Kritik Mengenai Mazhab Ekonomi Keynesian : Peran Pemerintah

Mazhab ekonomi Keynesian adalah suatu aliran pemikiran ekonomi yang menekankan peran aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian, terutama dalam kondisi resesi atau ketidakstabilan ekonomi. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris, sebagai respons terhadap Great Depression yang melanda dunia pada tahun 1930-an.

Keynes pertama kali mempresentasikan gagasannya dalam bukunya yang terkenal, The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936). Keynes menolak anggapan bahwa ekonomi akan selalu mencapai keseimbangan secara otomatis. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa permintaan agregat—yakni total pengeluaran dalam perekonomian—memegang peranan kunci dalam menentukan tingkat produksi dan ketenagakerjaan.

Teori  klasik  di  era  ekonomi  politik  klasik  sebelumnya  dinilai  Keynes memiliki banyak kelemahan, sehingga perlu adanya perbaikan seperti masalah pada mekanisme  dan  keseimbangan  pasar,  ketenagakerjaan,  analisis  biaya,  serta tabungan dan investasi. Sedangkan pada teori-teori neo-klasik, Keynes melakukan penyempurnaan teori yang bertujuan agar lebih sesuia dengan kondisi ekonomi sekarang. Dari perbaikan serta penyempurnaan kedua teori tersebut pada era zaman yang berbeda, dapat menunjukkan adanya peranan keynes  dalam menjelaskan secara lebih lanjut dan lebih menyempurnakan ide serta konsep yang telah ada, terutama yang telah dimiliki oleh tokoh mazhab neo-klasik. 

Salah satu buku yang diterbitkan Keynes yang paling terkenal: The General Theory of Employment, Interest, and Money. Didalam buku tersebut diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang kerja ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini akhirnya menciptakan mazhab baru yang dikenal sebagai mazhab ekonomi modern dan dikenal dengan sebutan mazhab Keynes.

Prinsip dasar keynesianisme

Keynesianisme berfokus pada permintaan agregat atau total permintaan dalam suatu perekonomian. Teori ini berpendapat bahwa ketika permintaan agregat menurun, produksi dan lapangan pekerjaan juga akan menurun. Keynesianisme juga mengkritik pandangan klasik yang menyatakan bahwa pasar akan secara otomatis kembali pada keseimbangan penuh, Keynes berpendapat bahwa pasar dapat “macet dalam jangka pendek, terutama ketika terjadi penurunan permintaan yang signifikan. Lalu untuk prinsip yang ketiga diperlukannya peran pemerintah. Untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintah perlu mengambil tindakan aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal melibatkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak, sedangkan kebijakan moneter melibatkan perubahan dalam pasokan uang dan suku bunga.

Peran pemerintah dalam mazhab ekonomi Keynesian

Dalam mazhab ekonomi Keynesian, pemerintah memiliki peran yang sangat sentral dan aktif dalam mengelola perekonomian. Berbeda dengan pandangan klasik yang meyakini bahwa pasar akan secara otomatis mencapai keseimbangan, Keynes berpendapat bahwa pemerintah perlu ikut campur tangan untuk mengatasi masalah ekonomi, terutama saat terjadi resesi atau ketidakstabilan.

Peran utama pemerintah dalam Keynesianisme adalah sebagai stabilisator ekonomi. Ketika permintaan agregat (total permintaan dalam perekonomian) menurun, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal ekspansif, seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak, untuk merangsang permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika inflasi mengancam, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal kontraktif, seperti mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak, untuk mendinginkan perekonomian.

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan moneter. Bank sentral, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, dapat menurunkan suku bunga saat ekonomi lesu untuk mendorong investasi dan konsumsi. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan.

Ekonomi Keynesian memiliki beberapa karakteristik yang membedakan ekonomi keynesian dengan ekonomi klasik

• Ekonomi keynesian percaya bahwa pemerintah dan sektor swasta adalah dua faktor utama yang dapat menyeimbangkan permintaan agregat. Sebagai contoh, jika konsumsi masyarakat sedang lesu atau menurun, maka pemerintah harus bekerja keras untuk kembali meningkatkan permintaan agregat. Sebaliknya, apabila konsumsi masyarakat meningkat, maka pemerintah harus bekerja keras untuk menurunkan konsumsi agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa.
• Harga dan upah akan bereaksi lambat terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Akibatnya akan terjadi gejolak kelangkaan dan surplus sumber daya, khususnya tenaga kerja di jangka pendek.
• Perubahan permintaan agregat akan berdampak paling kuat pada kondisi ketenagakerjaan dan output perekonomian pada jangka pendek. Sementara itu, perubahan permintaan agregat tidak akan mempengaruhi harga barang dan jasa di jangka pendek.
• Kaum penganut ekonomi keynesian (Keynesianisme) percaya bahwa setiap belanja yang dikeluarkan pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yakni seberapa besar output ekonomi akan bertambah apabila pemerintah menambah anggarannya dalam jumlah tertentu. Jika angka multiplier lebih dari 1, maka kenaikan belanja pemerintah sebesar US$1 akan berdampak terhadap output ekonomi sebesar lebih dari US$1.
• Kebijakan fiskal dan moneter adalah alat utama yang direkomendasikan untuk mengelola ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Ada beberapa kritik terhadap mazhab ekonomi Keynesian, diantaranya 

• Bias Inflasi

Kebijakan Keynesian yang ekspansif (meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak) dapat menyebabkan inflasi, terutama jika ekonomi sudah mendekati kapasitas penuhnya.

Jika permintaan agregat meningkat melebihi kapasitas produksi ekonomi untuk memenuhinya, maka akan terjadi persaingan untuk barang dan jasa yang terbatas. Hal ini mendorong harga-harga naik, yang merupakan inti dari inflasi tarik permintaan. Contoh sederhananya, sebuah stadion yang hanya mampu menampung 10.000 orang, tetapi ada 15.000 orang yang ingin masuk. Akibatnya, harga tiket akan melonjak.

Contohnya pada tahun 1970-an di AS mengalami stagflasi yaitu inflasi tinggi dan pengangguran tinggi yang terjadi secara bersamaan. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut karena adanya embargo minyak oleh OPEC pada tahun 1973 dan krisis energi kedua pada tahun 1979 menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak ini menaikkan biaya produksi di berbagai sektor ekonomi, yang kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Dengan munculnya hal tersebut efektivitas kebijakan keynesian diragukan, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang direkomendasikan oleh Keynesian gagal mengatasi stagflasi. Bahkan, beberapa berpendapat bahwa kebijakan tersebut justru memperburuk keadaan.

• Utang Pemerintah

Peningkatan belanja pemerintah dapat menyebabkan tingginya tingkat utang publik. Utang yang tinggi dapat menekan investasi swasta dan menaikkan suku bunga, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Contohnya paket stimulus pasca krisis keuangan 2008 menyebabkan peningkatan utang nasional yang signifikan di berbagai negara. Krisis keuangan global tahun 2008 menyebabkan resesi ekonomi yang parah di banyak negara. Sebagai respons, banyak pemerintah, termasuk AS dan negara-negara Eropa, meluncurkan paket stimulus fiskal yang besar-besaran. Paket-paket stimulus ini melibatkan peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur, bantuan tunai, dan program-program lainnya dengan tujuan menghidupkan kembali perekonomian. Dengan adanya paket stimulus tersebut, maka dapat menyebabkan peningkatan utang nasional yang signifikan di banyak negara. Meskipun stimulus tersebut mungkin membantu mencegah resesi yang lebih dalam, namun juga meninggalkan warisan utang publik yang tinggi.

• Pengabaian Sisi Penawaran

Ekonomi keynesian, yang berfokus pada manajemen permintaan agregat sebagai kunci untuk menstabilkan perekonomian, dianggap kurang memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya, jika pemerintah hanya fokus pada subsidi untuk konsumsi tanpa memikirkan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, maka inovasi akan terhambat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan terpengaruh.

• Efek crowding out ( Pengusiran Investasi Swasta)

Kebijakan fiskal ekspansif Keynesian, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah, dapat menyebabkan crowding out. Ketika pemerintah meminjam uang untuk membiayai pengeluarannya, hal ini dapat meningkatkan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi investasi swasta karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Ketika pemerintah meningkatkan belanjanya tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan pajak yang sepadan, pemerintah perlu meminjam dana dari pasar modal dengan menerbitkan obligasi atau surat utang negara. Hal ini meningkatkan permintaan akan dana pinjaman di pasar. Dengan meningkatnya permintaan dana pinjaman, sementara penawaran dana (tabungan masyarakat dan investor) relatif tetap atau tidak meningkat secepat permintaannya, maka hukum pasar akan mendorong suku bunga untuk naik. Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan dan investor swasta. Akibatnya, proyek-proyek investasi yang sebelumnya dianggap menguntungkan dengan suku bunga yang lebih rendah, menjadi kurang menarik atau bahkan merugi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan menunda atau membatalkan rencana investasi mereka. Inilah yang disebut efek crowding out, di mana pengeluaran pemerintah "mendorong keluar" investasi swasta. Contohnya pada tahun 1980-an pinjaman pemerintah yang tinggi di AS menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi dan berkurangnya investasi swasta.