Salah satu firma akuntansi terbesar di dunia, PricewaterhouseCoopers (PwC) Australia, terlibat dalam sebuah skandal mengejutkan. Pasalnya, skandal ini muncul akibat tindakan salah satu mantan mitra PwC Australia, Peter-John Collins, yang melanggar etika seorang akuntan dengan mengungkapkan informasi rahasia kepemerintahan untuk mendapatkan klien dan uang secara legal. Pemerintah federal Australia dan badan-badan besar seperti Australian Federal Police (AFP) diketahui terlibat aktif dalam berbagai program pemerintahan yang berhubungan dengan pajak, audit, dan konsultasi bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir kontribusi pendapatan diperkirakan mencapai 20% dari total pendapatan tahunan PwC Australia. Oleh karena itu, skandal ini tidak hanya memiliki dampak serius bagi reputasi PwC Australia, tetapi juga mempengaruhi hubungan mereka dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Lantas, apa yang dilakukan Collins sehingga PwC Australia ikut terimbas dengan perilakunya?
Sebelumnya, pada tahun 2014, perusahaan teknologi terkemuka, Apple Inc., melibatkan diri dalam skema pajak agresif dengan membukukan laba ke entitas Apple Sales International di Irlandia. Dengan celah hukum yang ada, mereka berhasil mengurangi wajib pajak hanya dengan membayar 0,7% dari total pajak yang seharusnya dibayarkan. Walaupun tindakan ini berada dalam batas legal, banyak pihak mengkritik praktik ini karena dampaknya yang merugikan negara.Â
Selanjutnya, pada tahun yang sama, Joe Hockey, seorang bendahara yang menjabat di bawah pemerintah koalisi saat itu, mengajukan Undang-undang Multinational Anti Avoidance Law (UU MAAL) sebagai strategi utama berdasarkan proyek Base Erosion Profit Shifting dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dimana fokus utamanya merupakan perusahaan besar yang mengalihkan laba mereka dari negara dengan tarif pajak lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. UU MAAL ini sendiri akhirnya dirancang untuk menanggulangi masalah pemerintah terhadap perusahaan besar untuk membayar pajak mereka dengan adil di Australia, yang dikenal memiliki tarif pajak lebih tinggi.Â
Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Australia menggunakan jasa layanan Collins untuk merancang perubahan undang-undang perpajakan ini. Di sisi lain, Collins melihat peluang untuk memanfaatkan informasi rahasia yang ia ketahui dan membagikannya kepada beberapa mitra yang bekerja dalam naungan perusahaan yang sama. PwC yang dipercaya untuk merancang undang-undang untuk menghindari tax avoidance justru berakhir mendapatkan klien baru dan pendapatan lebih dengan memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan kliennya untuk menyiasati UU MAAL, membuka lebar kesempatan  tax avoidance.
Skandal ini perlahan terungkap pertama kali pada tahun 2016. Komisaris Australian Taxation office (ATO), Chris Jordan, merasakan adanya kejanggalan saat UU MAAL mulai diberlakukan dan banyak perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat dalam beberapa minggu pertama. Namun, penyelidikan oleh Departemen Keuangan berakhir ditutup karena terikat undang-undang kerahasiaan dalam pengungkapan informasi lebih lanjut. Di tahun 2019, ATO mengajukan kembali permohonan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Collins dengan bantuan AFP, tetapi kembali gagal dalam menerapkan "promoter penalty" atau undang-undang untuk mencegah promosi skema penghindaran pajak karena kurangnya informasi. Meskipun upaya ini belum berhasil, mereka memutuskan untuk merujuk masalah ini kepada Tax Practitioners Board (TPB) guna dilakukan investigasi lebih lanjut terkait pelanggaran yang terjadi.Â
Melalui analisis email internal PwC, lusinan carbon copy dirilis ke senator Partai Buruh Deborah O'Neill dan telah ditemukan sekitar 53 Partner dan 14 perusahaan multinasional yang terlibat dalam kasus ini. Perlahan TPB mulai mendapatkan skala besar skandal "kebocoran" ini. Dari email-email tersebut, beberapa mitra Collins bukan hanya menyadari bahwa dokumen rahasia pemerintah disebarkan, melainkan juga mendukung Collins untuk melakukannya. Menanggapi hal tersebut, TPB mengambil langkah tegas dengan menangguhkan lisensi kerja Collins selama dua tahun sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran integritas yang dilakukannya. Selain itu, AFP juga menjalani penyelidikan kriminal terhadap Collins untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses ini.
Saat ini, PwC Australia menghadapi kecaman keras dari masyarakat karena dianggap kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga berpotensi kehilangan klien kedepannya. Dampak kasus ini tidak hanya dirasakan oleh PwC Australia sendiri, tetapi juga oleh pemerintah yang kehilangan pemasukannya dari sisi pajak dan mungkin berhenti menggunakan jasa mereka di kemudian hari karena harus menanggung kerugian dari tax avoidance. Menurutmu, apakah langkah Pemerintah Australia sudah tepat dalam menghadapi kasus ini?
References:
https://www.abc.net.au/news/2023-05-16/the-scandal-engulfing-consulting-firm-pwc-has/102354048Â
