 Sementara itu, Pemerintah Inggris justru membatalkan kebijakan paspor vaksin setelah lebih dari 200.000 orang telah menandatangani petisi yang dapat diperdebatkan di Parlemen untuk tidak memperkenalkan sertifikat vaksin. Warga Inggris menilai paspor vaksin dapat membatasi hak orang yang telah menolak vaksin Covid-19.
 Di Indonesia sendiri, kebijakan kartu vaksin untuk mengakses layanan umum menuai pro dan kontra. Baru-baru ini, Petisi Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi di laman Change.org telah ditandatangani oleh 14.045 orang.
 "Di tengah-tengah kondisi saat ini vaksinasi memang bagus untuk menekan lajunya penyebaran Covid-19 akan tetapi mohon untuk mempertimbangkan Kebijakan-kebijakan yang dibuat agar selalu adil dan transparan. #BatalkanKartuVaksinsebagaisyaratAdministrasi," tulis keterangan dalam petisi itu.
 Merespon petisi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menganggapnya sebagai hal yang wajar.
 Dia mengaku sudah melihat banyak aksi demonstrasi menolak kartu vaksin sebagai syarat administrasi di daerah. Meski demikian, dia tetap menyayangkan aspirasi tersebut. Menurutnya, protes akan diterima ketika sudah menyangkut hal teknis, seperti jumlah stok vaksin yang kurang dan sejenisnya.
 Stok dan distribusi vaksin
 Ketimpangan distribusi vaksin pun menjadi hambatan dalam penanganan pandemi. Meskipun populasi vaksinasi di Indonesia telah melampaui target minimal WHO, angka vaksinasi masih belum cukup untuk mencapai kekebalan komunal.
 WHO menargetkan minimal 10% populasi tiap negara harus sudah divaksin pada September 2021 ini. Namun, data Kemenlu memperlihatkan capaian vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 34%, sedangkan hampir 20% penduduk telah mendapat suntikan dosis kedua.
 Angka tersebut masih belum cukup jika Indonesia ingin segera mencapai kekebalan komunal yang mengisyaratkan minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksinasi.
 Ketimpangan tersebut terjadi, menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, karena distribusi stok vaksin secara global tidak merata. Dia menambahkan, untuk mendapatkan vaksin Covid-19 bukan perkara mudah.
 Sebab, lanjut Retno, jumlah kebutuhan tiap negara akan vaksin yang tinggi seringkali tidak dibarengi dengan pasokan vaksin. Retno menyebutkan, secara global telah ada 5,5 miliar dosis vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat dunia. Namun sekitar 80% di antaranya ada di negara berpenghasilan tinggi.
