Post Pandemic Bureaucracy: Transformasi Birokrasi Digital di Era Pasca Pandemic

Nama Anggota :
1. Steven Kerby 2256041001
2. Rara Alieffania Rino 2256041044
3. Nabiila Chairunissa Anjani 2256041058
Mata Kuliah : Inovasi Kebijakan Publik

Pendahuluan

Merebaknya Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 telah membawa banyak dampak
negatif di berbagai aspek kehidupan, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Di
masyarakat, merebaknya Covid-19 berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat yang
pada akhirnya menurunkan tingkat efisiensi kinerja masyarakat. Di level pemerintahan, terlihat
dari bagaimana birokrasi bekerja, khususnya dalam menjalankan pelayanan publik yang saat
ini tidak sepenuhnya dilakukan secara langsung dimana masyarakat akan mendatangi unit
lembaga pelayanan publik, tetapi dilakukan secara daring dimana masyarakat dapat mengakses
pintu masuk pelayanan publik yang telah diberikan oleh unit lembaga penyedia layanan publik.
Pelayanan publik yang diberikan dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir merebaknya
Covid-19 tentunya sudah secara langsung memberikan pembedaan dengan yang sudah
diberikan oleh unit lembaga penyedia layanan publik. Kondisi ini karena selain untuk
mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di tengah merebaknya Covid-19 di tempat pelayanan
publik, juga untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan protokol
kesehatan Covid-19. Berdasarkan pemahaman tersebut, birokrasi sesungguhnya menghadapi
tantangan yang berbeda di tengah merebaknya Covid-19, di mana birokrasi secara langsung
tidak dapat menjalankan kapasitasnya sebagaimana beberapa waktu terakhir merebaknya
Covid-19 dikarenakan adanya hambatan di tengah penggunaan pendekatan respon merebaknya
Covid-19 yang tengah dijalankan pemerintah.
Perubahan yang terjadi dapat menjadi energi bagi birokrasi untuk dapat melakukan
perubahan-perubahan atau modifikasi secara besar-besaran/menyeluruh guna mencerdaskan
kehidupan bangsa yang telah beradaptasi dengan kehidupan yang belum berjalan pasca
perubahan yang terjadi. Perubahan birokrasi harus dilakukan karena birokrasi yang cerdas dan
tanggap adalah birokrasi yang mampu bertindak cepat terhadap tuntutan kebutuhan
masyarakat. Mengingat perubahan yang terjadi menuntut adanya percepatan perubahan dalam
segala aspek kehidupan, maka birokrasi dalam pemerintahan juga terkena salah satu dampak
dari hal tersebut. Dimana pemerintah harus mengubah kondisi birokrasi yang ada dalam rangka
-memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti yang kita ketahui
bahwa ketika terjadi pandemi, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, dan banyak
masyarakat yang terpaksa melakukan pekerjaannya dengan pola WFD (Work From Domestic),
meskipun pola tersebut saat ini sudah mulai ditinggalkan karena sudah memasuki masa normal
baru atau bahkan hampir kembali normal seperti beberapa waktu lalu pandemi terjadi, namun
perubahan atau modifikasi yang dilakukan di dalam birokrasi harus tetap berjalan, mengingat
kondisi masyarakat kita sudah terbiasa dengan saat pandemi terjadi, sehingga kebutuhan
masyarakat akan layanan publik juga akan berubah.
Pemerintah disini harus melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan budaya kerja
yang fleksibel dan berintegritas dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi. Kapasitas
birokrasi harus ditingkatkan pasca pandemi, biasanya seiring dengan berbagai kebutuhan
masyarakat. Birokrasi masa kini harus kreatif dalam memberikan ide dan gagasan yang modern
serta memiliki kualitas dalam memberikan layanan yang efektif. Transformasi birokrasi sangat
dibutuhkan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan statistik yang akan terjadi.
Perubahan birokrasi pasca pandemi juga diperlukan untuk memastikan pembangunan yang
stabil di masa mendatang. Perubahan birokrasi bisa menjadi isu yang kuat dan vital, terutama
setelah masa pandemi yang meluas dan mutakhir, dengan perubahan birokrasi diharapkan
pemerintah siap memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang maju,
cepat, inovatif, dan fleksibel. Dengan adanya perubahan birokrasi diharapkan akan terjadi
perubahan baik dari segi administrasi penting yang dapat mengubah struktur dan tata kelola
pemerintahan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menghadapi kondisi
pasca pandemi maupun perubahan teknologi.
Tantangan Transformasi Birokrasi
Tantangan yang dihadapi oleh birokrasi di masa pandemi Covid-19 terdiri dari tiga hal utama,
yaitu:
1. Bagaimana sumber daya aparatur yang ada di dalam birokrasi menghadapi pandemi
Covid19 yang dihadapkan kepada tugas dan fungsi yang diberikan, mengingat pemberian
pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 berbeda dengan sebelum masa pandemi
Covid-19, sehingga apakah aparatur pemerintah sebagai sumber daya yang dimiliki oleh
organisasi dapat mengikuti perubahan tersebut atau sebaliknya.
2. Bagaimana sistem kerja dapat berfungsi dalam lingkungan organisasi yang ada di masa
pandemi Covid-19. Hal ini menyangkut bagaimana Pandemi Covid-19 berdampak kepada
lingkungan kerja birokrasi, semisal bagaimana sistem pembagian kerja antara Work From
Home (WFH) dengan Work From Office dapat berjalan dengan optimal, hal ini menyangkut
mengenai komunikasi dan koordinasi diantara berbagai unit yang ada dalam birokrasi
dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat optimal memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat.
3. Bagaimana birokrasi menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat yang mana hal ini didasarkan kepada adanya pemberlakuan kebijakan
penanggulangan Covid-19 yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah seperti kebijakan
PPKM yang di beberapa kota dilaksanakan secara ketat yang mana berbagai kantor
pemerintahan ditutup guna menurunkan angka paparan Covid-19, sehingga kondisi ini
memberikan tantangan kepada birokrasi untuk memberikan pelayanan publik secara tidak
langsung atau berbasis daring yang mana tidak sepenuhnya masyarakat dapat mengakses
layanan publik yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi tersebut.
Tahapan dalam Melakukan Transformasi Birokrasi
Transformasi pemerintahan sekarang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang
dimasukkan kedalam birokrasi. Dalam konsep transformasi ini terdapat 4 domain yang dikenal
sebagai 4 R yaitu Renew, Reframe, Restructure, dan Revitalize (Gouillart dan Nelly, 1995).
Dalam upaya transformasi, 4R ini perlu dilakukan secara bersamaan, dengan alasan sebagai
syarat utama bagi suatu organisasi untuk dapat sukses dan berkelanjutan.
1. Renew
Renewal atau pembaruan diperlukan adanya rewards Individu dengan organisasi dimana
individu tersebut berada. Pada tahapan ketika kompensasi sudah tidak menjadi hal yang
dikejar, maka selanjutnya fokus utama nya akan berubah menjadi tanggungjawab, dimana
tanggungjawab lembaga akan menjadi tanggungjawab pribadi. Individu disini akan
berubah daya pikirnya yang semula mengejar kompensasi atau penghargaan menjadi
pengejaran terhadap aktualisasi diri dan dampak yang dapat ia berikan terhadap
organisasinya tersebut.
2. Reframe
Reframe dalam hal ini adalah sebuah upaya untuk membuka pola pikir baru agar mampu
dan pandangan terhadap suatu hal yang lebih progresif terhadap jati diri baik dari segi
eksistensi dan kompetensi. Upaya membuka pola pikir tentunya tidak akan mudah, seperti
yang diketahui bahwa usaha perubahan terhadap sesuatu hal yang baru pasti akan
menemukan tantangan baik itu dari orang yang tidak ingin diubah. Reframe sendiri menjadi
faktor sulit dan kendala terbesar dalam prosesnya. Karena yang dihadapi dalam masalah
Reframe adalah dalam bentuk fisik, sikap serta emosi dari manusia yang sulit untuk
dirubah.
3. Restructure
Restruktur merupakan sebuah proses untuk menggerakan dan melatih seluruh komponen
dalam organisasi untuk bergerak ke arah yang diinginkan, Proses restrukturisasi perlu
dilakukan dalam sebuah organisasi baik termasuk menggerakan seluruh asset-aset yang
ada, sumberdaya, proses internal, strategi sistem, sistem dalam menggerakan sumberdaya,
alur kerja serta sinergitas. Karena sebaik apapun visi misi yang dibawakan tidak akan
berhasil apabila komponen yang ada di dalam organisasi tersebut tidak menggerakannya.
4. Revitalize
Revitalisasi adalah sebuah proses untuk membangun hubungan baru antara eksistensi dan
kompetensi organisasi dengan lingkungan strategisnya. Proses revitalisasi sendiri akan
menghadirkan pembaharuan kepada lingkup organisasi. Proses revitalisasi ini akan
menjawab tantangan yang hadir serta mengembangkan secara lebih jauh terhadap proses
yang ada. Revitalisasi sendiri harus beroritentasi kepada, Pertama, Pemangku kepentingan
atau customer oriented. Kedua, Pengembangan dan Inovasi (Sistem manajemen dan
produk) dan Ketiga, Pengembangan IT.
Kesimpulan dan saran
Dalam upaya mengurangi birokrasi adalah dengan memisahkan tugas mandat dari tugas
penggunaan. Dalam buku laporan tahun 1988 yang berjudul " Improving Management in
Government: The Next Steps" dijelaskan bahwa untuk menjelaskan masalah administrasi,
pemerintah harus mampu memisahkan tugas-tugas penyampaian dan pemenuhan
kebutuhan dari departemen-departemen yang berfokus pada pembuatan keputusan yang
berada di bawahnya atau memisahkan tugas-tugas mandat dan pelaksanaan. Selain itu,
pemerintah harus memberikan lebih banyak fleksibilitas dan keahlian kepada
lembagalembaga yang menyediakan layanan bersama dengan otorisasi. Dengan kata lain,
unit efisiensi di sini mengusulkan kontrak pelaksanaan yang didistribusikan antara
departemendepartemen dan kantor-kantor pelaksananya, di mana kantor-kantor
memperdagangkan kesempatan yang dibutuhkan oleh kantor-kantor pelaksana untuk
mengelola secara efektif dengan tolok ukur pekerjaan yang dibutuhkan oleh Menteri untuk
menjaga agar kantorkantor pelaksana tetap bertanggung jawab.
DAFTAR PUSTAKA
Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa
Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. Kybernan:
Jurnal Studi Kepemerintahan, 4(2), 226-239.
Hawari, A. Y., & Kartini, D. S. (2023). Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi.
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 4(2), 122-134.
Rusmanto, W. (2022). Tantangan Birokrasi di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif
Administrasi Publik. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8), 2613-2620.