Setiap hari saat berangkat dan pulang kerja, saya menggunakan jasa angkutan online. Seringkali ojol, kadang juga taksi online.Â
Di tengah kemacetan lalu lintas kota Bandung yang kian kronis, saya acap kali mendengar keluhan para mitra ojol bahwa penghasilan mereka semakin tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi hasil pendapatan antara mitra dengan perusahaan dari tarif penumpang dirasa terlalu kecil alias timpang.
Lama kelamaan mitra angkutan online langganan saya itu minta saya tidak perlu memakai aplikasi, cukup pakai WA saja jika membutuhkan jasanya. Sehingga tidak perlu ada potongan. Begitulah kecenderungan dari mitra angkutan online jika sudah ada langganan tetap, dia akan tinggalkan aplikasi untuk sementara.
Saya tidak kaget lagi ketika kemarin ada aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mitra angkutan online. Peserta aksi unjuk rasa mitra ojek online (Ojol) dan taksi online di Bandung Raya kecewa karena tuntutan yang disampaikan kepada Pemprov Jabar tidak direspon dengan cepat.
Publik bersimpati terhadap ribuan mitra Ojol dan taksi online dari berbagai daerah di Jawa Barat yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (25/6/2024). Pada prinsipnya unjuk rasa menuntut kenaikan tarif yang sesuai dengan biaya operasional kendaraan. Adapun dalam aksi ini, para driver menuntut kenaikan tarif.
Mengacu Permenhub nomor 118 Tahun 2018, tarif bawah yang diberlakukan adalah sebesar Rp3.500 untuk kendaraan roda empat. Sedangkan untuk roda dua tarif bawah yang diberlakukan sebesar Rp2.500. Namun, pada prakteknya para driver hanya menerima Rp 2500 per kilometer untuk roda empat dan Rp 1500 per kilometer untuk roda dua, setelah dipotong 30 persen oleh pihak aplikator. Dalam hal ini mereka menolak tarif murah dan meminta agar pemerintah mendorong perusahaan aplikasi menaikkan tarif.
Inovasi tentang aplikasi layanan jasa transportasi akan terus berkembang. Bisa jadi peristiwa unjuk rasa di atas merupakan pertanda bahwa inovasi angkutan daring mulai tumbang dengan kreativitas model bisnis baru. Atau model bisnis lama yang telah bertransformasi.
Sudah sering pengemudi transportasi online dari berbagai daerah berunjuk rasa menolak penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.Â
Sebetulnya eksistensi Permenhub merupakan solusi jalan tengah dan terkait dengan masa depan pengembangan usaha angkutan dan logistik. Transportasi massal untuk warga kota wajib diusahakan oleh pemerintah, namun hal itu tidaklah cukup dan masih membutuhkan usaha angkutan swasta.
Fakta menunjukkan bahwa pendapatan mitra atau pengemudi ojek online terus merosot. Menurut survei Litbang Kompas pendapatan pengemudi ojol di DKI Jakarta merosot tiap tahun.Â
