Merebaknya isu-isu mengenai bangkitnya PKI di sosial media maupun dunia nyata adalah lebay, bagaimana pun PKI tidak akan pernah bangkit dalam bentuk partai politik, walaupun pahamnya bisa dipraktekkan ke sendi-sendi politik.
Nah bicara soal PKI, disadari atau tidak, nyatanya Indonesia pernah melakukan praktik-praktik ala komunis di era Soeharto. Lha kok bisa? Padahal jelas-jelas Soeharto yang menumpas PKI. Benar, Soeharto memang menumpas partainya, tapi dalam memimpin bangsa Indonesia, ia menggunakan praktik-praktik ala komunis. Mari kita simak persamaan cara memimpin Soeharto dengan negara-negara komunis.
1. Larangan unjuk rasa / demonstrasi
Sudah jadi rahasia umum, negara-negara komunis seperti Korea Utara dan RRC, hampir rakyatnya tidak pernah mendemo pemerintah karena takut nyawa hilang melayang atau minimal dipenjara karena sudah mengancam pemerintahan.
Nah di era Soeharto, demi menjaga stabilitas negara, saat Orde Baru hampir tidak pernah ada demonstrasi / unjuk rasa. Orang yang melakukan unjuk rasa, keesokan harinya akan hilang, entah diculik atau bagaimana, yang jelas itu adalah cara-cara Soeharto membuat orang tidak berani melakukan unjuk rasa di kala itu.
Kesimpulan: Soeharto lebih dekat dengan Amerika dibanding negara-negara komunis. Di Amerika, demonstrasi sah-sah saja karena negara demokrasi yang bebas menyuarakan pendapat. Tapi walaupun dekat dengan Amerika, mengapa Soeharto tidak menerapkan praktik-praktik ala Amerika melainkan melarang keras demonstrasi dan kebebasan perpendapat ala RRC dan Korut?
2. Sistem satu partai
Negara komunis adalah negara yang hanya memiliki satu partai yakni partai komunis sendiri sebagai partai penguasa pemerintah. Partai Komunis mengendalikan pemerintahan secara mutlak.
Di era Soeharto, Golkar adalah partai pemerintah yang sudah didesain untuk selalu menang di setiap pemilu. Walaupun ada 2 partai lainnya yakni PPP dan PDI, tapi kedua partai itu seperti halnya bumbu penyedap rasa saja, hanya sebagai pelengkap agar tidak dikira hanya memiliki satu partai, sudah dapat dipastikan kedua partai itu tidak memiliki taring apapun di pemerintahan yang dikuasai Golkar. Intinya, Golkar lah yang mengendalikan pemerintahan Orde Baru secara mutlak.
Kesimpulan: Berbeda dengan Amerika yang memiliki 2 partai yakni Partai Demokrat dan Partai Republik, kedua partai tersebut bisa saling bersaing untuk memenangkan pemilu, dengan hasil pilihan suara rakyat yang murni tidak ada paksaan. Di Indonesia saat era Soeharto, PNS dan ABRI beserta keluarga adalah wajib hukumnya untuk memilih Partai Golkar. Dengan alasan itulah Partai Golkar selalu menang di setiap pemilu. Apakah bedanya dengan negara komunis Korut dan RRC yang selalu menempatkan Partai Komunis sebagai partai penguasa? Demikianlah Indonesia saat Orde Baru selalu menempatkan Partai Golkar sebagai partai penguasa.
3. Media sebagai corong pemerintah
Negara komunis Korut dan RRC menjadikan media sebagai alat penstabil negara. Media sangat dilarang mengkritik pemerintahan, sebaliknya wajib menyiarkan berbagai program-program yang telah dilakukan pemerintah demi rakyatnya. Intinya, media propaganda menutup kebobrokan dengan berita manis. Dengan cara ini, rakyat percaya bahwa pemerintah komunis sudah membuat rakyat sejahtera.
Hal ini juga dilakukan di era Soeharto. Mana sih media yang secara terang-terangan berani mengkritik pemerintah Soeharto? Boro-boro mengkritik, menyentil sedikit saja, besoknya langsung dibredel. Kebebasan pers di era Soeharto sangatlah dibatasi, media harus memberitakan keberhasilan program-program pemerintah, sementara kasus korupsi dan utang luar negeri yang menumpuk di era Soeharto selalu disembunyikan, baru terkuak borok pemerintah Soeharto ketika reformasi. Seperti rezim komunis, media dilarang membicarakan keburukan pemerintah, hanya kebaikan saja yang boleh diliput, walaupun di dalam tubuh pemerintahan komunis, korupsi merajalela,
Kesimpulan: Walaupun Soeharto dekat dengan Amerika, toh ia tidak menerapkan kebijakan kebebasan pers ala Amerika. Di Amerika, media bisa mengkritik pemerintah karena sekali lagi, Amerika menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Tapi yang dilakukan Soeharto di zaman Orde Baru lebih mengadopsi praktik-praktik komunis ala Korut dan RRC.
