Era Transformasi Kelembagaan, BPPK Mau Dibawa Kemana?

Usai Reformasi Birokrasi, Terbitlah Transformasi Kelembagaan. Ya betul, Kementerian Keuangan mulai tahun 2010 telah memulai Program Transformasi Kelembagaan. Lalu apa bedanya? Kalau dulu kita bicara reformasi birokrasi berfokus pada penataan organisasi, proses bisnis, dan manajemen SDM, sekarang Transformasi Kelembagaan yang merupakan kelanjutan dari program reformasi birokrasi itu sendiri lebih berfokus pada perubahan budaya ataupun sebagai wujud dari change management menuju Kementerian Keuangan yang lebih efektif, efisien, kredibel , dan berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Transformasi Kelembagaan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan tentunya tidak hanya berfokus terhadap beberapa unit teknis melainkan seluruh unit yang berada di Lingkungan Kementerian Keuangan termasuk unit-unit pendukung. 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu unit pendukung selama ini berperan dalam peningkatan kapabilitas SDM Kementerian Keuangan melalui berbagai macam program diklat yang diselenggarakannya. Nah, terus mau dibawa kemana BPPK di era transformasi kelembagaan saat ini?

Salah satu arah kebijakan transformasi organisasi sesuai hasil Leaders Offsite Meeting di Cipanas Akhir tahun 2015 lalu yaitu penguatan fungsi Strategic Learning Development dengan target terlaksana pada tahun 2017. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi BPPK menjadi unit strategis dalam pengembangan SDM untuk turut mengakselerasi terwujudnya visi Kementerian Keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif pada abad ke-21.

 Dalam rangka penguatan fungsi Strategic Learning Development, saat ini BPPK sedang menggodok cetak biru transformasi menjadi Corporate University (Corpu). Mengapa konsep Corpu yang dipilih oleh BPPK? Konsep Corpu dipilih karena dipercaya bisa membawa BPPK menjadi lembaga yang tidak hanya memberikan Learning Output melainkan sampai ke Learning Outcome, dalam artian tidak hanya menghasilkan pegawai yang mampu menguasai kompetensi tertentu melainkan menghasilkan pegawai yang mampu dari sisi kompetensi dan mempunyai kemauan untuk memberikan impact yang positif terhadap organisasi. 

Jadi nantinya BPPK sebagai Corpu akan mempunyai tantangan bagaimana mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mendiklatkan pegawaianya menjadi berkali-kali lipat kontribusi positifnya terhadap organisasi. Misalnya ketika seorang pegawai pajak dengan jabatan Account Representative seusai mengikuti diklat tentang penggalian potensi pajak mampu menghasilkan target pengumpulan pajak dari wajib pajak jauh lebih besar daripada sebelum dia mengikuti diklat. 

So, target akhir dari sebuah diklat tidak hanya ungkapan puas atau tidak puas dari peserta, tidak hanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta, tidak hanya mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, tapi harus benar-benar memberikan pengaruh positif terhadap bussiness performance dengan kata lain seberapa positifnya Return on Training Investment (ROTI) yang diperoleh.

Konsep corpu juga mendorong para pemimpin, dalam hal ini Pejabat Eselon I ataupun II untuk ikut serta dalam Program Leaders as Teachers. Dalam program ini seorang pimpinan diharapkan bisa mentransfer pengetahuan dan pengalamannya kepada para peserta diklat tidak hanya dalam bentuk sebagai fasilitator namun bisa juga sebagai coach, mentor ataupun sebagai subject matter expert. Jadi, para pemimpin itu juga diwajibkan secara rutin untuk ikut dalam program ini demi kontinyuitas peningkatan performansi para peserta diklat yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap performansi organisasi. 

Untuk mewujudkan kesuksesan Corpu Kementerian Keuangan perlu sinergi yang sangat bagus antara BPPK dan unit eselon I yang lain. Dalam hal ini para pemimpin unit eselon I di Kementerian Keuangan harus benar-benar mengetahui urgensi Corpu dalam peningkatan performansi unitnya masing-masing sehingga mempunyai komitmen yang tinggi terhadap keberadaan Corpu, tidak hanya memandang diklat sebagai bagian kurang penting yang bisa dikesampingkan begitu saja.

 Selama ini sering terjadi Cost of Ignorance (biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia) yang diakibatkan oleh tidak match-nya program diklat yang diikuti oleh pegawai dengan posisi/jabatan di unit asalnya, sehingga ilmu yang diperoleh tidak diimplementasikan dan pada akhirnya organisasi sia-sia mengeluarkan uang yang begitu besar untuk biaya diklat pegawai yang bersangkutan. 

Nah salah satu fungsi corpu adalah menurunkan cost of ignorance, sehingga Jangan sampai seorang pegawai yang usai ikut suatu diklat, sekembalinya ke unit asal tidak bisa mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya karena posisinya yang tidak tepat.