan dengan wali murid.
Tetapi pada prakteknya masih yang diputuskan sepihak oleh pihak sekolah dan mengikat orangtua siswa. Pungutan lainnya misalnya untuk pembelian buku, seragam, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu, tas. Pada intinya sekolah berupaya menarik uang dari siswanya dengan berbagai cara.
Kedua, terkait gonta gantinya kurikulum pendidikan. Antara mengunakan KTSP dan K 13 sempat membuat public bertanya-tanya, membuat guru kelimpungan untuk menyesuaikan diri, siswa kebingungan dan orangtua murid ikut pusing. Publik yang kurang memahami hanya menilai ada ketidakkonsistenan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menata sistim pendidikan di Indonesia.
Ketiga, dilihat dari kualitas pendidik masih kurang dari target ideal. Jika dilihat dari hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) hanya 40 persen peserta yang lulus diatas angka rata-rata dan hanya ada 25 persen dengan nilai baik. Upaya untuk meningkatkan kualitas guru masih menjadi PR yang dari waktu ke waktu butuh pembenahan.
Keempat, banyaknya kasus kekerasan di sekolah yang menjadi sorotan public. Guru di laporkan orangtua murid atas dugaan kekerasan menjadi persoalan yang dari hari ke hari semakin hangat diperbincangkan publik. Meskipun dalam berbagai kasus yang mencuat pihak guru tidak bisa disalahkan 100 persen tetapi toh sorotan terhadap guru tidak bisa di hindarkan. Guru sebagai pendidik yang mestinya di gugu dan di tiru (menjadi teladan) dianggap tidak mampu memerankan perannya. Mau tidak mau peran Kemendikbud juga disoroti.
Kelima, belum meratanya akses pendidikan di Indonesia. Hal ini paling mudah dilihat dalam program pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai akses mendapatkan pendidikan yang terjangkau belum bisa terdsitribusi secara merata. Padahal ini salah satu program andalan Jokowi saat kampanye Pilpres. Masih banyak  keluhan di berbagai daerah  tentang mahalnya  dan tidak terjangkaunya biaya pendidikan dasar di Indonesia. Padahal KIP diharapkan mampu menjadi solusi keluhan pendidikan yang tidak merata dan terjangkau tersebut.
Barangkali hal-hal tersebut yang menjadi catatan Presiden Joko Widodo, sehingga prestasi dan 'raport' Prof Anies di anggap masih di bawah target, belum mampu mendorong Jokowi dalam mewujudkan Nawa Cita-nya.
Apapun, yang jelas, bangsa ini tetap berterimakasih atas dedikasi dan kerja keras Prof Anies selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kiprah Prof Anies tentunya akan selalu di tunggu meski tidak lagi di bawah komando langsung Presiden. **
_Solo, 27 Juli 2016_
