Rasanya tidak berlebihan bila ini adalah era baru bagi KPK. Seperti era baru kekaisaran Jepang yang baru, Reiwa. Kaisar Akihito memutuskan turun dari tahta kepemimpinan kekaisaran Jepang. Sang putra, pangeran Naruhito lah yang berganti kali ini menempati posisi penting di Jepang ini.
Pergantian era kepemimpinan kekaisaran di Jepang di lakukan secara besar-besaran. Bagaimana tidak inilah pertama kali dalam dua abad seorang kaisar turun tahta. Maklum umur kaisar Akihito sudah 83 tahun, masalah kesehatan pun yang menjadi alasan terpenting mengapa kaisar Akihito memilih turun tahta.
Selamat datang era baru kekaisaran Jepang. Dan selamat datang juga era baru KPK.
Ini kiranya jadi kado akhir tahun 2019 yang sangat berkesan bagi orang-orang pemerhati korupsi di Indonesia. Rasanya tahun ini merupakan tahun yang cukup bergejolak. Banyak ketegangan yang terjadi menuju akhir tahun ini di dunia politik hukum kita.
Pertama adalah pengesahan RUU menjadi UU KPK yang baru. Kurang dari 2 minggu, RUU KPK berubah menjadi UU. Sebuah prestasi, mungkin, bagi pemerintah dan DPR dalam membuat UU.
Baca juga :Asumsi Ricuhnya KPK
Kedua adalah pimpinan KPK yang baru saja hari ini di lantik. Yang mana salah satu pimpinannya, Irjen Firli Bahuri, telah dinyatakan oleh KPK sendiri, melakukan pelanggaran etik berat. Sungguh sebuah dilema berat yang terjadi.
Baca juga : Sisa Nafas Lembaga Anti Rasuah
Hari ini, Jumat 20 Desember 2019, Presiden melantik pimpinan KPK yang baru dan Dewan Pengawas untuk KPK. Dewan pengawas yang sejak awal merupakan salah satu momok ketidaksetujuan di UU KPK yang baru. Pimpinan KPK yang pergantianya menimbulkan drama dan kekecewaan dari berbagai pihak.
Salah satu pimpinan KPK yang dinyatakan melanggar kode etik berat oleh institusi yang di pimpinya sendiri. Dewan pengawas Yang sejak awal posisi nya entah di mana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Inilah era baru KPK. Seperti perubahan era baru kekaisaran Jepang yang di helat dengan besar. Perubahan era baru KPK terhelat dengan berbagai macam konflik.
