Mohon tunggu...
Srmilasyam Sh
Srmilasyam Sh Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Menyukai musik dan ekonomi

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Alat Analisis Aspek Teknis dan Tinjauan Aspek Hukum (Legal)

26 Desember 2023   22:50 Diperbarui: 26 Desember 2023   22:56 48
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

 Penelitian Dony Yanuar menjelaskan bahwa aspek hukum merupakan alat yang digunakan untuk menilai persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum memulai kegiatan usaha. Penerapan hukum pada setiap jenis usaha berbeda-beda. Tujuan dari pemastian hukum adalah untuk memeriksa keutuhan dan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki. Aspek hukum ini memudahkan kami untuk menutup usaha kami. Hal ini juga sejalan dengan penelitian MUH AFTA NOER yang menyatakan bahwa dalam menganalisis permasalahan hukum harus dilakukan secara cermat dan teliti. Dunia usaha atau dunia usaha bisa saja mengalami kesulitan akibat permasalahan hukum atau kurangnya dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, sebelum menjalankan suatu usaha atau menjalankan usaha, perlu dilakukan analisa yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang bersangkutan, agar di kemudian hari usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut tidak berhasil karena adanya permasalahan hukum dan usaha tersebut.

Selain itu, prinsip hukum menekankan pentingnya mematuhi persyaratan hukum sebelum memulai operasi bisnis. Penerapan hukum pada berbagai jenis usaha berbeda-beda tergantung pada kompleksitas usaha tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar-dasar hukum dan pentingnya investasi bagi setiap daerah menjadikan penting untuk melakukan analisis permasalahan hukum secara menyeluruh. Tujuannya agar bisnis dapat menjunjung tinggi hukum dan mampu menangani segala situasi negatif yang mungkin timbul di lokasi sensitif. Berdasarkan jurnal pertama yang saya baca, standar hukum adalah seperangkat aturan yang menentukan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum memulai operasi bisnis. Namun, jenis usaha yang diluncurkan tidak boleh memiliki standar hukum yang tidak konsisten. 

analisa dari India Ramadhona Law mengenai legalitas proyek atau usaha yang akan dikembangkan dan dijalankan. Dengan kata lain, setiap proyek atau usaha yang direncanakan untuk dikembangkan dan dibangun di suatu wilayah tertentu harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan. Dunia usaha atau perusahaan yang sudah beroperasi sejak akhir hari lalu sempat mengalami kesulitan. Permasalahan yang muncul dari hari ke hari cukup penting karena seperti yang disebutkan di awal, bisnis tersebut tidak cocok untuk segala aspek yang nantinya bisa menjadi sebaliknya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kerangka hukum yang relevan sebelum memulai usaha tersebut. Perbedaan lainnya terlihat pada analisis DJOKO HEROE SOEWONO yang menyatakan bahwa kepatuhan dan penegakan hukum di tempat kerja merupakan bagian dari sistem perekonomian perusahaan yang tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya, apapun aktivitas yang dilakukan.

Di sini tampak beberapa temuan yang berbeda dari penelitian Santo Nurjanah, yaitu bahwa aspek hukum dalam penelitian ini mengkaji hal-hal sebagai berikut: (1) Jenis usaha yang akan dijalankan. (2) Pengajian-pengajian yang akan ditambah akan menggunakan sumber dana adalah pinjaman. Banyak dokumen, sertifikasi, dan dokumen lain yang diperlukan, jika diperlukan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun