Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), melalui Peraturan Undang-undang no 3 tahun 2022. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban Jakarta yang menghadapi kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan risiko banjir.
Pemindahan ibu kota ke Nusantara mencerminkan upaya pemerintah untuk mendistribusikan pembangunan secara merata. Terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, wilayah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di luar Pulau Jawa. Partisipasi warga dan kerja sama dianggap penting bagi keberhasilan pengembangan kota pintar ini.
IKN dirancang sebagai kota cerdas yang selaras dengan alam, dengan 75% luas wilayah dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dan 25% sebagai ruang bekerja. Pembangunan ini juga menekankan pada mobilitas pintar dengan teknologi transportasi cerdas seperti kereta cepat, kendaraan listrik, bus terkoneksi, dan industri ramah lingkungan.
Kota cerdas atau smart city adalah konsep yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, layanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Kota cerdas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui infrastruktur jaringan teknologi informasi, integrasi data, transportasi efisien, dan layanan publik inovatif. Namun, pembangunan IKN ini memicu berbagai pendapat pro dan kontra, terutama terkait dampak pada habitat hayati.
Salah satu inovasi IKN adalah penerapan teknologi smart city, yang memungkinkan pengelolaan energi dan air secara efisien serta pengaturan lalu lintas secara real-time. Infrastruktur modern termasuk jaringan transportasi publik terintegrasi dan kendaraan listrik akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup penduduk. Teknologi ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Proyek IKN menawarkan peluang investasi besar di bidang teknologi, energi, pendidikan, infrastruktur perumahan, dan kesehatan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa ada 182 pengajuan Letter of Intent (LoI) dari 16 negara. Pembangunan infrastruktur baru akan menciptakan banyak lapangan kerja, membantu meratakan distribusi ekonomi di Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya.
IKN juga dirancang dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Kota ini akan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta mengimplementasikan bangunan hemat energi. Pengelolaan air yang efisien dan pengurangan jejak karbon juga menjadi bagian dari rencana ini. Ruang hijau yang luas dan taman kota akan menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan area rekreasi bagi penduduk.
Namun, proyek ini menghadapi tantangan dan kritik. Kekhawatiran utama adalah risiko kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan hilangnya habitat alami. Pembangunan kota baru di Kalimantan Timur dapat mengganggu ekosistem lokal yang kaya akan keanekaragaman hayati, merusak flora dan fauna setempat. Deforestasi untuk pembangunan infrastruktur dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia.
Tantangan lainnya adalah potensi konflik dengan masyarakat adat yang tinggal di kawasan IKN Nusantara. Pembangunan skala besar dan urbanisasi cepat dapat mengancam cara hidup dan budaya lokal, membuat masyarakat adat merasa terpinggirkan dan kehilangan tanah serta sumber daya alam yang mereka andalkan. Perubahan sosial yang drastis ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi dari masyarakat setempat.
Biaya pembangunan IKN yang sangat tinggi juga menjadi perhatian. Sekitar 19 hingga 20 persen dari total anggaran sebesar 466 triliun rupiah akan berasal dari APBN. Ada kekhawatiran bahwa proyek besar ini bisa mengalami pembengkakan biaya yang signifikan, meningkatkan utang negara dan mengganggu kestabilan ekonomi jangka panjang. Risiko finansial ini harus dikelola dengan cermat agar manfaat ekonomi tidak tergerus oleh biaya yang berlebihan.
