Beberapa pekan terakhir, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Kota Banjarmasin menjadi topik hangat yang ramai diberitakan oleh media cetak dan elektronik lokal. Tidak hanya itu, baliho-baliho perkenalan bakal calon Walikota Banjarmasin juga menghiasi jalan-jalan protokol hingga ke gang-gang warga. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakilnya pada 27 Agustus 2024, antusiasme para kontestan sudah terlihat jelas.
Wajah Lama dan Baru Muncul ke Permukaan
Dalam kontestasi ini, sejumlah wajah lama dan baru mulai muncul, dari mantan pejabat, politikus, hingga atlet, selain tentunya petahana Wakil Walikota Banjarmasin. Mereka berlomba-lomba memperkenalkan diri dan meminta dukungan masyarakat, baik secara terang-terangan maupun malu-malu. Meski demikian, hingga kini belum satu pun dari mereka yang mendapat rekomendasi dukungan dari partai politik untuk maju menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2024.
Tantangan Memimpin Kota Seribu Sungai
Memimpin Kota Banjarmasin tidaklah mudah. Kota yang tahun ini berusia 498 tahun ini sudah tidak lagi menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, namun diarahkan menjadi pusat perdagangan, investasi, pariwisata, hiburan, dan aktivitas ekonomi lainnya di provinsi tersebut. Selain itu, Banjarmasin juga digadang-gadang akan menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Dengan keberagaman masyarakatnya dan kekhasannya sebagai kota tua, mulai dari pemukiman di bantaran sungai, masalah banjir, hingga bencana kebakaran, memimpin Banjarmasin adalah tantangan tersendiri bagi siapa pun yang dipercaya oleh warga kota.
Dinamika Politik dan Tantangan Finansial
Sejak era reformasi, pemilu dan pilkada menjadi semakin menarik karena masyarakat sendiri yang menentukan pilihannya dengan sistem one man one vote. Namun, setiap calon memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti buah simalakama. Selama masa kampanye, tidak jarang muncul politik uang atau bantuan sosial. Banyak sosok dermawan yang bermunculan dengan alibi memberikan bantuan sosial untuk mendapatkan simpati masyarakat.
Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa politik transaksional sering kali dihadapi oleh kandidat bakal calon kepala daerah. Mereka harus membayar mahar politik sebelum pinangan partai politik dijatuhkan kepada mereka, atau meminta dukungan modal dari pengusaha lokal maupun nasional. Hal ini tak dapat terhindarkan kerena mahalnya biaya politik, berdasarkan kajian Litbang Kemendagri, untuk menjadi Bupati atau Walikota, dibutuhkan biaya sebesar Rp 20-30 miliar. Akibatnya, kebijakan Kepala Daerah yang terpilih sering kali terinterupsi oleh kepentingan partai politik pendukung atau pengusaha penyokong dana kampanye. Tidak jarang, beberapa kepala daerah akhirnya harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya Partisipasi Aktif Masyarakat
Meskipun dihadapkan pada keadaan yang dilematis, warga Banjarmasin harus tetap berpartisipasi aktif dalam pilkada. Tidak ikut memilih atau golput bukanlah pilihan yang bijak dalam alam demokrasi. Pilihan warga terhadap calon pemimpin mereka akan menentukan arah pembangunan kota ini. Oleh karena itu, bijaklah dalam memilih calon pemimpin yang dapat membawa Kota Banjarmasin menuju masa depan yang lebih baik, serta mampu memenuhi keinginan dan harapan warganya..
Mari kita sambut Pilkada 2024 dengan semangat partisipasi dan harapan untuk kemajuan Kota Seribu Sungai.
