Pasca Kemerdekaan, Jakarta dan Segala Isinya

Seperti yang sebelumnya telah dituliskan, pembangunan sebuah kota memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Pembangunan monumen nasional merupakan urusan pemerintah pusat, lalu bagaimana dengan pembangunan sarana dan prasarana sebuah kota? 

Jawabannya terdapat pada gubernur yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan pembangunan kota. Jakarta sebagai ibu kota tentunya memerlukan sebuah pembangunan yang dapat dikatakan 'wah', harapan yang tinggi pada perencanaan pembangunan Jakarta berbanding terbalik dengan rendahnya kas kota Jakarta untuk modal pembangunan di masa pasca kemerdekaan. 

Situasi yang menyulitkan memerlukan kebijakan yang cerdas untuk mengatasinya, hal tersebut terjawab melalui kebijakan kontroversional di masa pemerintahan gubernur Ali Sadikin.

Kebijakan daerah pada setiap kota dapat berbeda-beda tergantung sosok yang berkuasa mengurus kemajuan kota tersebut, kebijakan yang cukup kontroversial dapat hadir sebagai solusi tertentu dalam beberapa situasi. Pada masa Ali Sadikin, lokalisasi serta pelegalan perjudian dihadirkan untuk mendukung pendanaan pembangunan Jakarta ditengah tingginya harapan yang diberikan. Menutup beberapa tempat maksiat dan hanya menyisakan satu tempat berarti mengurangi dosa yang diperbuat oleh masyarakat, hal tersebutlah yang menjadi tameng Ali Sadikin dalam melawan permasalahan moral dari pemberlakuan kebijakannya. Pelegalan judi serta membuat lokalisasi berdampak kepada pemasukan kas Jakarta, hiburan malam seperti ini tentu saja membuat perputaran roda perekonomian berputar secara cepat meskipun tidak menghilangkan sisi negatifnya, hal ini terlihat pada kebijakan pelegalan perjudian yang menyebabkan angka stress cukup tinggi di masyarakat. Meskipun begitu, pajak yang dihasilkan oleh perjudian ini tak bisa dianggap remeh sebagai modal pembangunan Jakarta kedepannya.

Nasionalisasi kebijakan pasca kemerdekaan, dengan membuat bangsa sendiri sebagai perencana dan pembangun kota yang ada di Indonesia menciptakan beragam warna baru baik dalam pembentukan tata kota serta pembangunan kota dan juga dalam kebijakan yang dihasilkan pada tiap kota di Indonesia. Pembangunan kota pada masa pasca kemerdekaan ini masih melanjutkan pada fungsi sebelumnya mengenai kota tersebut dan juga kebijakan pada kota tersebut menyesuaikan kondisi dan permasalahan yang ada sehingga berbeda-beda dan memiliki ragam kebijakan antara satu kota dengan kota lainnya yang ada.