Oleh: Suardi
Mahasiswa sebagai agen of control social tentu harus gesit dalam menyikapi segala persoalan pemerintahan terutama persoalan anggaran dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun realitas memperlihatkan keterlibatan mahasiswa terhadap hal tersebut sangatlah minim bahkan menurut saya tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan minimnya nalar kritis mahasiswa dan lemahnya di kajian seputar kebijakan anggaran dan pemerintahan. Anggaran adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu anggaran harus dimaksimalkan untuk kepentingan umum, tepat guna dan tepat sasaran.
Di Kabupaten Lebak unsur-unsur pemerintah atau di singkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana dalam plafon anggaran. SKPD di kabupaten lebak kurang lebih terdiri dari 36 SKPD yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar ( Pendidikan, Kesehatan, Penataan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial.
Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari; Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Diskominfo, Dinas Koperasi, UMKM, Â Dinas Penanaman Modal, Dispora dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Urusan pilihan terdiri dari; Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Urusan penunjang pemerintahan terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD. Sedangkan urusan penunjang lainnya seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak sebanyak 28 Kecamatan.
Semua SKPD di atas memiliki tugas dan fungsinya masing-masing serta anggaran yang sudah ditentukan. Anggaran semua SKPD sekitar Rp. 945.571.917.100,00 Semua itu adalah uang rakyat. Oleh karena itu uang rakyat maka harus kembali kepada rakyat. Lalu dimana peran mahasiswa?
Peran mahasiswa menurut saya adalah ikut serta dalam perumusan kebijakan anggaran dan menjadi control terhadap setiap program yang dijalankan oleh dinas terkait. Mahasiswa harus jadi penengah antara pemerintah dengan masyarakat. Penengah yang dimaksudkan disini adalah pembinaan dan pendampingan baik informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan penyaluran aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah atau dinas terkait, yang disebut Presiden Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat.
Umpamanya masyarakat menginginkan adanya usaha di bidang pembudi dayaan ikan tawar, maka mahasiswa disini yang harus menyusun mekanisme tersebut dan menyampaikannya kepada dinas perikanan. Agar dari dinas perikanan dapat memberikan pembinaan, pengaggaran ikhtisar dana yang dibutuhkan untuk pengembangan budi daya tersebut, salah satu upaya untuk menempuhnya ialah perlunya dibentuknya struktur kelompok peternakan agar kegiatan yang dilakukan ini terdaftar legal dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian berdasarkan kajian anggaran yang diadakan oleh PC PMII Kabupaten Lebak pada tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 04 Maret 2020, bahwa banyak sekali program atau kegiatan  yang tidak rasional dan tidak tepat sasaran salah satunya Program PKH di Dinas kesehatan tidak tepat sasaran yang seharusnya mendapatkan bantuan itu adalah keluarga yang tidak mampu sedangkan kondisi di lapangan menunjukan sebaliknya.
Melihat realitas kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena biar bagaimanapun kita mahasiswa sebagai generasi perlu hadir mendampingi masyarakat. Pengawasan sangatlah penting, oleh karena itu perlu hadir seorang pemuda yang membawa perubahan dan meningkatkan terus sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait. Anggaran akan tetap tidak rasional jika tidak ada kritikan dari mahasiswa.
