E-Budgeting langsung mencuat ke publik, bukan karena sistemnya yang baru, tapi ada anggaran yang berseteru. Penyusunan anggaran ke dalam sistem e-budgeting telah diperkenalkan pada saat era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Jika selama ini pola penginputan anggaran menggunakan Microsoft Excel, dengan e-budgeting, data keuangan ditampilkan secara digital atau online. Sebelumnya, sistem ini telah berhasil diterapkan oleh Pemkot Surabaya sejak 2003.
E-Budgeting kembali mencuat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, salah satunya yang menjadi sorotan adalah terkait anggaran lem aibon senilai 82 M yang disoroti oleh Anggota DPRD DKI fraksi PSI, William Aditya.
Kontroversi mengenai anggaran ini menyita perhatian dari berbagai pihak. Terkait masalah ini, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta langsung diserbu dengan berbagai kritikan pedas, padahal kan belum tentu juga dia yang salah.
Gara-gara angka yang diperlihatkan oleh e-budgeting, orang saling "menyerang" antara satu dan lainnya. Kalau bulan bisa ngomong, jujur Dia takkan bohong. Kalau seandainya e-budgeting bisa ngomong, gimana? mungkin dia akan bilang "Aku mohon, mengertilah, Kita jangan bertengkar lagi, hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati" Ada yang baca sambil nyanyi gak? hehe, atau dia akan berkata kepada orang yang menyalahkan dirinya: "yang Kamu lakukan padaku itu, JAHAT", seperti dialog dalam AADC, atau, kalau misalnya dalam sistemnya memang ada kesalahan, mungkin dia akan minta maaf.
Peran e-budgeting dalam mengelola sistem keuangan adalah untuk transparansi bagi setiap pihak. Tapi, namanya juga sebuah sistem digital, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Faktor penting dalam penerapan sistem ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan e-budgeting itu sendiri.
Misalnya pada SDM, seperti bagaimana keahlian seseorang dalam mengoperasikan e-budgeting, data yang masih bisa "dimainkan", serta human error, misalnya kesalahan input. Dari sisi e-budgeting misalnya tidak semua kegiatan dapat diukur secara kuantitatif serta sistem belum mampu untuk membaca anggaran yang janggal.
Berbicara mengenai dana, uang, transparansi, keterbukaan dan kejujuran, adalah bagian yang sulit terpisahkan antara satu dan bagian lainnya.
Setiap badan, kelompok, organisasi, lembaga atau institusi apapun dan dimanapun harus memiliki kesadaran dalam mengelola bagian tersebut agar tidak menjadi "biang kerok" yang ujungnya menjadi bentrok. Transparansi ada untuk mencegah tindakan korupsi.
