Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September nanti, rupanya menuai protes oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dan pemerintah pusat memang kerap berbeda sikap dalam menangani situasi pandemi ini. Misalnya terkait kebijakan lockdown pada bulan maret lalu yang tidak disambut baik oleh pemerintah pusat. Setelah meminta secara resmi ke Jokowi, barulah keluar Keppres untuk diberlakukannya PSBB.
Nah yang terbaru, saat Anies mengeluarkan keputusan pemberlakuan PSBB kembali, sejumlah menteri Jokowi ramai-ramai menyerbu Anies dengan alasan kekhawatiran perekonomian.
Berikut tanggapan sejumlah menteri terkait kebijakan Anies, seperti dikutip dari tirto.id
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang "PSBB akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat".
Serupa dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar "Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai. Dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan"
Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang menyinggung masalah distribusi logistik dan IHSG.
Kebijakan pemerintah aja gak satu suara, gimana dengan rakyatnya? Maka wajarlah masyarakat bingung harus patuh dan nurut sama siapa.
DKI jakarta memang menjadi salah satu kota utama yang menjadi sorotan terkait penyebaran virus corona karena angkanya yang terus naik dan mengkhawatirkan. Bukan salah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bukan pula salah warganya. Lalu salah siapa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
Kebijakan daerah vs pemerintah pusat yang nggak akur, yang bawah tarik rem, yang atas injak gas, tentu celakalah jadinya, ditambah lagi dengan masyarakatnya yang masa bodoh, membuat corona pun bingung, dimana seharusnya dia berpihak.
