Jelang Munas Golkar Ical Restui Sumbangan 5-10 M, Mahasiswa Minta ARB pertimbangkan Idealisme dan Ideologi Partai Golkar

Jakarta - Mahasiswa simpatisan  Partai Golkar yang juga merupakan mantan Ketua Barisan Relawan  Pelajar Untuk Jokowi ( Bara Puji ) Kabupaten Pati, Yusraa Khoirun sayangkan sikap ARB yang setujui Sumbangan 5-10 M jelang munas Golkar .

Dia menilai apabila rencana tersebut benar-benar terjadi,maka diyakini akan membuat Golkar semakin tenggelam .

“ Ini merupakan suatu kemunduran bagi golkar, apalagi kemarin Pak Ical  restui sumbangan wajib 5-10 M kepada calon ketua umum untuk menguraingi politik uang bagi calon kadidat, itu  artinya  pak Ical mengamini  bahwa selama ini telah terjadi budaya uang dan transaksional di tubuh  partai golkar yang bersifat ilegal. Tetapi menurut saya adanya kebijakan setoran tersebut sama dengan melegalkan berkembangnya budaya uang yang dulunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang malah dijadikan sebagai konsumsi publik, “ kata Yusraa Khoirun ( 24/4/2016)

Menurutnya, Seseorang yang telah bersedia berkorban meluangkaan waktu, jiwa maupun raga dalam mengabdikan diri sebagai Ketua umum Parpol itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Sebab, politik itu adalah panggilan dan pengabdian. Janganlah mereka dibebani dengan iuran yang memberatkan yang dapat menjadikan mereka semakin melenceng dari ideologi dan cita-cita awal Partai Golkar .

“ Munas ini adalah momentum yang pas untuk Partai Golkar menyelesaikan konflik internal, karena besar kemungkinan Golkar bangkit dan menyudahi perjalan panjang melawan gelombang badai diambang kehancuran beberapa waktu lalu. Kalau dalam munas ini uang dijadikan salah satu syarat untuk setiap kader partai yang berpotensi membawa perubahan baik bagi partai Golkar Kedepan, maka Partai Golkar akan dikelola seperti perusahaan, “  tegasnya.

Yusraa pun khawatir pemimpin yang dihasilkan dari transaksi hanya akan memiliki hutang politik saat menjabat, terlebih nominal angka yang mencapai puluhan milyard adalah angka yang cukup besar.

“ Sekarang persoalannya bukan sanggup dan tidak sanggup. Jika untuk mencalonkan diri saja membutuhkan modal yang besar, pastilah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk sekedar balik modal. Apakah Golkar mau, kedepan Ketua Umumnya ditetapkan tersangka oleh KPK karena melakukan tindakan tidak bermoral demi mengembalikan modal saat pencalonan ? . Tentunya tidak kan. Analoginya gampang lah. Segala aturan yang tidak tercantum dalam AD/ART Partai akan merusak idealisme dan ideologi Partai. 

Saya bicara seperti ini karena saya peduli dan mencintai Golkar, Semoga anggapan pengamat tentang sikap  Steering Comitte ( SC) khususnya Pak Nurdin Halid yang berpihak kesalah satu kelompok adalah salah. Tentunya kami percaya pak Nurdin Halid, tetapi kami juga akan mengawasi langkahnya agar pak Nurdin tidak salah langkah kembali “ pungkas Siswa STEM Akamigas ini .[caption caption="Aksi : Yusraa Khoirun Bacakan Deklarasi Untuk Jokowi ( Mei 2014 )"][/caption]