Proses pengembangan daerah, data terkait potensi suatu wilayah menjadi input utama bagi perencana kebijakan dan perumus rencana di tingkat lokal. Informasi ini digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengembangan wilayah. Salah satu sumber data yang digunakan hingga saat ini adalah data Potensi Desa (Podes) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini berperan dalam menyajikan informasi yang diperlukan untuk pembangunan di berbagai sektor dan area geografis (spasial).
Pada level administrasi terendah, informasi mengenai potensi wilayah, bahkan hingga tingkat desa, memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang komprehensif. Misalnya, dalam upaya mengatasi kemiskinan, data Potensi Desa (Podes) digunakan untuk mengidentifikasi desa-desa yang memerlukan perhatian khusus karena diperkirakan memiliki penduduk miskin atau kantong-kantong kemiskinan.
Pendataan Potensi Desa (Podes) merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi tentang potensi dan perbedaan yang ada di berbagai tingkatan administrasi di seluruh Indonesia. Ini termasuk tingkat desa, kelurahan, unit pelayanan terpadu (UPT), serta sub-pembagian di atasnya, seperti kecamatan dan kabupaten/kota. Awalnya, tujuan utama Podes adalah untuk mendukung kerangka kerja Sensus, tetapi seiring berjalannya waktu, manfaatnya semakin luas dan sesuai dengan beragam kebutuhan pemerintah.
Data Podes memberikan gambaran mengenai kondisi tipologi, sosial, ekonomi, potensi, dan diskrepansi wilayah-wilayah di tingkat administrasi terendah. Data podes bermanfaat bagi berbagai pihak yang sedang melakukan penelitian, pengambilan kebijakan berbasis kewilayahan. Salah diantaranya Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) bertanggung jawab terhadap desa dan wilayah transmigrasi, termasuk dalam program penggunaan dana desa dan pengelolaan sistem permukiman transmigrasi. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai sumber data untuk mengurai kantong kemiskinan.
Linimasa Podes
Pada tahun 1976, langkah awal menuju pendataan potensi desa dimulai. Fokus awalnya adalah pada pendataan fasilitas-fasilitas yang ada di desa. Data ini hanya dikumpulkan dari sejumlah provinsi tertentu. Meskipun terbatas, langkah ini membentuk dasar pendataan yang lebih luas. Hasil dari pendataan ini disebut Fasilitas Desa (Fasdes).
Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1980, ketika pendataan potensi desa (Podes) pertama kali dirancang. Ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 1980. Pada tahun ini, Podes pertama kali digunakan sebagai kerangka kerja dalam Sensus Penduduk 1980 (SP80), menandai dimulainya pendataan potensi desa secara lebih komprehensif.
Tiga tahun kemudian, pada tahun 1983, Podes kembali digunakan sebagai kerangka kerja, kali ini dalam Sensus Pertanian 1983 (ST83). Informasi yang dikumpulkan dari Podes menjadi landasan untuk melaksanakan sensus pertanian.
Pada tahun 1986, Podes kembali berperan penting dalam Sensus Ekonomi 1986 (SE86). Data-data yang terkumpul dari pendataan potensi desa digunakan untuk memberikan kerangka kerja dalam sensus yang berfokus pada aspek ekonomi.
Langkah-langkah ini terus berlanjut. Pada tahun 1990, Podes kembali menjadi dasar dalam Sensus Penduduk 1990 (SP90), dan pada tahun 1993, Podes digunakan sebagai kerangka kerja dalam Sensus Pertanian 1993 (ST93). Setiap kali sensus dilakukan, Podes memberikan fondasi yang penting dalam memahami potensi dan karakteristik desa dalam berbagai aspek, mulai dari populasi hingga ekonomi dan pertanian.
Kejadian khusus dalam sejarah kegiatan Podes dimulai dengan mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 yang berfokus pada Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Instruksi ini memberikan arahan penting dalam pemanfaatan Podes untuk mengatasi masalah kemiskinan.
