Akhir-akhir ini, kasus pembobolan data publik oleh hacker semakin marak terjadi.Â
Salah satunya adalah serangan ransomware yang menargetkan sistem milik Pemerintah.
Ransomware adalah jenis malware berbahaya yang dapat mengenkripsi file-file di dalam sistem komputer atau jaringan, kemudian meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke file-file tersebut.Â
Hal ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi keamanan data publik yang dikelola oleh pemerintah.
Penulis dalam artikel ini mengulas masalah ini, dan semoga bermanfaat buat pembaca semua.
Sebagai pemilik data publik, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi informasi penting yang berada di bawah pengelolaannya.Â
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah:
1. Peningkatan Keamanan
  - Mengimplementasikan kebijakan dan infrastruktur keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, pembaruan perangkat lunak, dan pemantauan ancaman.
  - Melibatkan ahli keamanan siber untuk menganalisis kerentanan sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Penyadaran dan Pelatihan
  - Meningkatkan kesadaran staf dan pejabat terhadap ancaman keamanan siber.
  - Memberikan pelatihan rutin untuk mengenali dan menghindari serangan, seperti phishing.
3. Kolaborasi dan Pertukaran Informasi
  - Berkolaborasi dengan lembaga keamanan siber dan institusi terkait lainnya.
  - Berbagi informasi tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik dalam melindungi data publik.
