Tak Cuma Diberi Modal, Pelaku UMKM Harus Dapat Perhatian Lebih

Tingginya populasi usia produktif di Indonesia yang tak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan, mendorong orang Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian masing-masing. Sehingga, tidak heran semakin banyak bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UMKM merupakan bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan adanya sektor UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) tahun 2015, jumlah UMKM di Indonesia paling besar se-Asia. Di tahun 2015, jumlah pelaku UMKM ini mencapai 57,9 juta dan memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 58,92 persen.

Namun, meskipun jumlah pelaku UMKM banyak tapi tidak sedikit dari mereka yang gulung tikar karena tidak mampu bertahan dalam dunia usaha. Peran pemerintah maupun swasta sangat vital dalam membina para pelaku UMKM agar memiliki kualitas dan daya saing yang mumpuni. CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan para pelaku UMKM harus “dimanja” dengan disediakan infrastruktut dalam membuat usaha. Infrastrutur yang dimaksud adalah permodalan yang bisa diberikan dalam bentuk kredit dengan bunga yang rendah.

Ketua Umum Partai Perindo ini juga menilai, para pelaku UMKM ini tidak cukup hanya diberikan modal, tapi harus dibina agar kualitas produk yang dihasilkan memiliki daya saing. Ketika usaha sudah berjalan, terutama UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan kelautan, pria yang akrab disapa HT ini tidak lupa mengingatkan semua pihak agar kesejahteraan pekerja atau buruh yang bekerja di UMKM tersebut juga diperhatikan.

Menurut data yang didapat Perindo, petani dan nelayan di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Diharapkan dengan memaksimalkan UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan kelautan bisa menjadikan nasib mereka jadi lebih baik lagi. Karena, jika para petani dan nelayan sudah tidak “bergairah” untuk menjalankan profesinya dan berhenti untuk bertani dan mencari ikan, maka kebutuhan pangan akan meningkat karena kelangkaan yang disebabkan terhentinya kegiatan petani dan nelayan.

Dengan demikian, secara otomatis harga akan semakin tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah akan mengambil kebijakan ekspor yang jelas tidak mencerminkan kemandirian bangsa. Oleh karena itu, UMKM yang berpotensi bisa membesarkan perekonomian nasional tidak bisa ditangani asal-asalan. Diperlukan perencanaan yang bersifat makro dan berkelanjutan agar target dari program UMKM ini bisa tercapai.

Perindo dikenal memang concern membangun perekonomian rakyat. Di berbagai daerah, Perindo sudah membuat program untuk para warga miskin yang ingin membuka usaha dengan menyumbang infrastruktur usaha seperti gerobak dan modal. HT dengan Partai Perindo berjuang untuk Indonesia sejahtera, berkomitmen untuk berperan aktif mengembangkan UMKM. Tujuannya tak lain membantu ekonomi masyarakat agar kesenjangan sosial bisa dipersempit.