Ahok telah membongkar rahasia besar dibalik praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota DPR dalam hal ini pembuatan anggaran. Ha ini tentunya menjadi cerminan bahwa jika di DKI saja seperti itu bagaimana dengan daerah-daerah lainnnya bahkan dalam skala nasional. Kita sama-sama mengetahui bahwa terjadinya korupsi berawal dari pembuatan anggaran dan kemudian di ikuti oleh langkah-langkah kompleks lainnya yang sangat terkordinasi, oleh karena itu tanpa melakukan kordinasi dengan gubernur selaku pelaksana anggaran. Maka hal itu tak akan mungkin terjadi karena pembahasan mengenai anggaran dilakukan bersama-sama oleh anggota DPR dan Eksekutif. Nah saat ini Ahok tidak mau berkordinasi dengan anggota dewan daerah, ujungnya kemungkinan besar Ahok akan di “tebang” oleh anggota dewan.
Menurut saya hal unik terjadi dalam kasus Ahok vs DPRD DKI. Dalam hal ini media tidak terlalu banyak mengekpose tentang kasus ini dan media terlihat lebih condong memihak kepada anggota dewan. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya berita negatif tentang sang gubernur ketimbang dengan pemberitaan bagi anggota dewan. Namun komentar beragam dan dukungan penuh diberikan oleh banyak kalangan masyarakat dari seluruh penjuru negri melalu twitter dengan #SaveAhok. Hal yang kontraproduktif ini mungkinkah disebabkan oleh para elite politik yang tidak ingin mengekpose sisi gelap DPR??. Terlepas dari apa alasan dibalik semua itu yang jelas Ahok adalah sosok pemberani yang memiliki jiwa kesatria yang ingin membanggunkan sosok tranparancy yang tertidur.
Hal ini sangat menarik karena jika Ahok benar-benar dimakhzulkan maka akan ada beberapa hal yang mungkin dapat terjadi terkait dengan kelangsungan kehidupan bangsa ini. Berikut beberapa hal yang mungkin terjadi jika Ahok benar benar “tumbang”:
1.Perjuangan sia-sia
Perjuangan Ahok menggungkap rahasia besar dibalik perancangan APBD DKI hanya akan menjadi sebuah kisah lalu yang akan dilupakan tanpa ada kesan yang membekas dari perjuanganya dan tak membuahkan hasil.
Bayangkan jika perjuangan Ahok dalam hal mewujudkan tranparancy dalam pemerintahaan benar-benar terwujud melalu mekanisme e-budgeting. Hal yang akan terjadi adalah pemusnahan aktor/aktris korupsi akan binasa secara massal. Menggapa hal itu bisa terjadi??. Hal itu karena e-budgeting akan menggungkapkan anggaran yang dibuat dipublikasikan kepadda masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendampinggi jalannya anggaran dan bersama-sama menggawasi penggunaan anggaran. Namun tentu saja hal itu tidak akan terwujud karena Ahok sebagai inspirator revolusi anggaran akan di ‘tumbangkan” oleh anggta DPRD DKI. Jika Ahok benar-benar tumbang maka tentu saja para gubernur,bupati/wali kota yang terinspirasi oleh tindakannya membanggun transparancy dalam pemeerintahan akan melangkah mundur karena mereka takut kehilanggan jabatannya.
Mari kita menilik kearah tujuan utama e-budgeting sebagai wadah bagi tranparancy yang merupakan senjata pemusnah massal para koruptor. E-budgeting memungkinkan setiap orang dapat melihat jumlah anggaran, penyaluran anggaran, penerima anggaran dsb. Sehingga e-budgeting mampu membuat setiap orang menjadi anggota kpk secara tidak langsung jika mereka menemukan hal yang ganjil dalam anggaran yang dibuat. Korupsi dapat dicegah dengan menggunakan sistem e-budgeting ini.Mengapa demikian karena pembuatan dan penyusunan anggaran adalah langkah awal dimana korupsi dilakuakan, dimana dalam anggaran tersebut terdapat mark-up(penggelunggungan dana), proyek fiktif(proyek yang sebenarnya tidak ada namun tetap ada dalam anggaran). Tidak sampai disana korupsi juga terus berlangsung ketika proyek yang benar-benar ada juga di gelunggungkan dan semua itu berasal dari penyusunan anggaran yang tidak bersifat transparan.
Kemungkinan korupsi akan berkurang hingga 80% jika transparancy itu benar-benar terwujud karena setiap warga negara ikut menggawasi jalannya pembuatan anggaran dan pelaksanaannya dilapangan. Sehingga secara tidak langsung setiap warga negara bisa menjadi anggota kpk secara tidak langsung. Keuntungan transparancy ini juga akan sangat dirasakan oleh KPK karena mereka dapat melihat dan mengendus secara langsung dan transparan tindakan korupsi mulai dari akarnya. Sehingga pepatah lama “mencegah lebih baik dari pada menggobati” akan terwujud.
Lebih lanjut lagi hakikat dasar demokrasi yaitu “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” bia dilaksanakan sehingga negri yang sangat kaya ini bisa dimiliki oleh rakyatnya, bukan oleh segelintir orang maupun golongan.
2.Rakyat sejahtra hanya mimpi semata
Tujuan utama dari e-budgeting adalah tranparancy yang merupakan salah satu kriteria dari penyelengaraan good governance yang masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah. contoh sederhana tentang intransparancy yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah fluktuasi harga BBM. Pemerintah menjelaskan kenaikan harga BBM di dasarkan oleh masalah clasic yaitu kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. Namun pemerintah tidak menyelaskan biaya produksi pertamina yang memungkinkan publik untuk mengetahui harga sebenarnya jika dengan subsidi dan terkuaknya profit besar pertamina dari harga BBM . jika pemerintah menyembunyikan hal tersebut demi keuntungan pertamina yag mungkin juga dinikmati oleh para mafia migas. Jikapun itu benar maka yang terjadi adalah pemerintah menggambil keuntungan secara langsung dari rakyat. Namun bukankah itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah karena keuntungan itu malah menghasilkan efek negatif terhadap kehidupan masyarakat kecil.
Transparancy sangat dibutuhkan oleh bangsa ini guna memberukan rasa nyaman bagi warga negaranya dan memberikan kepercayaan penuh kepada rakyat kepada pemerintahnya. Rasa nyaman itu berupa pengetahuan rakyat tentang kemana uangnya dibelanjakan. Selain itu transparancy juga memberitahukan kepada rakyat tentang program pemerintah lakukan dari anggaran yang telah dibuat, sehingga pemerintah dan rakyat bisa bersama-sama berdampingan bergandeng tangan membangun negri. Tak hanya itu itu transparancy juga mencerminkan sifat jujur peemerintah yang ingin membangun negri. Tanpa transparancy kejujuran itu tak akan terwujud dan tanpa kejujuran dalam membangun negri maka tak akan ada kesejahtraan yang terwujud.
Kesejahtraan rakyat Indonesia dapat terwujud jika korupsi ini di berantas secara massal dan transparancy adalah jawaban dari masalah ini. Namun hal itu tidak akan dapat terwujud tanpa adanya etikad baik untuk memberantasnya dengan sungguh-sungguh. Namun sepertinya transparancy tidak akan terwujud melihat banyaknya elite politik yang berpegang teguh pada kepentingan golongannya.
Ahok seorang gubernur yang revolusioner berjuang membangkitkan transparancy sebagai senjata melawan korupsi. Ia menjadi sosok kesatria yang menggengam transparancy sebagai pedang perjuanganya. Keberanian Ahok memeranggi korupsi ini patut mendapatkan dukungan penuh. Namun sayangnya segera Ahok akan “ditumbangkan” oleh anggota DPRD DKI. Sehingga tranparancy yang diwujudkannya akan tertidur dalam waktu yang lama, menunggu seorang kesatria membangunkannya.
3.Gagalnya revolusi transparancy
Ahok menggadang revolusi dalam transparancy pembentukan anggaran melalui sistem e-budgeting. Keberanian Ahok ini diharapkan di ikuti oleh pemerintah daerah lainnya baik itu gubernur, bupati/walikota dan bahkan presiden. Namun tentu saja lagi-lagi hal itu tidak akan terwujud jika Ahok jadi di makhzulkan. Tak akan ada satupun sosok eksekutif daerah yang berani meggikuti Ahok karena takut kehilangan jabatanya. Hal ini mungkin akan berbanding terbalik jika Ahok lolos dari pemakhzulan anggota dewan.
Suara revolusi dalam transparancy anggaran yang ingin diwujudkan Ahok harus didudung oleh seluruh warga Indonesia meskipun Ahok benar-benar “tumbang” di tanggan anggota dewan. Suara revolusi ini memang harus di dukung demi pemberantasan korupsi. Dengan diberantasnya korupsi maka kesejahtraan rakyat Indonesia dapat terwujud.
Ahok seolah menjadi tokoh revolusioner dalam film box office “The Hunger Games” yaitu Katnis Everdeen yang berani melawan tirani yang menjadikannya sosok mockingjay dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang kejam. Kini Ahok menjadi “mockingjay” yang menyuarakan pemberontakan terhadap korupsi. Hal ini tentu harus diikuti oleh tokoh-tokoh lain yang menyuarakan hal yang sama untuk melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap koruptor.
_Sri Ayu Martini_
