Mohon tunggu...
Swara Warga Jakarta
Swara Warga Jakarta Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

relawan dibopiss bantuan Mobil ambulans GRATIS, untuk wilayah JAKARTA, Silahkan hubungi Hp/WA 08129619472

Selanjutnya

Tutup

Politik

4 Persoalan Utama Pilkada DKI Jakarta 2012

7 April 2012   14:53 Diperbarui: 25 Juni 2015   06:55 485
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dalam Rapat Koordinasi Stakeholder dan Sosialisasi Pengawasan Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, menyatakan telah mengidentifikasi persoalan-persolan di pilkada. Total ada empat persoalan utama di pilkada di seluruh wilayah indonesia. Pertama, persoalan mengenai money politic. “Sampai hari ini masih menjadi persoalan serius. Tentu hal ini membutuhkan daya dukung dari masyarakat. Money politic jadi masalah yang sulit diberantas karena kuatnya permintaan daripada penawaran,” kata Bambang. Ia menjelaskan, masyarakat menunggu adanya uang suap meskipun hal tersebut jelas-jelas dilarang. “Beberapa daerah mengatakan bahwa tidak akan ke TPS kalau tidak diberi uang transport. Ini masalah serius karena di satu sisi dilarang UU tapi di sisi lain jadi strategi pemenangna pemilu yang sangat efektif,” katanya. Yang kedua, kata dia, masalah pilkada adalah problematik terkait penyalahgunaan kewenangan. Termasuk pengyalahgunaan APBD. “Problem ini masih menjadi hantu. Kita berharap tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan termasuk penyalahgunaan aset negara. mobil dinas, dan lain-lain. Banyak yang menggunakan itu untuk kepentingan kampanye,” katanya. Belum lagi instruksi-instruksi di jajaran birokrasi. “Pengalaman Pilkada Banten dan Tangsel harus jadi pelajaran berharga,” katanya Yang ketiga, lanjut Bambang, adalah terkait dengan netralitas PNS, termasuk TNI-polri. “Kita mengimbau TNI dan Kodam Jaya untuk menjaga netralitas. Alangkah sayangnya anggaran pemda jika pilkada harus diulang gara-gara netralitas PNS tidak terjaga. saya memberi pujian kepada gubernur DKI yang mengeluarkan instruksi agar PNS netral,” katanya Terakhir adalah masalah  pengawasan pemilu. Ini terkait dengan keterbukaan informasi dari KPU sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2011 . “Kita harus bersama-sama menjaga netralitas KPU dan panwaslu dan kemudian bersama-sama mengawal pemilukada ini menjadi pemilukada yang baik dan sukses,” kata Bambang. Pemilukada DKI JAKARTA ….2012 SUARA MASYARAKAT PASTI DIBUTUHKAN OLEH SEMUA CALON GUBERNUR…. SAATNYA MASYARAKAT MENENTUKAN PILIHAN ….!!! COBLOS SALAH SATU CAGUB YANG BERANI KONTRAK POLITIK DENGAN MASYARAKAT ATAU COBLOS SEMUA CALON GUBERNUR JIKA TIDAK ADA YANG BERANI KONTRAK POLITIK DENGAN MASYARAKAT..!!! JIKA  SEMUA CALON GUBERNUR TIDAK BERANI,KONTRAK POLITIK JANJI KAMPANYE MEREKA. ADA APA DENGAN JANJI KAMPANYE MEREKA..??? APAKAH MEREKA CUMA JANJI JANJI …KOSONG..?? TANYA KENAPA..? tolong bantu shaere (bagikan) ke teman lainya ,kampanye untuk memilih gubernur jakarta yang bisa dipercaya..trims

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun