Mohon tunggu...
Sorot
Sorot Mohon Tunggu... Lainnya - Akun Resmi

Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana. Kompasiana Sorot digunakan untuk mempublikasikan artikel-artikel seputar rilis, serta kolaborasi dengan mitra. Email : sorot.kompasiana@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Bahan Pengantar Pimpinan Badan Anggaran Rapat Penyampaian Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025

4 Juni 2024   20:35 Diperbarui: 4 Juni 2024   20:39 347
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

1. APBN 2025 akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun kita bahas dan kita sahkan sebelum beliau memimpin pemerintahan. 

Oleh karena itu, kami ingin meng-address beberapa agenda strategis yang kiranya perlu dilanjutkan di era beliau, sehingga mempermudah pemerintahan beliau melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan program program strategis tersebut.

2. Gejolak eksternal makin sulit kita prediksikan. Ketegangan geopolitik telah menjelma menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi. Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terhempas dalam hitungan jam dan hari. 

Dalam sekejap pula, merambat, menekan ketahanan ekonomi nasional. Tekanan eksternal ini mengancam karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa.

3. Di dalam negeri kita menghadapi hempasan angin buritan. Hempasannya tidak mendorong ekonomi nasional, malah menjebak perekonomian nasional dalam pusaran yang nyaris tak berujung. 

Booming harga komoditas di tahun 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas, kesenjangan sosial kian menganga.

4. Angka kesenjangan sosial kian melebar. Semester 1 2024, gini rasio telah menyentuh 0,388 lebih tinggi dibandingkan semester 1 2023 yang berada dilevel 0,384. 

Kita bandingkan dengan tahun 2019, sebelum pandemi covid, angka gini rasio saat itu di level 0,380. Kue kemakmuran harus dinikmati bersama, kecenderungan naiknya kesenjangan sosial ini harus dikendalikan oleh pemerintah.

5. Seluruh agenda pembangunan yang kita jalankan selama ini belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari lembah kemiskinan ekstrim. 

Padahal pemerintah punya target penghapusan kemiskinan esktrim di tahun 2024. Konvergensi program atas penghapusan kemiskinan ekstrim telah dijalankan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun