Catat! Ternyata Mendagri Tidak Mencabut Perda Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Miras

Beberapa hari belakangan, di media sosial (terutama di WA) ada ketegangan  terkait dengan informasi  mengenai keputusan menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tjahjo Kumolo yang kabarnya akan mencabut Peraturan Daerah (Perda)  tentang larangan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras).

Dari grup ke grup, informasi tersebut beredar dengan cepat. Saling terperangah dan mengirimkan info ke grup lainnya, rata-rata dengan kalimat yang sama. WASPADALAH. Bahkan dengan terang-terangan ada yang menambahkan kalimat yang intinya menghujat pemerintahan Jokowi.

Ada rasa tidak percaya dengan informasi yang berkembang seperti itu, benak saya terus mempertanyakan, masak sih Jokowi akan membiarkan perda larangan miras di cabut? Saya mencoba menelusuri  informasi tersebut. 

Polemik tersebut  beraawal dari  langkah Mendagri yang  tengah melakukan evaluasi terhadap Perda yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan akan membatalkannya. Perda yang mengatur soal pelarangan miras menjadi salah satu Perda  yang ikut dievaluasi .

Pemerintah memang mentargetkan akan  menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah pada pertengahan tahun ini. Presiden telah memberikan intruksi tersebut.  Meskipun belum ada perinciaannya Perda apa saja, tetapi Kementerian Dalam Negeri merilis akan ada sekitar  3.266 Perda di daerah yang akan dicabut.  Dasar yang digunakan untuk melakukan  evaluasi Perda untuk dicabut/dibatalkan, yaitu: bertentangan dengan peraturan di atasnya, kepentingan umum, dan kesusilaan. Dan perda tentang pelarangan peredaran minuman baralkohol dan miras di nilai telah bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Tidak hanya masyarakat yang resah, tetapi DPR juga berencana akan memanggil mendagri untuk meluruskan  informasi tersebut.

Mendagri  Tidak Akan Mencabut Perda tersebut

Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat, Mendagri Tjahjo Kumolo  telah membantahnya. Ia menegaskan bahwa  isu  dirinya telah memerintahkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang  larangan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) adalah fitnah.

“Jabatan saya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saya pertaruhkan kalau saya sampai melarang Perda Pelarangan Minuman Keras. Itu berita fitnah,” ujarnya (setkab.go.id)

Menurutnya, ia telah minta semua daerah perlu memiliki peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol dengan tegas mengingat peredaran minuman keras sudah membahayakan masyarakat dan generasi muda khususnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Perda Pelarangan Minuman Keras, prinsipnya harus diberlakukan di semua daerah dengan konsisten, benar penerapan dan pencegahannya, serta penindakan oleh daerah. Apalagi, minuman keras juga dan pemicu kejahatan.

Langkah Tepat Pemerintah

Mencabut larangan peredaran minuman beralkohol dan miras memang bukan kebijakan populis dan pasti akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Apalagi menjelang bulan puasa seperti ini.

Apalagi akhir-akhir ini banyak kasus pemerkosaan, asusila yang diawali dengan telah mengkonsumsi miras sehingga melakukan  tindakan asusila. Meskipun masih pro dan kontra apakah miras menjadi penyebab utama perilaku menyimpang dan kejahatan seksual tersebut, tetapi jelas miras menjadi salah satu penyebabnya.

Pemerintah memang sudah tepat untuk tidak mengambil langkah yang gegabah dan akan menimbulkan kontroversi.  Evaluasi perda yang dianggap bermasalah misalnya terkait dengan  point bertentangan dengan peraturan diatasnya mestinya dilihat konteks perdanya.  Barangkali bisa dicari jalan lain terkait dengan carut marut Perda yang bertentangan dengan aturan di atasnya tersebut . Lagipula saat ini   DPR sedang  melakukan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol .

Semoga  dengan penjelasan Mendagri, polemik di masyarakat tidak semakin liar dan berisi hujatan.

_Solo, 24 Mei 2016_