Mohon tunggu...
Virkam
Virkam Mohon Tunggu... -

Menulis tanpa berkata dan membaca tanpa bersuara.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ketua MPR dan DPR Bermasalah di Hadapan KPK

18 Oktober 2014   12:58 Diperbarui: 17 Juni 2015   20:35 22
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sangat menyedihkan membaca pemberitaan tentang ketua MPR ( baca : disini ) dan juga pemberitaan sebelumnya yang berkaitan dengan ketua DPR ( baca : disini ). Yang dimana keduanya diduga kuat memiliki permasalahan hukum dihadapan KPK, sehingga bisa diperkirakan akan lebih hangat lagi pemberitaan tentang korupsi seandainya benar-benar terungkap.

KPK sendiri tidak mungkin membuat pernyataan didepan awak media tentang keterlibatan mereka dalam beberapa kasus, jika seandainya tidak memiliki data - data yang bisa dipertanggung jawabkan. Diantaranya pengakuan Nazaruddin yang mengatakan Setya Novanto terlibat banyak kasus, sedangkan pengakuan dari Annas Ma'mun mengatakan bahwa mantan menteri kehutanan Zulkifli Hasan yang sekarang menjabat sebagai ketua MPR , diduga memiliki keterkaitan dengan beberapa proyek di provinsi Riau

Sepertinya korupsi akan tetap menjadi topik hangat diberbagai media 5 tahun kedepan, meski pemerintahan telah berganti, terutama kasus - kasus yang dilakukan dimasa era Presiden SBY. Maka dengan itu dapat dipastikan KPK akan lebih berani mengungkap siapapun setelah Jokowi resmi dilantik, karena Presiden Jokowi memiliki track record yang bersih dari Korupsi, sehingga akan selalu mendorong penyelesaian kasus yang sebelumnya tersendat, dikarenakan sedikit - banyaknya ada kekuasaan yang bermain ( intervensi )

Entah pertimbangan apa yang dilakukan KMP dalam memilih pemimpin yang menduduki DPR / MPR . Mungkin saja dikocok bagai arisan, sehingga siapa saja yang keluar namanya maka itulah yang berhak masuk dalam paket pimpinan. Bukan hanya ketuanya, tapi beberapa wakilnya pun memiliki indikasi permasalahan yang serupa!

Yang pasti tidak ada siapapun yang kebal hukum di Indonesia walau apapun jabatannya, semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi - JK harus merealisasikan dukungan penuh kepada KPK , dalam menyelesaikan seluruh kasus yang banyak tertunda selama pemerintahan SBY. Dan KPK juga harus terus didukung dan dijaga oleh rakyat, sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi!

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun