Galau dengan kondisi lampung yang di hampiri oleh permasalahan yang tak kunjung usai. Permasalahan dinasti lampung mulai muncul dengan berjalannya kepemimpinan odien selama dua periode.Intrik-intrik politik untuk mencapai terbentuknya dinasti yang kokoh sudah dirintis oleh gubernur lampung.
Beberapa daerah kabupateng ternyata sudah diisi oleh saudara-saudara atau keturunan Drs. H. Sjachroedin Z.P. Tidak bisa dipungkiri ini adalah salah satu langkah untuk menanamkan tiang-tiang untuk mewujudkan dinasti lampung. Beberapa tanah dan pariwisata adalah milik odien dan bisa dikatan cara pengelolaan seperti dinasti atut.
Letih rasanya menunggu pesta demokrasi lampung untuk pemilihan orang nomor satu dilampung. Sungguh biadab stakeholder lampung yang merancang penundaan pesta demokrasi ini. Hal ini selalu dibahas dimedia namun tak kunjung menemui titik terang. Permasalahan pemilihan gubernur sudah mengakar dan menjadi bom waktu yang bisa meledak seketika.
Sudah dua kali kita di berikan harapan palsu tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur . tanggal 2 oktober 2013 dan 2 desember 2013 mengalami kegagalan. Factor yang mengagalkan secara garis besar adalah dana penyelenggaraan yang tidak di anggarkan oleh oleh pemerintah daerah.Selain itu jadwal yang di buat oleh KPU seperti menjadiangin yang lewat saja dan tidak di gubris oleh Drs. H. Sjachroedin Z.P.sudah terindikasi bahwa gubernur lampung tidak acc untuk penyelengaraan pemilihan gubernur.
Pemilihan tanggal 27 febuari 2014 terancam gagal terselengara. Hal ini bisa disebabkan masalah dana anggaran pemilihan. Selain itu jika kita tengok kembali pada tanggal 3 desember 2012 di seraton ada kesepakatan tentang pemilihan gubernur di selengarakan pada pada tahun 2015 dan hal ini ditanda tangani oleh djohemansyah (kemendagri), husni kamil (KPU pusat) dan marwancikasan (ketua DPRD Provinsi Lampung).
Bisa dikatakan dari kesepakatan tersebut permasalahan pemilihan gubernur lampung menjadi bermasalah. Pada perancangaan anggaran belanja daerah 2014 yang diajukan oleh gubernur kepada DPRD ternyata tidak memasukkan anggaran untuk pemilihan gubernur dan itu lolos begitu saja. Jadi memanag sudah ada permainan di belakang layar.
Ketika pemilihan gubernur ini tidak terjadi terlaksana maka akan terjadi maslah yang besar. Bisa dikatakan gubernur lampung untuk saat ini sedang tidak taat pada aturan yang di buat oleh pemerintah Indonesia. Dimundurkannya jadwal pemilihan gubernur bisa jadi adalah salah satu langkah untuk menggugurkan beberapa calon lainnya.
Salah satu calon yang sudah mengundurkan diri adalah amalsayah-gunadi. Mungkin kedepannya bagi calon gubernur lainnya bisa saja mundur karena kehilangan prahu partainya. Jika pemilihan gubernur setelah pemilihan legislative maka peta politik akan berubah semuannya.
Bersambung…
