Mari, intip TPP di lingkungan Pemprov Riau di jaman Plt Gubernur Wan Tamrin Hasyim atau yang kerap disebut WTH. Ia menjadi gubernur defenitif lantaran Arsyad Juliandi Rachman pada saat itu mengundurkan diri di akhir masa jabatannya dan mencalonkan sebagai anggota komisi II DPR RI.
Sekarang, waktunya kulik besaran TPP dimulai dari Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau hingga jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Sebelum mengupas alangkah baiknya mengetahui Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau WTH.
TPP tersebut tertuang dalam SK Gubernur Riau dengan Nomor:Kpts/1187/XII/2018 tentang Besaran Tambahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018. Â SK tersebut ditandatangani oleh WTH pada 31 Desember 2018.
Adapun besaran TPP Setdaprov dengan kelas jabatan 17 pada masa itu menerima Rp69.531.000 juta. Disusul oleh Asisten Setdaprov Riau dengan kelas jabatan 16 mendapat TPP Rp29.767.500 juta.
Meski kelas sama dengan Asisten Setdaprov, namun terdapat perbedaan TPP untuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaa Pembangunan Daerah, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Mereka yang tersebut memperoleh TPP Rp27.930.000 juta.
Hal tersebut juga dialami oleh Inspektur Daerah dan Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) yang memperoleh TPP lebih rendah yakni Rp26.496.750 juta.
Untuk kelas jabatan 15 diisi oleh Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka memperoleh TPP sebanyak Rp23.189.250 juta.
Lebih jauh, diposisi berikutnya Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Riau dengan kelas jabatan 14 mendapat TPP sebesar Rp23.152.500 juta.
Lalu untuk eselon III yang diisi oleh kepala bidang dan kepala bagian mendapat TPP yang berbeda sesuai kelas dan grade nya. Jumlah TPP untuk lingkungan Jabatan Tinggi, Administrator Pengawas, dan Pelaksana di Lingkungan Provinsi Riau akan memperoleh besaran Rp13.634.250 juta, Rp15.471.750 juta, dan Rp17.309.250 juta.
Sementara, eselon III di Badan Penghubung akan mendapat TPP dengan jumlah yang bervariasi pula mulai dari Rp18.921.000 juta, Rp21.471.000 juta, dan Rp24.022.000 juta.
Nilai dari masing-masing nominal tersebut tentunya berubah sesuai dengan keputusan gubernur yang dianggarkan pada APBD. Mengingat masa kejayaan Gubernur Riau Syamsuar akan segera berakhir pada 2024 mendatang. Namun, tidak ada salahnya mengetahui TPP pada masa kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar.
