Jokowi dan Data Kemiskinan

Penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan selanjutnya disebut miskin. Sementara itu, terminologi penduduk hampir miskin (near poor) merujuk pada mereka yang tidak termasuk miskin tapi sangat rentan untuk jatuh miskin. Karena, pengeluaran mereka dalam sebulan hanya berselisih tipis dengan garis kemiskinan. Kondisi ini mengakibatkan, penduduk miskin dan hampir miskin seringkali sulit dibedakan dalam kahidupan sehari-hari.

Secara kuantitatif, penduduk hampir miskin umumnya merujuk pada mereka yang memiliki pengeluaran 100-150 persen garis kemiskinan. Artinya, jika garis kemiskinan saat ini sebesar Rp350 ribu per bulan, penduduk hampir miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp350 ribu-Rp525 ribu.

Perlu dicamkan, kategori “hampir miskin” sebetulnya merupakan konsep baku dalam analisis kemiskinan. Biro Sensus Amerika Serikat, misalnya, pada Mei 2014 merilis data jumlah penduduk hampir miskin (pendapatan antara 100-125 persen garis kemiskinan) di Negeri Abang Sam, yang ditaksir mencapai 14,7 juta jiwa pada 2012 (Living in Near Poverty in United States: 1966-2012).

Kategori hampir miskin juga tidak dimaksudkan untuk menyamarkan kondisi kemiskinan. Sebaliknya, dengan kategori tersebut informasi kemiskinan yang disajikan menjadi lebih kaya dan beragam. Data penduduk hampir miskin—yang dilengkapi dengan karaktersitik demografi, misalnya—justru amat membantu dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan terarah terkait upaya penanggulangan kemiskinan.

Karena itu, anggapan bahwa kategori “hampir miskin” atau “rentan miskin” merupakan sesuatu yang tidak jelas dan sengaja dibuat-buat sejatinya memberi konfirmasi bahwa tantangan berat para pegiat statistik resmi dewasa ini bukan hanya bagaimana menghasilkan data yang akurat, tapi juga bagaimana membangun kepercayaan para pengembil kebijakan terhadap data-data statistik resmi serta mengkomunikasikan data-data tersebut dengan baik sehinga tidak dimaknai secara keliru. (*)