Media sosial dan teknologi digital memberikan dampak yang besar pada hampir seluruh aspek kehidupan saat ini, termasuk kehidupan politik. Indonesia selalu menjadi negara yang dinamis dan dinamis secara politik, dan media sosial telah menjadi alat penting bagi politisi dan partai politik untuk membangun citra mereka, menarik perhatian, dan membentuk opini publik. Praktik branding politik di era media sosial  di platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok  mendapat tempat dalam diskusi tentang demokrasi, polarisasi politik, dan hubungan antara masyarakat dan politisi.
Pencitraan Politik di Era Sosial Media
Branding dalam politik tentu bukan hal baru dalam politik Indonesia. Secara tradisional, para politisi menggunakan segala cara yang mungkin untuk menciptakan citra positif di kalangan masyarakat melalui pidato, penampilan di media, dan kampanye yang terkoordinasi. Sejak media sosial muncul, gambaran ini telah berubah secara signifikan. Melalui Instagram, Twitter, dan TikTok, para politisi kini memiliki lebih banyak fasilitas untuk menjangkau lebih banyak orang secara langsung, terutama meningkatnya jumlah populasi muda, yang semakin hari semakin bertambah, dan melakukan interaksi secara online. Citra di media sosial ternyata menjadi salah satu senjata utama untuk melibatkan masyarakat dalam opini publik.
Instagram: Memanipulasi Visual untuk Kedekatan Emosional
Instagram kini menjadi salah satu tempat terbaik bagi politisi untuk mengembangkan citranya karena format visualnya yang banyak. Citra seorang politisi di bidang politik mencakup kepribadian publik dan perkataannya. Gambar politisi yang berinteraksi dengan masyarakat secara tatap muka, terlibat dalam acara sosial, atau berbagi momen kemanusiaan sering kali digunakan untuk menyampaikan rasa kedekatan dan kepedulian. Politisi yang sering membagikan foto dirinya di lingkungan sosial atau sehari-hari biasanya dianggap lebih mudah didekati dan didekati.
Misalnya, pejabat Indonesia sering menggunakan Instagram untuk menampilkan perjalanan mereka ke lokasi yang jauh untuk bekerja, kehadiran mereka di acara-acara komunitas, atau momen pribadi mereka, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau pergi ke tempat ibadah. Mereka berusaha menampilkan citra sebagai "pemimpin yang peduli" dan terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat melalui gambar atau video tersebut. Gagasan bahwa politisi hanya berinteraksi dengan masyarakat pada waktu-waktu tertentu atau ketika pemilu sudah dekat, secara efektif terhapuskan oleh hal ini.
Politisi juga dapat membagikan cerita pribadi mereka melalui Instagram. Dengan kemampuan menambahkan teks yang menyampaikan pesan atau permintaan tertentu, politisi dapat memusatkan perhatian pada apa yang ingin mereka komunikasikan di luar gambar itu sendiri. Menambahkan filter atau efek lain ke foto membantu menyempurnakan gambar yang diinginkan; pada saat yang sama, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang validitas gambar yang dibuat melalui media ini.
Twitter: Menyampaikan Pesan Cepat dan Langsung
Berbeda dengan fokus visual Instagram, Twitter memungkinkan politisi menjangkau pengikutnya dengan pesan teks yang singkat, jelas, dan padat. Tagar yang sedang tren (#) juga digunakan oleh politisi di Twitter untuk memantau perdebatan terkini, bereaksi terhadap peristiwa, dan mengungkapkan pendapat.
Kecepatan dan tempo Twitter memudahkan politisi membalas pernyataan atau klarifikasi mengenai topik yang sedang tren. Politisi dapat dengan cepat meredakan kritik, membersihkan mitos apa pun, dan memberikan pendiriannya di Twitter jika suatu topik kontroversial diliput oleh media. Kecepatan mungkin menjadi salah satu keuntungan besar terkait laju arus informasi online; oleh karena itu, hal ini memungkinkan para politisi untuk membangun cerita mereka lebih cepat.
Kecepatan juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa orang yang memposting sesuatu tanpa banyak pertimbangan biasanya cukup sering terlibat dalam kontroversi atau ingkar janji. Tweet yang terdistorsi atau disalahpahami di Twitter dapat merusak reputasi politik seorang politisi. Jadi, meskipun Twitter mengizinkan fasilitas komunikasi langsung, politisi harus tetap waspada saat memilih kata-kata dan menjawab pertanyaan.
