Tulisan yang Mungkin Tidak Berguna Bagi Pengelola Transjakarta

Transjakarta Pulogebang-Kampung Melayu

Ditulis berdasarkan pengamatan di lapangan. “Mohon dukungan untuk pembangunan transjakarta Pulogebang-Kampung Melayu”. Sebuah kalimat pengantar bernada formalitas dari pemerintahan daerah DKI Jakarta dalam rangka pembangunan rute transjakarta Pulogebang-Kampung Melayu. Pengadaan rute transjakarta yang terkesan dipaksakan dan tidak melihat aspek lingkungan, lingkungan alam maupun sosial. Mungkin bagi sebagian pihak terutama pihak yang berwenang akan pengadaan rute tersebut berasumsi dengan kehadiran transjakarta yang melayani masyarakat khususnya wilayah Jakarta Timur dan perbatasan Bekasi akan dapat mengurangi kemacetan diwilayah Pondok Kopi, buaran, Klender yang selama ini terus terjadi. Tapi mungkin bagi kebanyakan orang termasuk penulis lebih yakin asumsi itu salah besar.

Pembangunan rute tersebut saat ini tengah berlangsung dan diperkirakan akan segera beroperasi akhir tahun 2011 atau ditahun 2012, pihak konstruksi yang dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut adalah Jaya Konstruksi. Melihat pembangunan tersebut terlihat betul tidak memperhatikan kondisi alam dan kondisi sosial masyarakat yang akan dilewati oleh Transjakarta itu nantinya. Pohon-pohon yang berada ditengah jalan ditebang untuk areal shelter/ tempat pemberhentian bus transjakarta. Jakarta yang panas akan semakin gersang, karena jumlah pohon telah berkurang dalam waktu sekejap.

Selama ini pemerintah DKI Jakarta bersikukuh pada asumsi yang nyata-nyata salah kaprah. Dimana kehadiran transjakarta akan dapat membebaskan masyarakat Jakarta dari kemacetan lalu lintas yang selama ini tidak tertanggulangi. Bisa dikatakan Jakarta bebas macet hanya diwaktu hari raya dimana sebagian besar penduduknya bermigrasi sejenak ke kampung halamannya. Disaat hari aktif kerja semua masyarakat yang berkepentingan dijalan raya terpaksa harus merasakan kemacetan yang sudah menjadi rutinitas dikala berangkat atau pulang kerja.

Pembangunan rute baru semakin digiatkan oleh pihak yang berwenang dalam pengadaan rute transjakarta, Karena mereka terus berpegang pada asumsi yang salah kaprah itu. Harusnya evaluasi untuk kinerja mereka selama ini juga harus dilakukan dan ada transparansi hasil evaluasi kepada masyarakat umum Jakarta sebagai pengguna layanan jasa transjakarta.

Moda transportasi massal ini memang benar-benar massal, karena kapasitas bis transjakarta setiap hari dapat melebihi kapasitas normal yang harusnya sebanyak 80 orang penumpang. Menunggu kedatangan bis pun harus berpeluh dan bosan tingkat akut. Hal ini mungkin karena jumlah armada bis yang tidak sebanding dengan jumlah penggunanya. Pelayanan dari kinerja transjakarta sekeluarga belum bisa memuaskan hasrat masyarakat Jakarta yang ingin bebas dari kemacetan, dan tiba sampai tempat tujuan dengan tepat waktu.

Bila melihat pembangunan rute baru yang sedang berlangsung saat ini justru terkesan memaksakan. Bagi penulis sendiri pesimis bila kehadirannya nanti akan membenarkan asumsi pihak yang berwenang, bahwa kehadiran transjakarta akan membebaskan sebagian wilayah Jakarta Timur terbebas dari kemacetan. Bahkan akan terjadi sebaliknya, kemacetan akan semakin parah. Jumlah ruas jalan akan berkurang untuk kendaraan lainnya, karena beberapa meter ruas jalan “direbut” untuk ruang gerak bis transjakarta. Ruas jalan yang akan digunakan tersebut sebenarnya tidak layak untuk pembangunan rute transjakarta, karena ruas jalan yang sempit hanya beberapa lajur untuk pengguna kendaraan umum seperti metromini, kendaraan pribadi mobil atau pun sepeda motor.

Ketika bis transjakarta rute Pulogebang-Kampung Melayuberoperasi nanti, berdampak pada jumlah pendapatan pihak metromini yang beroperasi hampir dijalan yang sama akan berkurang, seperti metro mini 506 pondok kopi-kampung melayu. Selain menyaingi dalam hal pendapatan, mereka (kendaraan umum metromini dan bis transjakarta) juga harus bersiap-siap bersaing dijalanan, beradu cepat dalam penggunaan jalan raya. Bila kemacetan tetap saja terjadi ketika bis transjakarta sudah hadir ditengah masyarakat Jakarta Timur, mungkin masyarakat akan tetap memilih moda transportasi umum seperti metromini, ataupun angkot. Selain faktor biaya/ongkos yang lebih murah, supir-supir kendaraan umum tersebut lebih lihai dalam “bergerilya” dijalanan dibanding supir transjakarta yang terikat oleh norma-norma perusahaan tempat mereka bekerja, yang harus berhenti di tiap shelter, yang akan dikenakan sangsi apabila melanggar aturan lalu lintas dan bersikap tidak sopan terhadap penumpang yang dibawanya.

Pesimisnya penulis terhadap pembangunan rute baru transjakarta tersebut bukan tidak beralasan. Dengan banyaknya landasan fakta yang selama ini terjadi dan teramati oleh penulis, pantas tidak terlalu berharap banyak dari penyedia jasa transportasi tersebut. Kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar tidak diperhatikan dan terlanggar secara sadar oleh pihak yang berwenang akan sesuatu kekuasaan. Asumsi yang salah kaprah tersebut dipastikan akan semakin salah kaprah.

Jakarta kota modern yang menyimpan banyak masalah sosial, seakan terus larut menikmati setiap gejala yang ada. Sebenarnya gejala-gejala tersebut telah direspon dengan menghadirkan solusi penanggulangannya. Contohnya masalah banjir ditanggulangi dengan adanya pembangunan Banjir Kanal Timur, kemudian masalah kemacetan ditanggulangi dengan kehadiran moda transportasi massal ‘transjakarta’. Kesuksesan dari tiap solusi tersebut belum bisa dirasakan dengan maksimal. Tiap program penanggulangan yang sebelumnya direncanakan untuk mengatasi masalah yang ada justru melahirkan masalah baru dalam pelaksanaannya. Lihat saja kehadiran transjakarta yang direncanakan membebaskan Jakarta dari kemacetan lalu lintas tidak terealisasi dalam realitanya. Padahal pembangunan transjakarta di Jakarta telah memakan badan jalan yang khusus diperuntukkan untuk bis nya. Mungkin mereka selama ini berdalih dengan menyalahkan pengguna kendaraan umum seperti mobil pribadi dan sepeda motor yang menyerobot jalan bis transjakarta. Slogan-slogan yang mengajak atau memerintahkan tiap pengguna kendaraan bermotor untuk tidak menggunakan jalan bis transjakarta tidak begitu efektif. Mungkin pihak pengelola transjakarta sudah pasrah dan kehabisan akal dalam memaksimalkan beroperasinya bis transjakarta. Sehingga pelayanan mereka terkesan seadanya, alhasil masyarakat pengguna bis transjakarta semakin sering merasakan kekecewaan. Tidak punya pilihan lain lagi, dan terpaksa menggunakan bis transjakarta tersebut walaupun harus menunggu lama kedatangan bisnya, berdesak-desakan, dan tetap saja merasakan kemacetan. Dalih lain yang santer diperdengarkan oleh pihak pengelola adalah keterbatasan ketersediaan tempat pembelian bahan bakar gas yang ada hanya dibeberapa tempat. Contohnya seperti didaerah layur, Jakarta Timur. Seringkali terlihat antrian panjang bis transjakarta ketika ingin mengisi bahan bakarnya. Apakah jumlah ketersediaan bahan bakar yang tidak maksimal atau jumlah tempat pengisian bahan bakar gas yang minim. Untuk hal ini hanya merekalah yang tahu. Penulis sebagai bagian dari masyarakat pengguna transjakarta hanya bisa sekedar berharap ada perbaikan kinerja dan pelayanan setiap bagian transjakarta. Bagi para pemangku kepentingan (mungkin pemerintah DKI Jakarta, Kementerian/Dinas Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Lalu Lintas) akan hal ini, segera mengkoordinasikan tiap tugas mereka agar cita-cita kehadiran transjakarta yang ingin membebaskan masyarakat Jakarta dari kemacetan lalu lintas dapat terwujud, kemanapun tujuan masyarakat dapat dibantu oleh pelayanan bis transjakarta sehingga mereka tiba ketempat tujuannya dengan tepat waktu.