Malapetaka perekonomian rakyat telah di depan mata akibat serbuan produk impor. Sentra-sentra kerajinan rakyat semakin berat menghadapi serbuan barang impor, apalagi impor ilegal. Meskipun sudah terlambat, namun pemerintah harus bersungguh-sungguh menyelamatkan sentra kerajinan rakyat. Agar usaha rakyat tidak terpuruk di titik nadi alias mati.
Tak kurang dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan produk kerajinan lokal sudah lama tergerus produk impor baik resmi maupun tidak resmi.
Pemerintahan mendatang dibawah Presiden Prabowo Subianto ditantang untuk menyelamatkan pasar domestik UMKM yang kini dikuasai oleh impor ilegal maupun legal. Prabowo mesti sungguh-sungguh membela produk kerajinan rakyat dengan langkah yang konkrit, tidak sekedar jargon kampanye saja. Karena kondisi di lapangan sudah sangat kritis, dan para pengrajin sudah setengah mati menghadapi serbuan produk impor.
Pada awal kekuasaanya, Presiden Jokowi meminta supaya posisi Indonesia sebagai eksportir produk kerajinan bisa meningkat. Pada saat itu posisi masih menempati peringkat ke-12 dunia. Namun kondisi saat Jokowi mengakhiri kekuasaannya, kondisi peringkat tersebut merosot akibat serbuan produk impor, khususnya dari Tiongkok. Hal itu sangat ironis, mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya dan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Dengan faktor itu semestinya bisa menempati lima besar eksportir kerajinan dunia.
Meskipun pameran kerajinan sering diselenggarakan dengan upacara yang megah, antara lain penyelenggaraan Inacraft dari tahun ketahun, namun pemerintah pusat dan daerah kurang memiliki strategi dan Langkah yang tepat untuk menyelamatkan dan mengembangkan sentra-sentra kerajinan di daerah.
Mestinya Inacraft dan event yang serupa tidak hanya pameran dagang semata, tetapi juga menjadi forum untuk mencari cara bagaimana mentransformasikan sentra kerajinan di daerah agar survive dan mampu bersaing. Forum tersebut diharapkan juga bisa memperbaiki proses kreativitas dan metode produksi yang lebih baik.
Para kepala daerah diharapkan segera membenahi pasar hasil kerajinan yang kiosnya kini banyak yang dalam kondisi menyedihkan. Kini banyak pasar kerajinan di daerah yang kosong dan tidak terurus. Usaha kepala daerah untuk mengatasi pasar kerajinan membutuhkan perombakan teknis bangunan dan sarana pendukung. Sehingga memudahkan masyarakat jika mendatangi kios kerajinan.
Kondisi kios kerajinan yang kumuh dan sepi disebabkan oleh tidak adanya pengaturan klaster perdagangan yang baik. Akibatnya terjadi degradasi suatu produk, stagnasi promosi dan terpuruknya daya saing. Sudah saatnya pemerintah daerah mentransformasikan sentra kerajinan. Sehingga bisa menjadi semacam pameran kerajinan atau handicraft trade fair yang berlangsung setiap hari.
Transformasi pasar kerajinan sebaiknya disertai regulasi atau Undang-Undang yang keberadaannya mampu melindungi perdagangan domestik secara proporsional khususnya di pasar. Selain itu menghilangkan monopoli dan oligopoli yang merugikan rakyat banyak. Salah satu poin penting dalam UU Perdagangan adalah terkait dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Terkait dengan SNI, pasar bisa menjadi sarana penguatan dan sosialisasi. Betapa pentingnya membudayakan standar mutu mengingat arus produk dan jasa di negeri ini semakin tidak terkendali, khususnya produk impor yang sering bermasalah terkait dengan mutu dan menimbulkan berbagai masalah sampingan lain. Pasar merupakan entitas yang efektif untuk membendung serbuan produk impor dengan penerapan SNI.
Eksistensi handicraft trade center di daerah diharapkan menjadi solusi jitu untuk mengatasi serbuan kerajinan impor. Apalagi pada saat ini masyarakat kota dan pedesaan sudah diserbu oleh produk kerajinan dari luar negeri, khususnya dari Tiongkok. Produk-produk yang dijajakan di pasar kerajinan antara lain aneka busana, perhiasan, seni dekoratif, aksesori, barang keramik, gerabah, souvenir kerajinan tangan dan peralatan rumah tangga.
