Pembredelan Buku dan Ironi Literasi: Ketika Negara Membungkam Suara Papua

buku adalah jendela pengetahuan yang menghubungkan kita terhadap masa lalu dan masa depan. buku sangat memainkan peran penting dalam tatanan kehidupan manusia, sebab melalui buku, kita dapat mengetahui seluk-beluk peradaban kehidupan manusia dari segi budaya, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dll.  buku menjadi media penyaluran ide maupun gagasan untuk mengedukasi maupun sebagai sarana  pengingat. buku bertujuan untuk membuka ruang dialog berpikir sehingga membenahi pikiran kita untuk  melahirkan inspirasi baru yang dapat diimplementasikan bagi perkembangan kehidupan manusia yang lebih baik dan bermartabat.

 namun apa jadinya jika suatu keberadaan buku dihilangkan atau dibatasi? 

melalui surat kabar yang dirilis oleh media Jubi, Jayapura Papua pada 15 Maret 2025, terkait larangan buku yang dilakukan oleh PERPUSNAS RI atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang mencekal buku karya Nyamuk Karunggu yang berjudul "Dalam Medan Juang Mengkhianati Aku Dengan Cinta Palsu". buku setebal 365 halaman yang membahas isu kemanusiaan di Papua, yang diangkat dari serangkaian peristiwa HAM berat  yang pernah menyelimuti papua hingga pengungsian yang menyebabkan banyak masyarakat asli papua yang berada di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Maybrat dan Pegunungan Bintang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan memilih untuk mencari keselamatan dengan cara mengungsi, akibat operasi militer besar-besaran yang tercermin melalui tindakan represif yang semena-mena. mengetahui bukunya dilarang oleh PERPUSNAS RI, melalui informasi yang diberikan oleh kawannya bernama Max dari Australia yang membeberkan informasi bahwa PERPUSNAS RI membatasi penyebaran bukunya dan ditahan ketika proses pengiriman buku dari Yogyakarta ke Papua.  maka Karunggu selaku pencipta buku dan ketua Umum Koordinator Sekolah Rakyat Nuwi Nindi Nduga, Papua mengajukan kekecewaan dan ketidaksetujuannya melalui surat terbuka yang ditujukan kepada PERPUSNAS RI di Jakarta, perihal penahanan buku barunya tersebut. dalam pernyataan surat tersebut Karunggu meminta pihak Perpusnas untuk memberikan klarifikasi atas penahanan dan pelarangan bukunya dan mendesak perpusnas agar mengizinkan Diva Press untuk melanjutkan proses penerbitan buku.  ia pun dalam suratnya menyodorkan beberapa pertanyaan ke PERPUSNAS RI seperti yang dikutip melalui Jubi;

Apakah Buku bisa membunuh dan menembak orang? Kenapa harus takut dengan karya buku anak bangsa? Bukankah buku-buku terbaru akan membantu perpusnas RI dan memberikan ilmu pengetahuan baru kepada NKRI? Kenapa dan Mengapa Buku bisa di Tahan oleh perpusnas RI harus memberikan klarifikasi terbuka? Saya meminta kepada PERPUSNAS RI segera mengembalikan buku-buku yang telah disita atau ditahan dalam proses pengiriman ke Papua (tabloid.jubi.5, 2025) 

seharusnya buku yang ditulis oleh karunggu, dapat berkontribusi bagi koleksi PERPUSNAS RI yang dapat diakses untuk kepentingan pengetahuan akan sejarah yang menambah wawasan literasi bagi perkembangan sejarah Indonesia dan menjadi renungan yang kuat bagi pengambil kebijakan dalam membenahi upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM di Papua maupun di daerah-daerah lain di Indonesia yang terkontaminasi kasus pelanggaran-pelanggaran HAM berat. sikap PERPUSNAS RI yang dimotori oleh pemerintah sebagai penyetir dibalik kasus penahanan dan pelarangan buku milik Nyamuk Karunggu, mencerminkan sikap yang tidak bijaksana yang mengindikasikan tindakan pembungkaman terhadap hak kebebasan & berekspresi dalam ruang literasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui PERPUSNAS RI. itikad baik dan bijaksana yang perlu ditunjukkan oleh PERPUSNAS RI sebagai lembaga informasi dan pengetahuan, dengan memberikan klarifikasi terkait apa yang menjadi motif atau alasan dibalik penahanan dan pelarangan buku milik Karunggu yang berjudul "Dalam Medan Juang Mengkhianati Aku Dengan Cinta Palsu". 

referensi:

https://www.facebook.com/tabloid.jubi.5. (2025, March 15). Jubi Papua. Jubi Papua. https://jubi.id/rilis-pers/2025/bukunya-dilarang-penulis-papua-surati-perpusnas-di-jakarta/