Krisis Ekonomi Penyebab Utama People Power, bukan Krisis Politik

Banyak sekali pengamat yang mengatakan People power akan kembali bergerak jika pemerintahan Jokowi digoyang dan lain sebagainya, menurut saya sepertinya itu sangat kecil kemungkinannya. Karena situasi yang sangat jauh berbeda! Tahun 1998 pergerakan massa yang dimobilisasi mahasiswa dan komponen kontra soeharto, mereka mendapatkan dukungan rakyat yang sangat besar diberbagai daerah, disebabkan krisis ekonomi yang sangat dahsyat menekan seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia

Jika ditanya kepada masyarakat yang hidup dijaman orde baru, sebenarnya kebanyakan tidak terlalu peduli tentang perpolitikan nasional yang dipimpin Soeharto. Yang terpenting kebutuhan dan kepentingan ekonomi berjalan dengan aman dan tentram, sehingga kehidupan masyarakat bisa makmur dan sejahtera! Sedangkan urusan politik, hanya dimengerti dan dipahami oleh sebagian masyarakat yang melek sejarah dan perpolitikan nasional.

Ketika terjadi krisis  ekonomi, yang dimana rupiah mengalami terjun bebas terhadap dollar. Maka disitulah mulai kebutuhan masyarakat melambung tinggi, sehingga pada akhirnya rakyat memiliki persepsi yang sama dengan pergerakan kontra politik Soeharto yaitu menyalahkan rezim Orde baru yang tidak becus mengurus bangsa dan negara. Hanya saja rakyat menengah- kebawah dan pergerakan politik pada masa itu, sangat jauh berbeda tentang motif dan tujuan melengserkan Soeharto!

Sehingga saya berpandangan, sehebat apapun krisis politik 2014-2019 yang terjadi di Indonesia. Tidak akan sampai membuat mayoritas rakyat kembali bergerak sebagaimana people power 1998, apalagi tipikal keberanian rakyat 1998 sangat jauh berbeda dengan tahun 2014. Misalkan ambil contoh saja kelompok mahasiswa atau pemuda-pemudi dulu dan sekarang, banyak diakui kalangan aktifis dalam kekompakan bagaikan bumi dan langit. Apalagi dalam hal yang lainnya dalam menyamakan visi - misi pergerakan

Saya berspekulasi jika KMP akan menggunakan jurus 1998 yaitu menggoyang ekonomi Indonesia dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki parlemen, buktinya saja baru pemilihan pemimpin MPR/DPR sudah berhasil sedikit banyaknya membuat lesu dunia usaha dan rupiah. Sedangkan KMP akan punya niatan  merevisi 122 undang-undang, dan bahkan yang paling krusial bagi perekonomian nasional Indonesia ialah tentang Undang-undang Perbankan. Walaupun belum ada kejelasan seperti apa dan bagaimananya, tapi dengan sekedar wacana saja pihak swasta sudah mulai beraneka ragam pandangan ( umumnya negatif opini )

Seandainya usaha KMP berhasil mengubah banyak undang-undang, yang dimana khususnya mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Maka yang pasti dipersalahkan oleh kebanyakan rakyat ialah pemerintah, yang dimana Presiden sebagai Pemimpin negara tidak bisa mengontrol kebijakan politik parlemen, sehingga berimbas kepada seluruh sektor. Dan bukan tidak mungkin, people power yang bergerak bukan mendukung pemerintahan Jokowi - Jk, melainkan berniat melengserkan?, karena KMP juga setidaknya memiliki massa yang pasif untuk digerakkan walau jumlahnya tidak sebesar saat pilpres, mungkin saja mereka menunggu intruksi dan momen yang tepat. Dan Seandainya Pro pemerintahan Jokowi pun bergerak. Maka bentrokan ( chaos ) yang akan terjadi tidak bisa terhindarkan!

Jokowi - JK sudah sangat wajib setelah pelantikan "menjinakan" parlemen sebagai rekan pemerintahan. Jangan hanya karena sistem presidensial yang dimana posisi presiden kuat, tapi membiarkan terus - menerus kaum oposisi bersikap seenaknya bagai kuda jingkrak yang bebas mau apapun dan bagaimanapun! Bahkan di beberapa negara demokrasi lainnya, jika parlemen dan pemerintah terjadi saling penolakan, maka akan tercipta situasi "shutdown". misalkan yang dialami pemerintahan Amerika pada tahun 2013, serta berbagai negara lainnya, penyebab utama ialah oposisi menguasai parlemen!

Jokowi harus bisa merekrut lebih banyak lagi kecintaan dan kepercayaan rakyat, selain dalam dunia politik parlemen. Maka tidak kalah penting juga, bahkan harus dijadikan prioritas pemerintahan baru ialah PENEGAKAN HUKUM. Polri dan Kejaksaan harus dilakukan reformasi secara totalitas dari hulu sampai hilir, karena kepercayaan rakyat sudah tipis sekali kepada dua lembaga negara tersebut! Sedangkan khusus untuk KPK ialah, memperbanyak jumlah penyidik dan Pos di setiap provinsi.