Subsidi untuk Siapa?

Pasca kenaikan harga BBM, gelombang reaksi masyarakat terus bergulir. Demonstrasi yang anarkis tidak terhindarkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Media sosial masih ramai akan komentar masyarakat. Pro ataupun kontra, masyarakat berusaha menyampaikan aspirasinya masing masing. Tidak jarang perdebatan terjadi di dunia maya.

Pemerintahan Jokowi – JK menaikkan harga BBM pasca 28 hari pelantikannya. Ini adalah waktu tercepat dimana pemerintahan baru menaikkan harga BBM. Langkah ini merupakan langkah berani yang diambil oleh pemerintah Jokowi JK dalam menyelamatkan APBN sebagai alasan pemerintah. Pemerintahan Jokowi yang mewarisi APBN pemerintahan sebelumnya, merasa kesulitan menjalankan programnnya karena ketiadaan dana. Kuota Subsidi yang semakin menipis tahun 2014, juga menjadi alasan pemerintah.

Tidak mendukung dan tidak menolak

BEM KM UGM  dalam Diskusi Publik “ Diskusi & Temu Tokoh Mengawal Kenaikan BBM & Janji – Janji Pembangunan Pro Rakyat Pemerintahan Jokowi JK “ yang diselenggarakan oleh Our Indonesia di Universitas Janabadra, Yogyakarta mengatakan bahwa subsidi BBM sebesar 246,49 T , padahal tahun 2009 subsidi hanya sebesar 45 T. Progesifitas angka subsidi ini dinilai akan menggangu ruang gerak fiskal untuk kegiatan produktif lainnya sehingga perlu ada kebijakan baru. Ketidakefektifan belanja subsidi BBM yang digunakan oleh masyarakat selama ini menjadi salah satu alasan tepatnya kebijakan kenaikan BBM ini. 89 % BBM bersubsidi digunakan oleh Tranportasi Darat, dimana 53% diantaranya digunakan oleh mobil pribadi ( Data Kementrian ESDM ). Sementara kendaraan umum hanya menggunakan 3 % dari subsidi yang diberikan. Diluar itu, UKM juga hanya memanfaatkan 1 % dari subsidi yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama BEM KM UGM yang diwakilkan oleh Mangatta Toding Allo selaku Menteri Kajian Strategis juga memberikan kritik kepada pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM ini. Transparansi dalam acuan perhitungan besaran subsidi belum bisa disampaikan oleh pemerintah secara jelas. Metodologi yang digunakan dalam perhitungan selalu berganti – ganti. Selain itu, target pendapatan pemerintah dari sektor pajak sebesar 1.110,2T baru tercapai sebesar 683 T ( September 2014 ). Masih ada potensi pendapatan 427 T yang bisa didapatkan oleh pemerintah dari sektor pajak. Artinya, tanpa kenaikan harga BBM pemerintah bisa mendapatkan dana hampir 200 % dari penghematan kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah mengenai LCGC juga mendapatkan kritik, karena  pemerintah dianggap tidak konsisten dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong transportasi umum.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM KM UGM memilih untuk tidak mendukung maupun menolak kebijakan kenaikan harga BBM ini. Memberikan waktu pada pemerintah untuk melakukan pangalihan anggaran tersebut. BEM KM UGM akan terus mengawal dan mengawasi dampak dan pengalihan anggaran tersebut. Dalam waktu tertentu, BEM akan mengevaluasi kebijakan pengalihan subsidi kenaikan harga BBM tersebut. Apakah tepat sasaran ? Dan apakah sesuai dengan janji pemerintah ? Jika tidak, maka BEM KM siap turun untuk menuntut pemerintah.

Menolak dan Solusi

Dalam diskusi publik ini, Beny Susanto selaku Ketua Forum LSM mengatakan bahwa forum sepakat menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan berharap pemerintahan Jokowi JK berani mencabut keputusan ini. Dampak kenaikan harga BBM akan terus terjadi seperti efek domino dan memberatkan kehidupan masyarakat.  Namun, tidak berhenti pada titik tersebut. Forum menuntut solusi yang dapat dijalankan pemerintah dalam mneghadapi masalah ini. Reformasi tata kelola migas menjadi salah satu hal utama yang harus segera dilakukan pemerintah. Reformasi ini mencakup pemberantasan mafia migas yang selama ini sudah banyak merugikan negara. Senada dengan BEM KM UGM, optimalisasi sektor pajak harus terus menerus dilakukan terutama pada perusahaan perusahaan besar yang selama ini masih belum melunasi kewajibannya dalam membayar pajak. Pemerintah harus berani mengambil langkah langkah untuk memberantas oknum oknum mafia pajak. Pembenahan dan pengembangan transportasi publik dan penghentian kebijakan LCGC menjadi solusi yang harus dilakukan pemerintah.

Menurut Beny, dalam menyikapi penolakan tidak perlu ada aksi anarkis dan kekerasan yang selama ini terjadi antara mahasiswa dengan aparat. Karena menurutnya, ini bukanlah tindakan yang tepat dimasa demokrasi saat ini. Pemerintah Jokowi diharapkan memiliki sikap demokratis yang baik. Forum LSM menawarkan gerakan untuk mengawal parlemen ntuk dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugasnya. Pihak oposisi harus memiliki sikap konstruktif, bukan sebaliknya. Konflik di parlemen yang terus terjadi akan menghambat produktifitas dari kinerja parlemen yang seharusnya bersikap mewakili rakyat.

Jokowi Fenomenal

Dalam diskusi tersebut, Subkhi Ridho MA dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah berpendapat, Jokowi merupakan sosok yang fenomenal. Berangkat dari kalangan kecil lalu menjadi pengusaha, walikota, gubernur lalu saat ini menjadi presiden. Dalam waktu pemerintahan yang hanya 28 hari, pemerintahan Jokowi dengan berani mengambil keputusan yang sangat berani dengan menaikkan harga BBM. Keputusan ini bukanlah keputusan yang populis dan akan menurunkan kepuasan publik.

Pemerintahan Jokowi dianggap lebih transparan dalam penggunaan dana pengalihan subsidi BBM ini. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program – program pemerintah yang sudah dirancang oelh kabinet kerja. Peningkatan pengamanan wilayah laut, peningkatan Infrastruktut, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan pembangunan bendungan untuk pertanian dan berbagai program lainnya menjadi sektor sektor yang akan mendapatkan dana tersebut.

Ridho mengatakan bahwa yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM sebenarnya adalah kalangan menengah dan hampir kebawah. Maksudnya adalah mereka yang selama ini  memiliki kemampuan untuk membeli. Mereka yang selama ini menggunakan kendaraan bermotor dan inilah yang paling menikmati subsidi ini. Kelas menengah ini pula yang dapat membuat gerakan perubahan di masyarakat. Artinya, solusi dari permasalahan kenaikan BBM ini dapat pula berangkat dari masyarakat menengah. Perubahan sosial harus terus menerus di gerakkan. Gerakka ini harus mengintegrasi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat termasuk mahasiswa.

Partai Pendukung

Sebagai partai pengusung Jokowi JK, PDI Perjuangan mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Danang Rudiatmoko , anggota DPRD dari PDI Perjuangan dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus bertindak cepat dalam menyikapi permasalahan yang ada. Hutang negara yang besar menjadi salah satu alasan yang diambil pemerintah.Kebijakan kenaikan harga BBM merupakan jawaban untuk penyelesaian masalah 3 bulan kedepan.  Menurutnya, opsi peningkatan pendapat lainnya memang dapat dilakukan, namun membutuhkan waktu yang panjang. Contohnya peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan faktor produksi Migas.

Beban subsudi konsumsi ini terlalu besar dibandingkan dengan subsidi produktif lainnya. Subsidi BBM terus membesar dari tahun ketahun akibat kegagalan pemerintahan sebelumnya yang tidak dapat enahan laju produksi dan konsumsi kendaraan bermotor di Indonesia. Harga BBM yang murah juga memiliki potensi yang besar untuk kemudian diselundupkan keluar negeri oleh oknum – oknum tertentu.

Danang mengakui pemerintah harus berani bertindak secara transparan. Pemerintah harus berani memberi tahu masyarakat secara jelas mengenai pengalihan subsidi ini. Subsidi yang rencananya dialihkan untuk Kartu Kartu sakti ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kartu kartu ini akan memiliki sistem yang berbeda dengan BLT dari pemerintahan sebelumnya. Karena, penerima kartu akan mendapatkan dana secara langsung transfer via bank. Sehingga resiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisir.

Diskusi Publik BBM

Diskusi Publik “ Diskusi & Temu Tokoh Mengawal Kenaikan BBM & Janji – Janji Pembangunan Pro Rakyat Pemerintahan Jokowi JK “ merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Our Indonesia bekerja sama dengan Angkatan Muda Senopati dan Ikatan Alumni Universitas Janabadra. Diskusi dilaksanakan di Kampus Janabadra pada 27 November 2014. Pedro Indarto selaku Koordinator Our Indonesia berharap melalui diskusi ini, masyarakat menyikapi kebijakan ini bukan lagi mengenai setuju atau tidaknya kebijakan ini, namun masyarakat harus mengawasi kebijakan pemerintah mengenai penggunaan dana pengalihan subsidi BBM ini. Bukan lagi untuk subsidi konsumsi, namun untuk subsidi produktif lainnya. Ia berharap masyarakat memberikan waktu pada pemerintah untuk menjalankan programnya pasca kenaikan harga BBM tersebut. Masyarakat harus mulai membangun sikap kritis yang membangun. Gerakan yang membangun syang terus menerus harus dibangun dalam mengawal kebijakan pemerintah dan parlemen. Sementara pemerintah harus membangun kinerja yang transparan pada masyarakat dan membuktikan janji yang sudah diberikan.